Penetapan Tersangka Raudi Akmal Dipertanyakan, Kuasa Hukum Singgung Putusan Pengadilan

Kejaksaan Negeri Sleman pada Senin (22/6/2026) resmi menetapkan Raudi Akmal sebagai tersangka dalam kasus korupsi hibah pariwisata tahun 2020. Namun, keputusan ini menuai pertanyaan dari tim kuasa hukum Raudi Akmal yang menilai penetapan tersangka tersebut bertentangan dengan putusan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Yogyakarta sebelumnya.

Kuasa Hukum Pertanyakan Dasar Penetapan Tersangka

Menurut kuasa hukum Raudi Akmal, penetapan tersangka oleh penyidik Kejaksaan Negeri Sleman bertolak belakang dengan putusan hakim yang menyatakan tidak ada bukti keterlibatan klien mereka dalam pembentukan kebijakan maupun pengkondisian proposal hibah pariwisata yang menjadi inti perkara.

"Kami menghormati kewenangan penyidik. Namun kami juga mempertanyakan dasar penetapan tersangka ini. Sebab fakta-fakta yang telah diuji secara terbuka di persidangan justru menunjukkan tidak adanya bukti keterlibatan Saudara Raudi Akmal dalam perbuatan melawan hukum yang menjadi pokok perkara,"

Soepriyadi menegaskan, majelis hakim telah memeriksa puluhan saksi dan ahli serta berbagai alat bukti, yang secara tegas menyatakan tidak terdapat bukti keterlibatan Raudi Akmal dalam pembentukan Peraturan Bupati (Perbup) maupun pengkondisian proposal hibah.

Kontradiksi Antara Putusan Pengadilan dan Penetapan Tersangka

Pihak kuasa hukum mempertanyakan alat bukti baru apa yang dijadikan dasar penyidik untuk membangun konstruksi hukum berbeda dari putusan pengadilan sebelumnya.

• Majelis hakim menyatakan tidak ada kerja sama atau pembagian peran antara Raudi Akmal dengan perangkat daerah Kabupaten Sleman terkait perkara hibah pariwisata.
• Putusan pengadilan telah menguji fakta secara menyeluruh dengan memeriksa banyak saksi dan bukti.
• Penetapan tersangka setelah putusan pengadilan dinilai berpotensi menimbulkan perdebatan terkait konsistensi hukum.

Kuasa hukum juga mengingatkan agar proses hukum tidak mengabaikan fakta persidangan yang sudah terang benderang, dan menegaskan bahwa tindakan penegakan hukum harus berdasar pada bukti kuat, bukan asumsi atau tuduhan yang tidak terbukti.

Langkah Hukum dan Ajakan Praduga Tak Bersalah

Kuasa hukum Raudi Akmal memastikan akan menempuh seluruh upaya hukum yang tersedia untuk menguji dasar penetapan tersangka tersebut. Mereka tengah mempelajari secara mendalam surat perintah penyidikan dan dasar penetapan tersangka.

"Semua langkah hukum, termasuk pengujian terhadap sah atau tidaknya penetapan tersangka, akan kami pertimbangkan," ujar Soepriyadi.

Selain itu, mereka mengimbau masyarakat agar tetap menjunjung asas praduga tidak bersalah selama proses hukum berjalan.

"Publik perlu mengetahui bahwa dalam putusan perkara hibah pariwisata, majelis hakim telah menyatakan tidak terdapat bukti keterlibatan Raudi Akmal dalam pokok permasalahan yang didakwakan. Karena itu, kami berharap masyarakat tidak terburu-buru menghakimi sebelum seluruh proses hukum selesai,"

Analisis Redaksi

Menurut pandangan redaksi, penetapan tersangka terhadap Raudi Akmal yang berseberangan dengan putusan pengadilan merupakan persoalan serius dalam sistem penegakan hukum di Indonesia. Inkonistensi antara putusan pengadilan dan tindakan penyidik bisa menimbulkan keraguan publik terhadap independensi dan kredibilitas lembaga hukum.

Kasus ini menjadi contoh penting bagaimana proses hukum harus berjalan secara transparan dan berlandaskan bukti yang kuat agar tidak menimbulkan persepsi adanya tekanan politik atau penyalahgunaan wewenang. Jika tidak ditangani dengan tepat, potensi konflik hukum seperti ini dapat memperburuk kepercayaan masyarakat pada sistem peradilan.

Ke depan, penting untuk mengawasi perkembangan kasus ini dan melihat bagaimana Kejaksaan Negeri Sleman menjelaskan dasar hukum penetapan tersangka baru tersebut. Pengujian hukum yang objektif dan terbuka menjadi kunci untuk memastikan keadilan bagi semua pihak terkait.

Untuk informasi lebih lanjut dan perkembangan terkini, Anda dapat mengikuti liputan resmi di SuaraJogja.id.