Bappenas Sentil Pemda: Ada Dana Festival, tapi Sampah Tidak Diprioritaskan

Kementerian PPN/Bappenas menyentil pemerintah daerah yang menjadikan keterbatasan anggaran sebagai alasan utama lemahnya penanganan sampah, padahal dana untuk festival dan kegiatan seremonial tetap tersedia.

Kritik itu muncul di tengah persoalan sampah yang belum juga tuntas di banyak daerah. Bappenas menilai dalih minimnya anggaran tidak lagi bisa diterima begitu saja ketika pos belanja lain yang sifatnya tidak mendesak tetap dibiayai.

Kritik Bappenas soal Prioritas Anggaran Daerah

Dalam pemberitaan Kompas Properti, Bappenas mempertanyakan logika pemerintah daerah yang mengaku tidak punya uang untuk mengurus sampah. Sebab, pada saat yang sama, anggaran untuk festival dan acara seremonial tetap dialokasikan.

Inti kritiknya bukan soal ada atau tidak ada uang, melainkan soal urutan prioritas. Sampah dinilai belum ditempatkan sebagai kebutuhan dasar yang mendesak, melainkan sebagai pos belanja yang bisa ditunda.

Pemerintah daerah selama ini memang kerap menyebut keterbatasan fiskal sebagai penghambat. Namun Bappenas menegaskan bahwa alasan itu menjadi lemah jika dibandingkan dengan pola belanja daerah yang masih longgar untuk kegiatan hiburan dan acara publik.

Mengapa Sampah Selalu Kalah dari Pos Belanja Lain

Sampah adalah persoalan yang tidak terlihat langsung dampaknya di permukaan politik. Pengelolaan sampah yang baik justru membuat masalah itu tidak pernah menjadi berita. Sebaliknya, festival dan acara besar menghasilkan sorotan, foto, dan liputan yang cepat terlihat publik.

Pola insentif inilah yang membuat sampah sering tersisih dalam penyusunan anggaran. Belanja untuk tempat pengolahan sampah, armada pengangkut, atau edukasi pemilahan warga jarang menghasilkan panggung dan sorotan.

Padahal, tanpa anggaran yang memadai, persoalan sampah menumpuk menjadi persoalan lain: banjir akibat saluran tersumbat, pencemaran sungai, hingga biaya kesehatan warga. Beban itu tidak hilang, hanya berpindah ke pos anggaran lain dan ke generasi berikutnya.

Apa yang Sebenarnya Dibutuhkan Daerah

Kritik Bappenas menyiratkan bahwa persoalan sampah bukan sekadar soal besaran uang, tetapi soal cara daerah mengelola anggarannya. Ada beberapa hal yang biasanya menjadi titik lemah:

• Belanja sampah tidak direncanakan sejak awal penyusunan APBD, sehingga selalu menjadi sisa.
• Anggaran pengelolaan sampah tersebar di banyak perangkat daerah tanpa koordinasi yang jelas.
• Pos untuk festival dan acara seremonial lebih mudah dipertahankan karena terkait kepentingan politik jangka pendek.
• Investasi pengolahan sampah dianggap mahal di depan, padahal biaya penanganan sampah yang menumpuk justru lebih besar.

Di sisi lain, pemerintah pusat memiliki kerangka kebijakan pengelolaan sampah yang dapat dirujuk daerah. Salah satunya melalui Kementerian Lingkungan Hidup, yang menekankan pengurangan sampah dari sumbernya dan pemilahan sejak dari rumah tangga.

Namun kebijakan di atas kertas tidak otomatis berjalan di lapangan. Tanpa dukungan anggaran daerah, program pemilahan dan pengolahan sampah berhenti pada sosialisasi.

Dampak jika Sampah Terus Dikesampingkan

Jika pola prioritas ini tidak berubah, persoalan sampah akan terus berulang setiap tahun. Tempat pemrosesan akhir yang penuh, armada pengangkut yang terbatas, dan kurangnya fasilitas pengolahan menjadi persoalan yang saling menumpuk.

Dampaknya tidak hanya soal kebersihan. Sampah yang tidak terkelola memperbesar risiko banjir saat hujan, terutama di kawasan padat permukiman. Beban biaya penanganan darurat biasanya jauh lebih besar daripada biaya pencegahan.

Kritik Bappenas juga menyentuh soal akuntabilitas. Ketika daerah mengaku kekurangan anggaran, publik berhak memeriksa bagaimana anggaran yang ada dipakai dan apakah pos belanja seremonial sepadan dengan kebutuhan dasar warganya.

Langkah Selanjutnya dan Sorotan Publik

Pernyataan Bappenas menjadi penanda bahwa persoalan sampah tidak lagi hanya dibahas sebagai isu teknis kebersihan. Isu ini mulai ditempatkan sebagai soal prioritas anggaran dan pilihan kebijakan daerah.

Ke depan, sorotan publik cenderung mengarah pada dua hal: apakah daerah mengubah komposisi belanjanya, dan apakah ada mekanisme yang membuat alokasi pengelolaan sampah lebih terukur. Tanpa keduanya, kritik yang sama berpotensi terulang pada tahun anggaran berikutnya.

Bappenas sendiri tidak berbicara soal angka atau nama daerah tertentu dalam kutipan yang dipublikasikan. Namun arah kritiknya jelas: alasan anggaran tidak cukup kuat untuk membenarkan sampah yang terus terabaikan.

Analisis Redaksi

Kritik Bappenas menyentuh titik yang jarang dibahas terbuka: sampah bukan gagal ditangani karena tidak ada uang, tetapi karena tidak dianggap penting. Selama bertahun-tahun, keterbatasan anggaran menjadi jawaban yang aman dan sulit dibantah. Padahal anggaran selalu soal pilihan, bukan sekadar ketersediaan.

Selama festival masih lebih mudah dipertahankan daripada tempat pengolahan sampah, persoalan ini tidak akan selesai hanya dengan imbauan. Yang dibutuhkan adalah perubahan cara daerah menyusun prioritas, termasuk keberanian memangkas belanja seremonial yang tidak mendesak. Selama komposisi belanja tidak berubah, kritik seperti ini hanya akan menjadi catatan tahunan yang berulang.

Publik punya peran di sini. Selama warga tidak menuntut transparansi anggaran lingkungan, pos belanja sampah akan tetap berada di urutan belakang. Kritik Bappenas seharusnya dibaca sebagai ajakan memeriksa anggaran daerah, bukan sekadar berita sesaat.