Israel Sahkan UU Hukum Mati Warga Palestina, Kontroversi Memanas

Parlemen Israel, Knesset, pada Senin (30/3/2026) mengambil keputusan kontroversial dengan mengesahkan sebuah undang-undang baru yang mengatur hukuman mati bagi warga Palestina yang terbukti melakukan pembunuhan terhadap warga Israel. Keputusan ini semakin memperkeruh situasi konflik Israel-Palestina yang sudah berlangsung lama dan memicu kecaman dari berbagai pihak, baik di dalam negeri maupun internasional.

UU Hukuman Mati bagi Warga Palestina

Rancangan undang-undang ini disetujui oleh 62 anggota parlemen, termasuk Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, dengan 48 suara menentang dan satu abstain. Undang-undang tersebut memberikan kewenangan kepada pengadilan militer Israel untuk menjatuhkan hukuman mati kepada warga Palestina di Tepi Barat yang terbukti melancarkan serangan mematikan terhadap warga Israel.

Namun, UU ini secara tegas tidak berlaku bagi warga Israel yang membunuh warga Palestina, menimbulkan tudingan diskriminasi dan pelanggaran hukum internasional.

Reaksi Otoritas Palestina dan Komunitas Internasional

Otoritas Palestina (PA) menyebut undang-undang ini sebagai "kejahatan perang terhadap rakyat Palestina" dan menilai aturan tersebut melanggar Konvensi Jenewa Keempat, khususnya terkait perlindungan individu dan jaminan pengadilan yang adil.

Peneliti senior dari Center for Democratic Values and Institutions, Amichai Cohen, mengungkapkan kepada Associated Press bahwa parlemen Israel tidak memiliki legitimasi membuat undang-undang yang berlaku di Tepi Barat karena wilayah tersebut bukan bagian dari kedaulatan Israel secara internasional, meskipun koalisi sayap kanan di bawah Netanyahu berupaya mencaplok wilayah tersebut.

Selain itu, para pengacara dari Komite Keamanan Nasional Knesset sendiri sempat menyuarakan kekhawatiran terkait ketidaksesuaian UU ini dengan konvensi internasional, terutama soal tidak adanya mekanisme pemberian ampunan.

Perhatian dari Kelompok HAM dan Upaya Hukum

Kelompok hak asasi manusia B'Tselem memperingatkan bahwa UU ini sengaja dirancang untuk membenarkan pembunuhan terhadap warga Palestina dalam kerangka hukum. Mereka menyatakan:

"Undang-undang tersebut hanya berlaku bagi warga Palestina dan akan menjadikan pembunuhan warga Palestina sebagai praktik hukum yang diterima dan umum melalui beberapa mekanisme."

B'Tselem juga mencatat bahwa sebelum pengesahan UU ini, tingkat hukuman terhadap warga Palestina di pengadilan militer Israel sudah sangat tinggi, mencapai sekitar 96 persen.

Tak lama setelah pengesahan UU, Asosiasi Hak-Hak Sipil Israel mengajukan petisi ke Mahkamah Agung Israel untuk menentang undang-undang tersebut. Mereka menyoroti masalah diskriminasi dan prosedur yang memungkinkan vonis mati hanya dengan suara mayoritas sederhana, bukan keputusan bulat hakim.

Respons dari Pemerintah dan Negara Lain

Sebelum pemungutan suara, Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir menegaskan bahwa undang-undang ini akan menjadi peringatan keras bagi semua pihak yang berencana melakukan serangan terhadap warga Israel. Ia menyatakan:

"Mulai hari ini, setiap teroris dan seluruh dunia akan tahu bahwa siapa pun yang merenggut nyawa warga Israel akan diambil nyawanya oleh Negara Israel."

Namun, kebijakan ini mendapat kecaman dari sejumlah negara Eropa, termasuk Menteri Luar Negeri Prancis, Jerman, Italia, dan Inggris yang mengecam pengesahan UU tersebut pada Minggu (29/3).

Analisis Redaksi

Menurut pandangan redaksi, pengesahan UU hukuman mati ini menandai eskalasi yang berbahaya dalam konflik Israel-Palestina dan berpotensi memperdalam ketegangan serta kekerasan di wilayah yang sudah rapuh tersebut. Undang-undang ini tidak hanya memperkuat kesan diskriminasi hukum, tapi juga berisiko mengikis sedikit ruang dialog dan perdamaian.

Selain itu, dengan mengabaikan ketentuan hukum internasional dan prinsip keadilan, langkah ini dapat memperburuk citra Israel di mata dunia dan memicu isolasi diplomatik yang lebih luas. Langkah ini juga berpotensi memicu reaksi keras dari komunitas internasional dan memperparah kondisi kemanusiaan warga Palestina.

Ke depan, penting untuk mengawasi bagaimana Mahkamah Agung Israel menangani petisi penentangan UU ini dan apakah ada tekanan internasional yang cukup kuat untuk mendorong revisi atau pembatalan undang-undang tersebut. Situasi ini menjadi indikator penting bagi masa depan konflik dan upaya perdamaian di Timur Tengah.

Untuk informasi lebih lengkap dan perkembangan terkini, Anda dapat membaca laporan asli di CNN Indonesia dan sumber berita internasional terpercaya lainnya.