BPBD Palangka Raya Usulkan Status Siaga Banjir Akhir 2026, Ini Alasannya

Nov 16, 2026 - 10:50
 0  1
BPBD Palangka Raya Usulkan Status Siaga Banjir Akhir 2026, Ini Alasannya

BPBD Kota Palangka Raya menyiapkan usulan status siaga banjir kepada Wali Kota menyusul prakiraan BMKG bahwa musim hujan tiba pada akhir 2026. Status ini bukan tanggap darurat, melainkan penguatan kesiapan lintas instansi dan relawan.

Ad
Ad

Kepala Pelaksana BPBD Kota Palangka Raya, Hendrikus Satria Budi, mengatakan usulan itu sedang disiapkan dan akan diserahkan ke kepala daerah dalam waktu dekat. Data BMKG menjadi dasar utama langkah tersebut.

Baca juga: EWS Banjir Bandang Dipasang di Solok: Tim UGM dan BPBD Petakan Dua Titik Rawan

“Untuk saat ini kita akan mengajukan kepada Bapak Wali Kota terkait status siaga banjir. Kita sudah mendapatkan data dari BMKG bahwa akhir tahun 2026 ini memasuki musim hujan,” ujarnya, Senin (16/11/2026), seperti dikutip Seputar Borneo.

Status Siaga, Bukan Tanggap Darurat

Hendrikus menegaskan bahwa status yang diusulkan berbeda dari tanggap darurat. Siaga dipilih karena fungsinya memperkuat kesiapan seluruh unsur sebelum bencana benar-benar terjadi.

“Status siaga ini untuk mengantisipasi dan menyiapkan mitigasi penanganan banjir. Kita melibatkan semua stakeholder, termasuk TRC multisektor di Kota Palangka Raya,” jelasnya.

Dalam praktik penanggulangan bencana, status siaga berada satu tingkat di bawah tanggap darurat. Status ini memberi dasar bagi instansi untuk menyiagakan personel, menyiapkan logistik, dan mempercepat koordinasi tanpa harus mengerahkan seluruh sumber daya seperti saat keadaan darurat.

Baca juga: Longsor Tutup Jalan Jambur Baru–Batu Madingding Batangnatal, Akses Lumpuh Total

Penanganan tidak hanya menjadi tugas BPBD. Hendrikus menyebut tim reaksi cepat (TRC) multisektor, organisasi perangkat daerah (OPD), hingga relawan ikut dilibatkan dalam skema kesiapan ini.

“Kita melibatkan semua stakeholder, termasuk TRC multisektor di Kota Palangka Raya,” ucapnya.

Bagi Palangka Raya, banjir akhir tahun bukan ancaman baru. Kota yang dilintasi Sungai Kahayan ini berulang kali menghadapi genangan saat hujan berintensitas tinggi, terutama di kawasan permukiman rendah dan titik-titik yang saluran airnya tersumbat.

Pemetaan Kawasan Rawan Banjir Libatkan Tiga Dinas

Sambil menunggu keputusan Wali Kota, BPBD bersama sejumlah OPD mulai memetakan kawasan rawan banjir. Pendataan dilakukan bersama Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), Dinas Pekerjaan Umum (PU), dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH).

Hendrikus mengatakan peta kawasan rawan banjir sebenarnya sudah tersedia dalam dashboard pemerintah daerah. Namun, pengecekan lapangan tetap diperlukan untuk memastikan titik-titik yang berpotensi terdampak.

“Peta kawasan rawan banjir sebenarnya sudah ada di dashboard, tetapi kami tetap perlu cek lapangan,” kata Hendrikus.

Langkah ini penting karena data di dashboard bisa tertinggal dari kondisi terkini. Pembangunan baru, perubahan tata guna lahan, dan sedimentasi saluran air membuat titik rawan bergeser dari waktu ke waktu.

Pemetaan bersama tiga dinas menunjukkan pendekatan yang tidak hanya berhenti pada penanganan darurat. Perkim dan PU berkaitan dengan infrastruktur permukiman serta saluran air, sementara DLH menyangkut pengelolaan sampah yang menjadi penyebab utama sumbatan drainase.

Drainase Tersumbat Sampah Jadi Prioritas

Selain pemetaan, BPBD mendorong pembersihan drainase yang tersumbat sampah. Upaya ini dinilai penting untuk mengurangi risiko genangan saat hujan dengan intensitas tinggi.

“Drainase kita banyak yang tersumbat sampah. Kalau teman-teman relawan mau bergabung membersihkan parit, kita dengan tangan terbuka menerima mereka,” katanya.

