Penerimaan Pajak Properti Indonesia Stagnan Meski Harga Tanah Terus Melonjak

Penerimaan pajak atas properti di Indonesia belum menunjukkan pertumbuhan signifikan dalam lebih dari satu dekade terakhir, meskipun harga tanah dan nilai properti terus meroket di berbagai wilayah. Data terbaru dari OECD Revenue Statistics in Asia and the Pacific 2026 mengungkap fakta mengejutkan ini.

Data Penerimaan Pajak Properti Indonesia 2024

Menurut laporan OECD, penerimaan pajak properti Indonesia pada tahun 2024 mencapai Rp 39,29 triliun. Angka ini justru sedikit menurun dibandingkan tahun 2023 yang sebesar Rp 39,97 triliun dan masih lebih rendah dari capaian tahun 2010 sebesar Rp 40,54 triliun. Dengan kata lain, selama sekitar 15 tahun terakhir, penerimaan pajak properti stagnan di kisaran Rp 30 triliun hingga Rp 40 triliun tanpa ada lonjakan berarti.

Kontras dengan Kenaikan Harga Properti dan Tanah

Fenomena stagnasi penerimaan pajak ini sangat bertolak belakang dengan perkembangan sektor properti di Indonesia. Dalam kurun waktu yang sama, harga rumah dan nilai tanah terus mengalami kenaikan signifikan. Faktor pendorong utama adalah:

• Pertumbuhan kawasan perkotaan yang pesat
• Pembangunan infrastruktur yang masif
• Meningkatnya aktivitas ekonomi di berbagai daerah

Namun, kenaikan nilai aset properti tersebut belum tercermin dalam penerimaan pajak properti, yang tetap stagnan.

Peran Pajak Properti dalam Struktur Pajak Indonesia

Pada tahun 2024, pajak properti hanya menyumbang sekitar 1,5% dari total penerimaan pajak nasional yang mencapai Rp 2.620,67 triliun. Sementara itu, penerimaan dari pajak atas barang dan jasa meningkat lebih dari tiga kali lipat sejak 2010 menjadi Rp 1.128,67 triliun. Pajak penghasilan juga melonjak drastis menjadi Rp 1.061,94 triliun.

Data OECD juga mengungkapkan bahwa sebagian besar penerimaan pajak properti berasal dari pajak berulang atas properti tidak bergerak sebesar Rp 32,49 triliun, sementara pajak atas perolehan tanah dan bangunan (BPHTB) hanya menyumbang Rp 6,80 triliun.

Ketiadaan Pajak atas Kekayaan dan Warisan

OECD mencatat bahwa Indonesia belum memiliki instrumen pajak atas kekayaan bersih (net wealth tax), pajak warisan (inheritance tax), maupun pajak hadiah (gift tax). Seluruh kategori ini tercatat nihil sepanjang periode 2000–2024. Hal ini menunjukkan ketergantungan Indonesia pada pajak penghasilan dan konsumsi, dibandingkan pemajakan atas kepemilikan aset properti.

Analisis Redaksi

Menurut pandangan redaksi, stagnasi penerimaan pajak properti Indonesia di tengah lonjakan harga tanah dan properti merupakan indikator penting bahwa sistem perpajakan nasional belum efektif mengakomodasi potensi penerimaan dari sektor properti. Hal ini berimplikasi pada berkurangnya dana pemerintah yang seharusnya dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan layanan publik.

Selain itu, ketidakhadiran pajak kekayaan dan pajak warisan membuka celah ketimpangan ekonomi yang semakin melebar. Jika pemerintah dapat mengimplementasikan instrumen pajak baru seperti itu, potensi peningkatan penerimaan negara bisa sangat besar dan lebih adil secara sosial.

Ke depan, publik dan pembuat kebijakan perlu memperhatikan reformasi struktur pajak properti demi menciptakan sistem perpajakan yang lebih responsif terhadap dinamika pasar properti dan nilai aset yang terus meningkat. Memperkuat perpajakan atas kepemilikan dan perolehan properti akan menjadi langkah strategis untuk meningkatkan pendapatan negara dan memperkecil disparitas ekonomi.

Untuk update berita dan analisis mendalam terkait perpajakan dan ekonomi Indonesia, terus pantau sumber terpercaya seperti Kontan dan media ekonomi terkemuka lainnya.