Grammarly Digugat Class Action Karena Fitur AI 'Expert Review' Tanpa Izin

Grammarly, perangkat lunak penulisan populer yang dikembangkan oleh perusahaan teknologi Superhuman, kini menghadapi class action lawsuit atau gugatan class action terkait fitur AI bernama "Expert Review". Fitur ini memberikan saran pengeditan seolah-olah berasal dari penulis dan akademisi ternama—namun tanpa persetujuan mereka.

Gugatan Class Action atas Penggunaan Nama Tanpa Izin

Julia Angwin, jurnalis investigasi pemenang penghargaan sekaligus pendiri The Markup—organisasi berita nonprofit yang mengulas dampak teknologi terhadap masyarakat—menjadi penggugat tunggal dalam kasus ini. Gugatan diajukan di Pengadilan Distrik Selatan New York pada Rabu sore, menuntut agar Grammarly dan Superhuman bertanggung jawab atas penggunaan nama dan identitas ratusan profesional tanpa izin, termasuk penulis seperti Stephen King dan ilmuwan Neil deGrasse Tyson.

Dalam tuntutannya, Angwin menegaskan bahwa Grammarly telah melakukan misappropriation atau pengambilan nama dan identitas untuk keuntungan komersial, yang merugikan para jurnalis, penulis, dan editor. Gugatan ini memperkirakan kerugian finansial lebih dari 5 juta dolar AS untuk seluruh kelas penggugat.

Fitur Expert Review dan Kontroversi yang Muncul

Fitur Expert Review yang sudah dimatikan pada Rabu ini, awalnya menawarkan pengguna kemampuan untuk mendapatkan kritik dan saran pengeditan dari "tokoh ahli" yang sebenarnya adalah agen AI yang meniru gaya dan pemikiran penulis terkenal, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Namun, tidak ada satu pun dari para tokoh yang disebutkan memberikan izin atau berpartisipasi dalam pengembangan fitur ini.

Ailian Gan, Direktur Manajemen Produk Superhuman, menyatakan kepada WIRED bahwa perusahaan telah memutuskan untuk menonaktifkan fitur tersebut dan akan mendesain ulang agar lebih bermanfaat bagi pengguna dan memberikan kontrol penuh kepada para ahli mengenai representasi mereka.

“Kami membangun agen ini untuk membantu pengguna mengakses wawasan para pemikir dan ahli serta memberi mereka cara baru berbagi pengetahuan dan menjangkau audiens baru. Namun, berdasarkan masukan yang kami terima, jelas kami gagal memenuhi harapan. Kami minta maaf dan akan melakukan perbaikan ke depannya.” – Ailian Gan, Direktur Produk Superhuman

Reaksi dan Dampak Hukum

Pengacara Angwin, Peter Romer-Friedman, menyatakan bahwa undang-undang di New York dan California melarang penggunaan nama dan citra seseorang untuk tujuan komersial tanpa izin. Menurutnya, kasus ini cukup jelas secara hukum dan menyoroti isu yang lebih luas terkait profesional yang menghabiskan waktu bertahun-tahun membangun reputasi namun kemudian namanya dipakai tanpa persetujuan.

Angwin sendiri merasa terkejut saat mengetahui namanya digunakan dalam fitur AI tersebut melalui laporan newsletter teknologi Platformer. Selain itu, dia kecewa dengan saran yang diberikan oleh versi digital dirinya yang menurutnya tidak hanya tidak membantu, tetapi justru memperburuk kualitas teks.

“Mereka menyarankan untuk memperpanjang kalimat sederhana menjadi lebih panjang dan kompleks, yang sebenarnya membuatnya lebih sulit dipahami. Ada juga saran mengembangkan tema yang tidak relevan dengan teks yang sedang diedit.” – Julia Angwin

Respons Perusahaan dan Implikasi Masa Depan

CEO Superhuman, Shishir Mehrotra, mengakui adanya masukan kritis dari para ahli yang merasa suara mereka disalahartikan oleh fitur AI tersebut. Ia menyatakan bahwa perusahaan akan menggunakan masukan ini untuk memperbaiki produk mereka.

Hingga saat ini, Superhuman belum memberikan komentar resmi terkait gugatan yang diajukan oleh Angwin.

Analisis Redaksi

Menurut pandangan redaksi, kasus ini menandai babak baru dalam perdebatan hukum dan etika seputar pemanfaatan AI dalam dunia digital. Penggunaan nama dan identitas profesional tanpa izin menimbulkan pertanyaan serius mengenai hak kekayaan intelektual dan privasi di era kecerdasan buatan. Kasus Grammarly ini bukan hanya soal pelanggaran satu perusahaan, melainkan juga mencerminkan potensi risiko yang lebih luas jika teknologi AI terus mengadopsi metode yang kurang transparan dan tanpa persetujuan.

Selanjutnya, publik dan regulator harus lebih cermat mengawasi bagaimana perusahaan teknologi mengembangkan dan mengimplementasikan fitur AI yang berpotensi menyalahgunakan data pribadi dan reputasi individu. Langkah Superhuman menonaktifkan fitur ini menjadi pelajaran penting bahwa inovasi harus diimbangi dengan tanggung jawab etis dan perlindungan hak individu.

Ke depan, kita perlu menantikan apakah gugatan ini akan menjadi preseden yang memperkuat perlindungan hukum terhadap penggunaan identitas digital, serta bagaimana perusahaan teknologi merespons tuntutan transparansi dan persetujuan dalam pengembangan produk AI mereka.

Kesimpulannya, kasus ini menggarisbawahi pentingnya kehati-hatian dalam penggunaan teknologi AI, khususnya yang berkaitan dengan nama dan karya orang lain. Pengguna dan pembuat teknologi harus sama-sama mendapatkan perlindungan agar hak cipta dan privasi tidak dilanggar.