Hendrikus menambahkan, Wali Kota telah mengarahkan seluruh OPD untuk mendukung kegiatan pembersihan drainase sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.

Ada beberapa langkah mitigasi yang kini berjalan di lapangan:

  • Pemetaan dan pengecekan lapangan kawasan rawan banjir bersama Perkim, PU, dan DLH.
  • Pembersihan drainase dan parit yang tersumbat sampah.
  • Penyiapan TRC multisektor dan pelibatan relawan.
  • Koordinasi lintas OPD sesuai arahan Wali Kota.
  • Pengajuan status siaga banjir kepada Wali Kota.

Pembersihan drainase kerap dianggap pekerjaan kecil, padahal dampaknya besar. Saluran yang mampet membuat air hujan tidak punya jalan keluar dan berbalik menggenangi jalan serta rumah warga.

Karena itu, BPBD membuka pintu bagi relawan yang ingin bergotong royong. Ajakan ini sekaligus menegaskan bahwa kesiapan banjir tidak bisa hanya bergantung pada aparat.

Hingga kini, BPBD bersama instansi terkait tetap menjalankan langkah mitigasi sembari menunggu arahan kepala daerah mengenai usulan status siaga banjir.

Belum ada keterangan resmi soal kapan usulan itu akan diputuskan. Yang jelas, kata Hendrikus, pengajuan sedang disiapkan agar pemerintah bisa bergerak lebih awal sebelum hujan deras datang.

Penetapan status siaga biasanya diikuti sejumlah konsekuensi administratif. Instansi terkait diminta menyiagakan personel, memeriksa kesiapan peralatan, dan menyusun rencana kontinjensi. Posko koordinasi bisa dibuka bila diperlukan.

Bagi warga, status ini menjadi sinyal untuk bersiap. Membersihkan saluran air di sekitar rumah, memeriksa jalur evakuasi, dan menyimpan dokumen penting di tempat aman adalah langkah sederhana yang bisa dilakukan lebih dulu.

BMKG sendiri telah menyampaikan bahwa akhir tahun 2026 memasuki musim hujan. Informasi itu bisa dipantau melalui kanal resmi BMKG, termasuk prakiraan cuaca harian dan peringatan dini untuk wilayah Kalimantan Tengah.

Yang perlu dicermati, usulan status siaga ini muncul sebelum ada laporan banjir besar. Artinya, BPBD memilih bergerak di fase pencegahan, bukan menunggu air naik lebih dulu.

Analisis Redaksi

Langkah BPBD Palangka Raya mengusulkan status siaga terbilang tepat waktu. Musim hujan sudah di depan mata, dan banjir di kota ini bukan skenario yang perlu dibayangkan jauh-jauh. Pengalaman tahun-tahun sebelumnya menunjukkan genangan bisa muncul cepat begitu hujan deras mengguyur beberapa jam.

Yang menarik, Hendrikus tidak langsung melompat ke tanggap darurat. Ia memilih siaga, status yang lebih rendah tetapi memberi ruang bagi koordinasi lintas OPD dan relawan. Pilihan ini masuk akal secara anggaran maupun operasional. Tanggap darurat punya konsekuensi biaya dan mobilisasi besar, sementara siaga cukup untuk menyiapkan personel, logistik, dan rencana kontinjensi.

Namun, status siaga hanya bermakna bila diikuti tindakan nyata di lapangan. Pembersihan drainase yang disebut Hendrikus harus benar-benar berjalan, bukan sekadar seremoni menjelang musim hujan. Persoalan sampah di saluran air adalah masalah lama yang berulang setiap tahun, dan solusinya tidak cukup dengan kerja bakti sesaat. Perlu pengelolaan sampah yang konsisten dan penegakan aturan bagi warga maupun pelaku usaha yang membuang sampah sembarangan.

Pemetaan kawasan rawan juga perlu diperbarui dengan data lapangan, bukan hanya mengandalkan dashboard. Titik rawan bisa berpindah seiring pembangunan dan perubahan tata guna lahan. Jika peta itu tidak akurat, respons di lapangan akan salah sasaran.

Yang tak kalah penting, keputusan Wali Kota soal usulan ini sebaiknya tidak berlarut-larut. Status siaga yang ditetapkan terlambat tidak ubahnya payung yang dibeli setelah hujan reda. Palangka Raya punya waktu beberapa pekan sebelum puncak musim hujan. Waktu itu sebaiknya dipakai untuk benar-benar bersiap, bukan menunggu air datang lebih dulu.

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad