Rusun Khusus Masyarakat Bergaji Tanggung Segera Dibangun oleh Pemerintah dan BUMN

Pemerintah Indonesia tengah menyiapkan sebuah program hunian vertikal berupa rumah susun (rusun) khusus untuk masyarakat berpenghasilan tanggung (MBT). Program ini merupakan langkah strategis untuk membantu kelompok masyarakat yang berada di antara masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan kelas menengah atas, agar mereka dapat memiliki hunian yang layak dengan dukungan dari pemerintah dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Konsep Rusun untuk Masyarakat Bergaji Tanggung

Kelompok MBT adalah masyarakat yang secara ekonomi berada di atas MBR, tetapi masih membutuhkan stimulus agar dapat memiliki rumah sendiri. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menjelaskan bahwa pemerintah akan menggandeng BUMN untuk menyediakan lahan strategis sebagai lokasi pembangunan rusun untuk segmen ini.

"Kemudian juga kita akan juga beranjak untuk bisa bersinergi dengan BUMN untuk menyiapkan perumahan tentunya sifatnya ke atas ya rusun, Pak Dony, untuk kelas menengah tanggung. Jadi kita juga tahu kelas menengah banyak juga yang memerlukan ya,"

Rencana ini menegaskan komitmen pemerintah dalam memenuhi kebutuhan hunian masyarakat yang selama ini belum terakomodasi secara optimal oleh program rumah subsidi yang dikhususkan untuk MBR.

Aturan dan Skema Pembiayaan Masih Dalam Penyusunan

Meskipun program ini sudah digagas, pemerintah masih dalam tahap menyusun aturan khusus yang mengatur penyediaan rusun untuk MBT. Hingga kini, belum ada tanggal pasti kapan regulasi tersebut akan selesai dan diberlakukan.

Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), Heru Pudyo Nugroho, menambahkan bahwa pihaknya masih menunggu kebijakan resmi dari pemerintah sebelum menyiapkan skema pembiayaan untuk masyarakat bergaji tanggung.

"Kita siapkan pertama, alokasi likuiditasnya mulai skema FLPP. Yang kedua, kita akan mengikuti desain kebijakannya yang untuk MBT. Karena MBT kan perlu ada perubahan dari sisi legal standing-nya, dari sisi undang-undang maupun PP-nya,"

Heru juga menegaskan bahwa regulasi untuk MBT akan berdiri terpisah dari aturan rusun subsidi yang saat ini tengah disusun pemerintah, meskipun aturan yang ada saat ini sudah memberikan ruang bagi MBT untuk mengakses hunian subsidi.

Peraturan Menteri PKP No. 5 Tahun 2025 dan Batasan Penghasilan

Dalam Peraturan Menteri PKP No. 5 Tahun 2025, telah diatur batas maksimal penghasilan masyarakat yang berhak membeli rumah subsidi. Untuk wilayah Jabodetabek, batas gaji maksimal:

• Rp 14 juta per bulan bagi yang sudah menikah
• Rp 12 juta per bulan bagi yang belum menikah

Heru menjelaskan bahwa dengan perpanjangan tenor hingga 30 tahun, produk hunian vertikal dengan nilai sampai Rp 500 juta masih dapat diakses oleh kelompok MBT.

"Itu kalau kita sudah samakan dari sisi requirement capacity atau kemampuan dari sisi angsurannya untuk produk-produk hunian vertikal khususnya, sampai dengan Rp 500 juta, masih masuk (MBT). Dan itu dengan perpanjangan tenor ya, kita skemakan sampai 30 tahun,"

Potensi dan Tantangan Program Rusun MBT

Program hunian vertikal ini memiliki potensi besar untuk mengatasi masalah keterbatasan lahan di perkotaan dan memberikan solusi hunian yang terjangkau bagi kelas menengah tanggung yang selama ini kurang terlayani. Penggunaan lahan milik BUMN juga akan mempercepat proses pembangunan sehingga target hunian dapat segera terwujud.

• Pemanfaatan lahan strategis milik BUMN
• Skema pembiayaan yang mengikuti kemampuan MBT
• Peraturan khusus yang sedang dirumuskan untuk mendukung program ini

Namun, tantangan utama adalah penyelesaian regulasi dan skema pembiayaan yang tepat sehingga program ini dapat berjalan efektif dan menjangkau masyarakat sasaran secara luas.

Analisis Redaksi

Menurut pandangan redaksi, inisiatif membangun rusun khusus untuk masyarakat bergaji tanggung merupakan langkah progresif yang dapat mengisi kekosongan segmen perumahan yang selama ini kurang diperhatikan. Dengan kolaborasi antara pemerintah dan BUMN, program ini tidak hanya akan memperluas akses kepemilikan rumah, tetapi juga berpotensi mengurangi tekanan harga hunian di perkotaan besar.

Namun, keberhasilan program ini sangat bergantung pada kecepatan pemerintah menyelesaikan regulasi dan menyiapkan skema pembiayaan yang sesuai dengan kemampuan MBT. Jika terlambat, kebutuhan mendesak kelompok ini bisa makin sulit terpenuhi, sehingga berisiko meningkatkan ketimpangan sosial di sektor perumahan.

Ke depan, masyarakat dan pelaku industri properti perlu terus memantau perkembangan kebijakan ini. Penataan hunian vertikal yang baik dan skema pembiayaan yang inovatif akan menjadi kunci sukses program ini sebagai solusi jangka panjang bagi masalah perumahan di Indonesia.

Untuk informasi lebih lengkap dan update terkini, Anda dapat membaca langsung sumber berita di detikProperti.