Trump Dorong Kongres yang Mandek untuk Atur AI, Negara Bagian Justru Sudah Bergerak

Ketika Kongres Amerika Serikat mengalami kebuntuan dalam mengatur kecerdasan buatan (AI), sejumlah negara bagian justru telah mengambil langkah konkret untuk mengatur teknologi ini. Langkah negara bagian ini muncul sebagai respons atas kekhawatiran yang berkembang terkait pengawasan dan keselamatan pengguna AI, sementara pemerintah federal di bawah Presiden Donald Trump lambat bertindak dan bahkan memberikan tekanan agar regulasi di tingkat negara bagian dihentikan.

Negara Bagian Ambil Alih Regulasi AI

Dalam ketidakhadiran aksi dari pemerintah pusat, berbagai negara bagian di AS telah mengesahkan puluhan undang-undang yang mengatur penggunaan AI. Fokus utama regulasi ini meliputi perlindungan anak, peningkatan transparansi dari perusahaan teknologi, serta perlindungan bagi pelapor pelanggaran (whistleblower).

Namun, tekanan datang dari Gedung Putih yang dipimpin Trump, termasuk penasihat AI dan kripto David Sacks. Mereka menilai aturan-aturan yang dikeluarkan negara bagian membebani inovasi dan berpotensi menciptakan "patchwork" atau tumpang tindih regulasi yang membingungkan.

"Kami ingin menciptakan lingkungan di mana para inovator memiliki kepastian dalam mengembangkan produk mereka, dan itu hanya bisa diberikan oleh Kongres," ujar Michael Kratsios, Kepala Kantor Kebijakan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Gedung Putih.

Kontroversi dan Intervensi Pemerintah Federal

Baru-baru ini, pemerintahan Trump meluncurkan kerangka regulasi AI yang diharapkan dapat disahkan oleh Kongres. Namun, mereka terus mengkritik kebijakan yang dibuat oleh negara bagian, bahkan yang dipimpin oleh partai yang sama seperti Republik.

Contohnya, anggota legislatif Utah, Doug Fiefia, yang merupakan mantan karyawan Google dan anggota Partai Republik, mengajukan RUU untuk mewajibkan perusahaan teknologi memberikan transparansi perlindungan konsumen. Namun, RUU tersebut tidak pernah dibahas setelah Gedung Putih mengirim memo singkat yang menyatakan penolakan terhadap RUU itu tanpa penjelasan lebih lanjut.

"Mereka mengatakan bahwa RUU itu tidak bisa diperbaiki dan bertentangan dengan agenda AI pemerintahan," kata Fiefia.

Seorang pejabat Gedung Putih yang berbicara secara anonim menyatakan bahwa pemerintah federal tidak pernah melarang negara bagian membuat perlindungan untuk anak-anak, meskipun tidak menanggapi secara spesifik memo yang dikirim ke Fiefia.

Negara Bagian Lanjutkan Regulasi Meski Kongres Mandek

Banyak legislator negara bagian, termasuk dari Partai Republik, terus mendorong regulasi AI meski menunggu tindakan dari Kongres yang masih terjebak kebuntuan politik.

• Tracy Pennycuick, Senator Republik dari Pennsylvania, menyatakan bahwa negara bagian lebih cepat tanggap terhadap masalah dan telah mengesahkan undang-undang seperti SAFECHAT Act yang mewajibkan perusahaan AI mencegah chatbot memberikan konten yang membahayakan diri sendiri atau orang lain.
• Angela Paxton, Senator Republik Texas, menyambut baik regulasi federal yang seragam namun menegaskan perlunya negara bagian tetap memiliki wewenang mengatur karena perusahaan teknologi belum mampu mengatur diri sendiri secara efektif.

"Tanpa regulasi, ini seperti 'wild west' di dunia teknologi," kata Paxton.

Reaksi Beragam atas Kerangka Regulasi Gedung Putih

Kerangka regulasi AI dari pemerintahan Trump mendapat sambutan beragam. Beberapa mengapresiasi keinginan adanya standar nasional untuk menghindari tumpang tindih aturan, namun banyak pula yang menilai kerangka tersebut kurang detail dan tidak cukup tegas dalam menuntut akuntabilitas perusahaan teknologi.

Riki Parikh, Direktur Kebijakan di organisasi nirlaba Alliance for Secure AI, mengatakan bahwa kerangka tersebut tidak cukup membahas isu penting seperti potensi penggantian tenaga kerja oleh AI dan tidak layak menggantikan upaya negara bagian yang sudah berjalan.

Sementara itu, Jaksa Agung Tennessee, Jonathan Skrmetti, menyambut positif kerangka tersebut sebagai kemajuan, terutama jika dibandingkan dengan upaya pemerintahan sebelumnya yang mengusulkan moratorium 10 tahun untuk regulasi AI di tingkat negara bagian.

Politik dan Masa Depan Regulasi AI di AS

Survei publik menunjukkan mayoritas warga AS merasa pemerintahan Trump terlalu dekat dengan perusahaan teknologi besar, dan bahkan lebih banyak Republikan yang mendukung regulasi AI daripada Demokrat.

Di Capitol Hill, beberapa anggota Partai Republik yang mendukung agenda Trump juga mendorong legislasi lebih rinci, seperti Senator Marsha Blackburn dari Tennessee yang mengajukan TRUMP AMERICA AI Act, yang memperluas kerangka empat halaman dari Gedung Putih.

"Dengan merilis kerangka nasional untuk AI, pemerintahan Trump memberikan peta jalan bagi Kongres untuk merumuskan undang-undang yang melindungi warga dan mendorong inovasi," ujar Blackburn.

Gedung Putih menyatakan terus melakukan "percakapan produktif" dengan para legislator dalam upaya mendorong regulasi AI yang efektif.

Analisis Redaksi

Menurut pandangan redaksi, perseteruan antara pemerintah federal dan negara bagian terkait regulasi AI mencerminkan tantangan besar dalam mengatur teknologi yang sangat cepat berkembang. Dengan Kongres yang mandek dan kurangnya kepastian regulasi nasional, negara bagian mengambil peran yang vital untuk melindungi warga mereka, khususnya dalam hal keselamatan anak dan transparansi perusahaan teknologi.

Namun, intervensi Gedung Putih yang menekan negara bagian agar tidak membuat aturan sendiri bisa berisiko memperlambat perlindungan masyarakat dan menciptakan ketidakpastian hukum bagi inovator. Bila pemerintah federal gagal menetapkan regulasi yang komprehensif dan cepat, negara bagian akan semakin gencar melangkah sendiri, sehingga "patchwork" regulasi yang dikhawatirkan justru semakin nyata.

Ke depan, penting untuk mengawasi apakah Kongres akhirnya mampu mengesahkan undang-undang yang menyatukan aturan AI secara nasional atau malah memperkuat posisi negara bagian sebagai pengatur utama. Bagi para pengamat dan masyarakat, memahami dinamika ini krusial karena regulasi AI akan berdampak luas pada keamanan, inovasi, dan hak-hak konsumen di era digital.

Untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat membaca sumber aslinya di NPR.