Pendataan Sosial Ekonomi Jatim oleh BPS Jadi Kunci Kebijakan Tepat Sasaran

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur (Sekdaprov Jatim) Adhy Karyono menegaskan bahwa pendataan sosial ekonomi yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) merupakan fondasi utama dalam penyusunan kebijakan, program pembangunan, hingga penyaluran bantuan pemerintah agar dapat tepat sasaran sesuai kondisi masyarakat di wilayahnya.

Menurut Adhy, dengan mengetahui secara rinci kondisi ekonomi masyarakat, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pemerintah dapat merancang program yang sesuai kebutuhan berdasarkan data profiling tersebut. Hal ini disampaikan usai ia menerima petugas sensus ekonomi dari BPS di rumah dinasnya di Surabaya pada Rabu, 1 Juli 2026.

"Kalau sudah tahu kondisi ekonomi, termasuk bagaimana usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), maka program-program yang disiapkan dan kebijakan yang diambil akan menyesuaikan dengan kebutuhan dari profiling data tersebut," ujar Adhy.

Adhy juga mengungkapkan bahwa dirinya sendiri telah didata secara langsung oleh petugas BPS yang mencatat berbagai aspek seperti identitas, pekerjaan, pendidikan, kondisi sosial, hingga pendapatan dan pengeluaran keluarga. Pendataan menyeluruh ini bertujuan menghasilkan basis data yang mampu merefleksikan kondisi sosial ekonomi masyarakat secara komprehensif.

Profil Ekonomi dan Klasifikasi Kesejahteraan Masyarakat

Hasil pendataan tersebut akan memperlihatkan profil ekonomi tiap keluarga termasuk klasifikasi tingkat kesejahteraan atau desil, sehingga pemerintah dapat menyusun program pembangunan yang tepat sasaran sesuai kebutuhan masing-masing kelompok masyarakat. Dengan data ini, pemerintah daerah dapat melakukan intervensi yang lebih efektif dan efisien.

Adhy mengimbau agar seluruh masyarakat turut mendukung pelaksanaan pendataan yang berlangsung dari 15 Juni hingga 31 Agustus 2026 dengan bersedia menerima kunjungan petugas BPS dan memberikan data secara akurat dan jujur.

"Semua masyarakat bisa ikut didata. Jangan ada yang lolos satu pun supaya profilnya menjadi lengkap. Database kita lengkap dan apabila ada kebijakan pemerintah, program, kemudian bantuan, itu juga akan tepat sasaran," tegasnya.

Ia juga menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir memberikan informasi terkait pendapatan atau jenis usaha karena data tersebut digunakan semata-mata untuk menghasilkan basis data yang akurat, bukan untuk kepentingan lain.

Peran Pemerintah Daerah dan Petugas BPS dalam Pendataan

Adhy meminta agar pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah desa/kelurahan aktif memberikan pemahaman kepada masyarakat yang masih menolak didata. Upaya ini bertujuan agar pelaksanaan pendataan dapat berjalan optimal dan menghasilkan data yang valid.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala BPS Provinsi Jawa Timur, Herum Fajarwati, menyampaikan bahwa hingga 1 Juli 2026, realisasi pendataan sosial ekonomi di Jawa Timur telah mencapai lebih dari 20 persen.

Menurut Herum, BPS mengerahkan 41.538 petugas yang melakukan pendataan secara door to door di seluruh wilayah Jawa Timur dan terus memantau capaian setiap hari agar target pendataan dapat tercapai sesuai jadwal.

"Kalau ada penolakan warga, kami akan menghubungi aparat setempat untuk memberikan penjelasan lebih detail sehingga warga mau didata oleh petugas kami," jelas Herum.

Selain kondisi sosial ekonomi, pendataan ini juga mencakup aspek pendidikan, pekerjaan, hingga data penyandang disabilitas. Data tersebut selanjutnya menjadi basis bagi pemerintah dalam menyusun program pembangunan ekonomi dan sosial yang lebih tepat sasaran di berbagai daerah.

Manfaat Pendataan untuk Pembangunan dan Kebijakan Publik

• Menghasilkan data akurat yang mencerminkan kondisi sosial ekonomi masyarakat.
• Membantu pemerintah dalam mengklasifikasikan tingkat kesejahteraan masyarakat secara tepat.
• Menjadi dasar penyusunan program pembangunan dan bantuan yang sesuai kebutuhan tiap kelompok masyarakat.
• Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyaluran bantuan sosial dan program pemerintah.
• Mendukung perencanaan pembangunan ekonomi daerah berbasis data.

Analisis Redaksi

Menurut pandangan redaksi, pendataan sosial ekonomi yang tengah dijalankan oleh BPS di Jawa Timur menjadi langkah strategis yang sangat krusial dalam memastikan kebijakan pemerintah selaras dengan kondisi riil masyarakat. Data valid dan lengkap akan meminimalkan risiko ketidaktepatan sasaran yang selama ini menjadi kendala dalam penyaluran bantuan sosial dan program pembangunan.

Lebih jauh, keberhasilan pendataan ini dapat menjadi game-changer dalam pengembangan UMKM yang merupakan tulang punggung perekonomian daerah. Dengan data profil usaha mikro dan kecil yang akurat, pemerintah dapat memberikan dukungan yang lebih tepat, mulai dari akses permodalan, pelatihan, hingga pemasaran.

Namun, redaksi juga mengingatkan pentingnya kolaborasi lintas sektor, terutama peran aktif pemerintah daerah dan aparat desa untuk mengedukasi masyarakat yang masih skeptis atau menolak didata. Tanpa partisipasi penuh warga, basis data yang terbentuk akan kurang representatif dan dapat menghambat perencanaan pembangunan yang efektif.

Ke depan, masyarakat disarankan untuk terus mengikuti perkembangan dan hasil pendataan ini karena akan sangat berpengaruh pada berbagai program sosial dan ekonomi yang akan berjalan dalam beberapa tahun ke depan. Informasi lebih lengkap dapat diakses melalui situs resmi ANTARA Jatim maupun laman resmi BPS Jawa Timur.