Israel Akui Tak Mampu Basmi Total Senjata Hizbullah, Ini Alasannya

Israel secara terbuka mengakui ketidakmampuannya untuk membasmi total persenjataan kelompok milisi Hizbullah di Lebanon, meskipun memiliki kekuatan militer yang superior dan telah melakukan berbagai serangan. Pernyataan ini muncul dari seorang sumber keamanan Israel yang berbicara kepada lembaga siaran publik Israel, KAN, yang kemudian dilaporkan oleh Anadolu Agency dan CNN Indonesia.

Kesulitan Menghancurkan Senjata Hizbullah

Sumber tersebut menyatakan bahwa senjata-senjata Hizbullah tidak bisa dimusnahkan sepenuhnya, bahkan jika Israel sampai menjajah seluruh wilayah Lebanon selatan, yang merupakan basis utama kelompok milisi tersebut. Menurutnya, hanya dengan adanya "terobosan politik" yang signifikan, ancaman persenjataan Hizbullah bisa benar-benar diatasi.

"Bahkan jika kami menjajah seluruh wilayah Lebanon selatan, seperti yang disarankan beberapa pihak, langkah ini tidak akan mampu menghancurkan persenjataan Hizbullah," ujar sumber keamanan tersebut.

Lebih lanjut, sumber itu menegaskan bahwa langkah militer seperti pembunuhan yang ditargetkan, serangan terhadap infrastruktur, dan operasi-operasi tambahan dapat melemahkan Hizbullah, tetapi tidak ada solusi radikal yang bisa menghilangkan ancaman dalam waktu dekat.

Konflik Berkelanjutan dan Dampaknya

Konflik antara Israel dan Hizbullah kembali memanas sejak awal Maret 2026, terutama setelah serangan bersama Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran pada 28 Februari 2026, yang merupakan sekutu utama Hizbullah. Meskipun telah terjadi beberapa kali gencatan senjata, baku tembak sporadis masih terus berlangsung.

Menurut catatan hingga 2 Maret 2026, serangan Israel terhadap Lebanon telah menyebabkan lebih dari 2.969 orang tewas dan 9.112 luka-luka, dengan lebih dari 1,6 juta warga Lebanon mengungsi akibat perang yang berkepanjangan ini. Situasi kemanusiaan di Lebanon semakin memburuk karena konflik yang belum menunjukkan tanda-tanda mereda.

Upaya Negosiasi dan Tantangan Pengendalian Senjata

Di tengah konflik, Israel dan Lebanon sedang melakukan negosiasi yang akan memasuki putaran keempat pada awal Juni 2026, sebagai langkah awal pembicaraan damai. Pemerintah Lebanon juga berupaya untuk menerapkan rencana pengendalian senjata yang bertujuan menempatkan semua senjata di bawah kendali negara, termasuk senjata Hizbullah.

Namun, Hizbullah menolak keras rencana tersebut dan bersikeras mempertahankan persenjataannya sebagai alat pertahanan dan pengaruh politik di Lebanon. Kondisi ini menambah kompleksitas untuk menyelesaikan konflik secara tuntas.

Biaya dan Strategi Militer Israel

Menurut sumber keamanan Israel, militer Negeri Zionis telah mengeluarkan biaya sekitar US$171.500 (sekitar Rp3 miliar) untuk berbagai langkah mengurangi dampak serangan drone Hizbullah. Meski demikian, sumber itu mengakui bahwa upaya militer saja tidak cukup untuk menghentikan konflik.

"Diperlukan terobosan politik, selain mempertahankan pencegahan militer jangka panjang, dalam upaya mengubah realitas di lapangan," ujarnya.

Analisis Redaksi

Menurut pandangan redaksi, pengakuan Israel ini mengindikasikan bahwa konflik antara Israel dan Hizbullah bukan sekadar soal kekuatan militer, melainkan juga politik dan diplomasi yang rumit. Kegagalan militer untuk menghilangkan ancaman Hizbullah menegaskan bahwa perang konvensional tidak cukup efektif melawan kelompok milisi yang memiliki akar sosial dan dukungan politik kuat di Lebanon.

Lebih jauh, kondisi ini memperlihatkan bahwa solusi jangka panjang hanya bisa datang dari negosiasi politik yang inklusif dan reformasi internal di Lebanon. Kegagalan dalam mengintegrasikan Hizbullah ke dalam struktur negara atau meyakinkan mereka untuk menyerahkan senjata dapat memperpanjang konflik dan memperburuk situasi kemanusiaan, yang pada akhirnya juga merugikan Israel dan warga sipil Lebanon.

Dalam konteks geopolitik yang lebih luas, hubungan antara konflik ini dengan serangan terhadap Iran juga menunjukkan bahwa ketegangan regional semakin kompleks. Para pembaca harus terus mengikuti perkembangan negosiasi damai yang akan datang dan dampaknya terhadap stabilitas kawasan Timur Tengah.