Bupati Asep Japar Soroti Retribusi Wisata Idul Fitri Sukabumi, Waspadai Pungli dan Korupsi

Bupati Asep Japar memberikan perhatian khusus terhadap pengelolaan retribusi wisata Idul Fitri di Kabupaten Sukabumi. Hal ini disampaikan dalam upaya menjamin transparansi dan mencegah praktik pungutan liar (pungli) maupun korupsi yang berpotensi muncul dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

Kebijakan Retribusi Wisata Idul Fitri Kabupaten Sukabumi

Pada tanggal 18 Maret 2026, Pemerintah Kabupaten Sukabumi mengeluarkan Surat Edaran Bupati Nomor 500.13/2 yang mengatur mekanisme retribusi wisata selama momen Idul Fitri. Kebijakan ini bertujuan untuk mengoptimalkan pendapatan daerah sekaligus meningkatkan pelayanan publik bagi para wisatawan yang berkunjung ke wilayah Sukabumi selama libur hari raya.

Dalam surat edaran tersebut, disebutkan bahwa seluruh pengelola objek wisata wajib menerapkan sistem retribusi yang jelas, transparan, dan akuntabel. Hal ini penting agar penerimaan negara dapat digunakan secara efektif untuk pengembangan fasilitas wisata dan infrastruktur pendukung.

Ancaman Pungli dan Korupsi dalam Pelaksanaan Retribusi

Permasalahan klasik seperti pungutan liar dan korupsi seringkali muncul di saat pelaksanaan kebijakan retribusi, terutama pada masa libur besar seperti Idul Fitri. Bupati Asep Japar menegaskan bahwa fenomena ini harus dicegah sejak awal dengan pengawasan ketat dan penegakan aturan tegas.

"Kami ingin pastikan bahwa setiap rupiah retribusi wisata yang masuk benar-benar tercatat dan digunakan untuk kepentingan masyarakat serta pengembangan pariwisata di Sukabumi," tegas Bupati Asep Japar.

Menurutnya, celah pungli dan korupsi dapat merusak kepercayaan publik sekaligus menghambat pertumbuhan sektor pariwisata yang menjadi andalan ekonomi daerah.

Langkah Pengawasan dan Transparansi Retribusi

Pemerintah Kabupaten Sukabumi telah menginstruksikan beberapa langkah strategis untuk mengawasi pelaksanaan retribusi wisata, antara lain:

• Mengoptimalkan peran petugas pengawas di lokasi objek wisata.
• Mengimplementasikan sistem pembayaran digital untuk mengurangi transaksi tunai yang rawan penyimpangan.
• Melakukan audit berkala terhadap penerimaan retribusi oleh Inspektorat daerah.
• Mengajak partisipasi masyarakat dan komunitas lokal untuk melaporkan praktik pungli.
• Memberikan edukasi kepada pengelola wisata mengenai pentingnya transparansi dan akuntabilitas.

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan retribusi wisata Idul Fitri dapat berjalan lancar tanpa ada penyalahgunaan yang merugikan masyarakat atau pemerintah.

Analisis Redaksi

Menurut pandangan redaksi, perhatian Bupati Asep Japar terhadap potensi pungli dan korupsi dalam retribusi wisata tidak hanya penting sebagai bentuk pengawasan, tetapi juga sebagai sinyal bahwa pemerintah Kabupaten Sukabumi serius dalam membangun tata kelola keuangan yang bersih dan transparan. Di masa di mana sektor pariwisata menjadi salah satu pilar ekonomi lokal, menjaga integritas sistem retribusi adalah kunci untuk menarik kepercayaan investor dan wisatawan.

Lebih jauh, kebijakan ini sebaiknya menjadi momentum bagi penguatan institusi pengawas dan pemberdayaan masyarakat agar mampu berperan aktif dalam pengawasan. Jika langkah ini berhasil, Sukabumi bisa menjadi contoh daerah lain dalam mengelola potensi wisata berbasis good governance. Namun, jika tidak ditindaklanjuti dengan ketat, risiko penyimpangan bisa berujung pada kerugian besar yang mempengaruhi pembangunan jangka panjang.

Ke depan, publik perlu terus memantau implementasi kebijakan ini, termasuk transparansi laporan keuangan retribusi dan respons pemerintah atas laporan masyarakat. Peran media juga sangat penting untuk mengawal agar tidak ada praktik gelap yang luput dari sorotan.

Dengan begitu, retribusi wisata Idul Fitri di Kabupaten Sukabumi diharapkan menjadi game-changer dalam pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan dan berintegritas.