Polri Ungkap Status Ketua Kadin Sultra Anton Timbang dalam Kasus Tambang Ilegal

Polri melalui Bareskrim Mabes Polri akhirnya buka suara terkait pemberitaan yang menyebut Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sulawesi Tenggara (Sultra), Anton Timbang, sebagai tersangka dalam kasus dugaan tambang ilegal. Meski gelar perkara telah menemukan dua alat bukti yang cukup, penetapan tersangka secara resmi masih menunggu proses administrasi.

Gelar Perkara dan Temuan Alat Bukti

Direktur Tindak Pidana Tertentu (Dirtipidter) Bareskrim Polri, Brigadir Jenderal Mohammad Irhamni, mengungkapkan bahwa penyidik telah melakukan gelar perkara pada Selasa, 3 Maret 2026, terkait dugaan tambang ilegal yang melibatkan PT Masempo Dalle di Kabupaten Konawe Utara. Dalam kasus ini, Anton Timbang menjabat sebagai Direktur Utama perusahaan tersebut.

"Keputusan gelar menetapkan Direktur Utama sebagai tersangka. Tapi ketetapannya belum saya tanda tangani," ujar Brigjen Irhamni saat dihubungi pada Minggu (15/3/2026).

Menurut Irhamni, dalam gelar perkara ditemukan dua alat bukti yang cukup untuk menjerat Anton Timbang secara pidana. Hal ini menjadi dasar keputusan internal penyidik untuk menetapkan Anton sebagai tersangka.

Proses Administrasi Penetapan Tersangka Masih Berjalan

Meskipun hasil gelar perkara sudah memutuskan bahwa Anton Timbang memenuhi syarat sebagai tersangka, Brigjen Irhamni menegaskan bahwa penetapan tersangka secara resmi masih belum dilakukan. Proses administrasi internal masih berlangsung, sehingga ketetapan itu belum ditandatangani secara resmi.

"Keputusan gelar kan diputuskan internal sebenarnya itu. Tetapi secara resminya belum ada karena secara resmi, kalau hari itu saya tanda tanganin, saya kewajiban untuk menyampaikan kepada mereka," jelas Irhamni.

Latar Belakang Kasus Tambang Ilegal PT Masempo Dalle

Kasus tambang ilegal yang menjerat PT Masempo Dalle menjadi sorotan lantaran aktivitas tambang di Konawe Utara ini diduga melanggar izin dan merugikan negara. Sebagai Direktur Utama perusahaan, Anton Timbang menjadi fokus penyidikan dalam perkara ini.

• PT Masempo Dalle diduga melakukan kegiatan tambang tanpa izin resmi.
• Aktivitas tambang ilegal ini berpotensi merusak lingkungan dan mengabaikan regulasi pertambangan.
• Penanganan hukum atas kasus ini menjadi perhatian publik karena melibatkan tokoh penting di Sultra.

Reaksi dan Dampak terhadap Kadin Sultra

Penetapan Anton Timbang sebagai tersangka, meski belum resmi, menimbulkan gejolak di tubuh Kadin Sultra dan publik Sulawesi Tenggara. Sebagai sosok yang menjabat Ketua Kadin periode 2021-2026, kasus ini berpotensi menimbulkan dampak signifikan terhadap kredibilitas organisasi dan iklim bisnis di daerah tersebut.

Anindya N. Bakrie, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia, bersama Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi, pernah menghadiri pelantikan Anton Timbang sebagai Ketua Kadin Sultra pada 30 Maret 2021 di Kendari.

Analisis Redaksi

Menurut pandangan redaksi, perkembangan kasus ini memiliki implikasi serius terhadap tata kelola pertambangan di Sultra, terutama yang melibatkan pemain besar dan pejabat publik. Penetapan Anton Timbang, yang juga seorang pengusaha dan tokoh penting di Kadin, menunjukkan keseriusan aparat penegak hukum dalam memberantas praktik tambang ilegal.

Namun, proses administrasi yang belum selesai mengindikasikan bahwa aparat penegak hukum harus berhati-hati dalam menetapkan tersangka agar tidak menimbulkan kegaduhan yang tidak perlu di publik. Pada saat yang sama, ini juga memberikan waktu bagi publik dan pelaku usaha untuk mengantisipasi dampak sosial dan ekonomi yang mungkin timbul.

Ke depan, masyarakat perlu mengawasi perkembangan kasus ini karena akan menjadi barometer bagaimana penegakan hukum berjalan di sektor tambang di Indonesia, khususnya di daerah kaya sumber daya alam seperti Sultra. Transparansi dan keadilan dalam penanganan kasus ini sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik dan iklim investasi yang sehat.

Dengan demikian, tetap pantau terus update resmi dari Polri dan Bareskrim terkait penetapan tersangka dalam kasus tambang ilegal ini untuk mengetahui langkah hukum berikutnya.