Ditjen Pajak Tunjuk Tokopedia, Shopee, Lazada, Blibli Pungut PPh Pasal 22 Mulai Juli 2026

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan secara resmi menunjuk empat platform marketplace terbesar di Indonesia yaitu Tokopedia, Shopee, Lazada, dan Blibli sebagai pemungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 bagi para pedagang dalam negeri yang berjualan melalui platform tersebut. Kebijakan ini mulai efektif diberlakukan pada 1 Juli 2026, sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025.

Penunjukan Marketplace sebagai Pemungut PPh Pasal 22

Dalam konferensi pers di Jakarta pada Rabu (1/7/2026), Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menyampaikan bahwa penunjukan keempat marketplace ini merupakan hasil pelimpahan kewenangan dari Menteri Keuangan. Keputusan ini diambil setelah DJP melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kesiapan teknis dan administratif masing-masing platform.

"Hari ini kami menyampaikan bahwa ada empat marketplace yang ditunjuk sebagai pemungut PPh Pasal 22 atas transaksi pedagang dalam negeri. Adapun keempat marketplace yang ditunjuk adalah Tokopedia, Shopee, Lazada, dan Blibli," ujar Bimo Wijayanto.

Kesiapan Teknologi dan Administrasi Marketplace

Penunjukan ini tidak hanya didasarkan pada popularitas dan skala transaksi yang besar, tetapi juga mempertimbangkan aspek kesiapan sistem teknologi yang dimiliki marketplace. DJP menilai keempat platform tersebut telah memiliki sistem yang mampu melakukan pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 22 secara elektronik dengan mekanisme rekening penampung atau escrow yang aman dan transparan.

• Sistem teknologi canggih yang mendukung pemungutan pajak secara otomatis dan real-time.
• Skala transaksi besar yang menjamin cakupan pemungutan pajak yang optimal.
• Kapasitas administrasi yang mumpuni untuk pelaporan dan penyetoran pajak secara tepat waktu.
• Mekanisme rekening penampung (escrow) yang memastikan keamanan dana dan transparansi transaksi.

Dengan kesiapan tersebut, diharapkan proses pemungutan PPh Pasal 22 berjalan efektif, memudahkan pemerintah dalam mengawasi penerimaan pajak sekaligus memberikan kepastian hukum bagi pedagang online dan marketplace.

Implikasi Pajak E-commerce bagi Pedagang Online

Pengenaan PPh Pasal 22 melalui marketplace ini merupakan langkah strategis pemerintah dalam memperluas basis pajak di sektor digital yang selama ini sulit diawasi secara langsung. Pajak ini dikenakan atas penghasilan pedagang dalam negeri yang melakukan transaksi di marketplace, sehingga para pedagang wajib mengikuti ketentuan baru ini.

Beberapa poin penting terkait kebijakan ini antara lain:

1. Mulai berlaku 1 Juli 2026 untuk semua transaksi pedagang dalam negeri di empat marketplace terpilih.
2. Pemungutan pajak dilakukan langsung oleh marketplace sehingga pedagang tidak perlu melakukan pelaporan sendiri untuk PPh Pasal 22.
3. Tarif PPh Pasal 22 akan diterapkan sesuai aturan yang diatur dalam PMK.
4. Marketplace bertanggung jawab atas pelaporan dan penyetoran pajak kepada Direktorat Jenderal Pajak.

Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pajak dan memperkuat penerimaan negara dari sektor ekonomi digital yang terus berkembang pesat.

Analisis Redaksi

Menurut pandangan redaksi, penunjukan Tokopedia, Shopee, Lazada, dan Blibli sebagai pemungut PPh Pasal 22 merupakan langkah game changer bagi pengelolaan pajak di era digital. Dengan melibatkan marketplace besar yang sudah mapan secara teknologi dan administrasi, pemerintah dapat secara signifikan menekan praktik penghindaran pajak yang selama ini marak di sektor e-commerce.

Namun, tantangan utama yang harus diantisipasi adalah bagaimana memastikan bahwa kebijakan ini tidak membebani pedagang kecil yang baru memulai usahanya. Pemerintah perlu menyediakan sosialisasi dan pendampingan agar pelaksanaan pemungutan pajak berjalan adil dan tidak menghambat pertumbuhan UMKM di platform digital.

Ke depan, penting untuk mencermati perkembangan implementasi kebijakan ini dan respons pasar terhadap kewajiban pajak yang baru. Dengan semakin maju dan terintegrasinya sistem, diharapkan transparansi dan akuntabilitas pajak online di Indonesia semakin meningkat, mendukung pembangunan nasional yang lebih berkelanjutan.

Untuk informasi lebih lengkap, Anda dapat membaca sumber asli berita ini di Kompas.com.