Penempatan Lokasi PLTSa di Tamalanrea Bisa Picu Penyakit ISPA dan Kanker, Kata Pengamat Unhas

Penempatan lokasi Proyek Strategis Nasional (PSN) Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) atau PLTSa di Tamalanrea, Makassar, Sulawesi Selatan, kembali memicu kontroversi di kalangan warga sekitar. Proyek yang diharapkan dapat mengubah sampah menjadi sumber energi ini mendapat penolakan keras karena kekhawatiran dampak negatif terhadap kesehatan dan lingkungan.

Warga Tamalanrea menilai bahwa penempatan lokasi PLTSa tidak memperhatikan aspek kelayakan lingkungan dan kesehatan masyarakat yang tinggal di sekitarnya. Kekhawatiran ini diperkuat oleh pernyataan Prof Anwar Daus, seorang pengamat lingkungan hidup dari Universitas Hasanuddin (Unhas), yang menegaskan bahwa proyek tersebut berpotensi memicu penyakit serius hingga kanker.

Dampak Lingkungan dan Kesehatan dari Proyek PLTSa

Menurut Prof Anwar, meskipun teknologi pengolahan sampah menjadi energi listrik dianggap maju dan mapan secara teori, dalam praktiknya risiko pencemaran lingkungan tetap tinggi jika pengelolaan tidak dilakukan secara ketat dan bertanggung jawab.

"Kalau dampak lingkungannya banyak. Mulai dari secara ekologis, pasti mencemari lingkungan sekitar situ, kalau pun teknologinya mapan pasti tidak bisa," ujar Prof Anwar saat diwawancarai pada Sabtu (27/6/2026).

Dampak negatif yang dikhawatirkan meliputi:

• Pencemaran udara yang dapat menyebabkan penyakit Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) dan gangguan pernapasan kronis.
• Pelepasan zat berbahaya yang bisa meningkatkan risiko kanker bagi masyarakat sekitar.
• Kerusakan ekosistem lokal akibat limbah dan polutan yang tidak terkelola dengan baik.
• Gangguan kualitas hidup warga akibat bau dan polusi suara dari aktivitas pengolahan sampah.

"Memang kalau dalam konteks itu bagus tapi dalam pengelolaannya tidak dijamin, makanya saya tolak," tambah Prof Anwar, menegaskan sikapnya yang menolak lokasi proyek PLTSa di Tamalanrea tanpa adanya jaminan pengelolaan lingkungan yang aman.

Penolakan Warga dan Dugaan Korupsi

Penolakan warga terhadap proyek PLTSa ini bukan hanya soal kesehatan, tapi juga muncul dugaan adanya praktik korupsi terkait penempatan lahan proyek. Warga setempat mencium adanya ketidakberesan dalam proses pengalokasian lahan yang diduga tidak transparan dan melanggar aturan.

Hal ini semakin memperkeruh suasana dan menambah ketidakpercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan proyek yang seharusnya membawa manfaat energi bersih tersebut.

Menurut laporan Kompas.com, warga berharap pemerintah dan pihak terkait melakukan evaluasi ulang terhadap lokasi proyek dan memastikan semua aspek kesehatan, lingkungan, serta transparansi pengelolaan benar-benar diperhatikan.

Gambaran Proyek PLTSa dan Tantangan Pengelolaan

PLTSa merupakan proyek yang bertujuan mengubah sampah menjadi energi listrik sebagai solusi pengelolaan sampah sekaligus pemenuhan kebutuhan energi terbarukan. Namun, proyek ini memiliki tantangan besar terutama dalam hal pengelolaan limbah dan pengendalian emisi berbahaya.

Jika pengelolaan tidak optimal, proyek ini bisa menjadi sumber polusi yang membahayakan kesehatan masyarakat dan menimbulkan dampak lingkungan jangka panjang.

1. Perencanaan lokasi yang tepat sangat krusial untuk menghindari paparan langsung terhadap pemukiman.
2. Penerapan teknologi pengolahan yang mutakhir harus disertai pengawasan ketat agar emisi dan limbah terkendali.
3. Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan perlu ditingkatkan untuk mengakomodasi aspirasi dan kekhawatiran mereka.
4. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan proyek harus dijaga untuk mencegah praktik korupsi.

Analisis Redaksi

Menurut pandangan redaksi, penempatan proyek PLTSa di Tamalanrea menjadi gambaran nyata tantangan besar dalam implementasi proyek energi terbarukan di Indonesia. Proyek yang seharusnya membawa manfaat lingkungan dan energi bersih ini berpotensi menimbulkan masalah kesehatan dan sosial jika tidak dikelola dengan baik.

Isu penyakit ISPA dan kanker yang disampaikan Prof Anwar harus menjadi alarm bagi pemerintah untuk tidak hanya fokus pada aspek teknis dan ekonomi, tetapi juga aspek kesehatan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan. Langkah pengawasan, transparansi, dan partisipasi publik harus menjadi prioritas utama agar proyek ini tidak justru menimbulkan dampak buruk jangka panjang.

Warga yang menolak proyek ini menunjukkan bahwa pembangunan berkelanjutan bukan hanya soal teknologi, tetapi juga soal keadilan sosial dan perlindungan hak masyarakat. Ke depan, pemerintah harus mendengar suara masyarakat dan melakukan evaluasi menyeluruh sebelum memutuskan lokasi dan kelayakan proyek serupa.

Untuk informasi terbaru tentang proyek PLTSa dan isu lingkungan di Makassar, pembaca disarankan untuk memantau perkembangan berita di media terpercaya.