Banjir Pontianak Meluas: Pembangunan Pesat Disebut Salah Urus Tata Ruang
Hujan deras pada Minggu sore, 15 November 2026, kembali menggenangi sejumlah kawasan permukiman di Pontianak. Genangan terparah terjadi di Pontianak Utara, sekitar Jalan Dharma Putra Dalam, dengan ketinggian air yang melampaui lutut orang dewasa.
Peristiwa itu bukan hal baru. Banjir berulang setiap menjelang akhir tahun. Namun, upaya mitigasi yang dijalankan pemerintah kota dinilai belum mampu mencegah warga kembali menjadi korban. Persoalannya bukan semata-mata curah hujan, melainkan juga bagaimana kota ini direncanakan, dibangun, dan dikelola.
Baca juga: BMKG Ungkap Penyebab Hujan Lebat Picu Banjir Mataram: Kombinasi Tiga Skala Atmosfer
Pandangan tersebut disampaikan Hasan Albasri, Mantan Ketua Lakpesdam NU Pontianak, dalam tulisan opini yang dipublikasikan Pontianak Post pada Rabu, 18 November 2026. Ia menyoroti ironi pembangunan fisik kota yang terus melaju, tetapi genangan justru semakin luas setiap musim hujan.
Kronologi Banjir 15 November 2026 di Pontianak Utara
Berdasarkan pemantauan sejumlah kelompok masyarakat sipil (civil society), genangan pada 15 November 2026 paling parah terjadi di Pontianak Utara, khususnya di sekitar Jalan Dharma Putra Dalam. Ketinggian air bahkan melampaui lutut orang dewasa.
Warga yang tinggal di kawasan tersebut kembali menghadapi situasi yang akrab setiap akhir tahun. Banjir datang, aktivitas terganggu, dan kerugian material menyusul. Hingga berita ini ditulis, belum ada laporan resmi mengenai jumlah rumah terdampak maupun jumlah warga yang mengungsi akibat peristiwa tersebut.
Yang jelas, kejadian itu menambah daftar panjang banjir berulang di Pontianak. Sebelumnya, pada Sabtu, 14 November 2026, DPRD Kota Pontianak mendesak pemerintah kota dan BPBD meningkatkan kesiagaan menghadapi potensi hujan dan petir hingga akhir November. Dua hari berselang, genangan benar-benar terjadi.
Baca juga: Banjir Telok Dalam: 75 KK Terdampak, BPBD Mempawah Turun Langsung Salurkan Bantuan
BPBD Pontianak pun menyiapkan langkah evakuasi bagi warga terdampak di wilayah Pontianak Utara. Kesiapsiagaan ditingkatkan seiring peringatan cuaca. Namun, kesiapan darurat tidak menyelesaikan akar persoalan yang membuat genangan terus meluas.
Data Gemawan: Luas Genangan Pontianak Utara Naik 13,81 Persen
Hasan Albasri tidak berbicara berdasarkan pengalaman sesaat. Ia merujuk pada analisis Gemawan Spatial Center terhadap pemetaan genangan periode 2018–2024. Hasilnya menunjukkan luas area tergenang di sejumlah kecamatan mengalami peningkatan.
Di Pontianak Utara, luas genangan bertambah 13,81 persen, dari 980,10 hektare pada 2018 menjadi 1.115,40 hektare pada 2024. Artinya, ada tambahan sekitar 135 hektare area yang tergenang dalam rentang enam tahun.
Angka itu penting karena menunjukkan arah yang konsisten. Ketika pembangunan fisik terus berjalan, luas genangan tidak menyusut, tetapi justru bertambah. Data tersebut menjadi dasar argumen bahwa persoalan banjir di Pontianak bukan sekadar persoalan intensitas hujan.
- Luas genangan Pontianak Utara 2018: 980,10 hektare
- Luas genangan Pontianak Utara 2024: 1.115,40 hektare
- Pertambahan luas genangan: 13,81 persen
- Periode analisis: 2018–2024, Gemawan Spatial Center
Data pemetaan spasial dan sejumlah dokumen resmi, menurut Hasan, memperlihatkan persoalan genangan yang perlu perhatian serius. Ia menilai persoalan itu tidak cukup dijelaskan melalui pengalaman warga atau kejadian sesaat.
Pembangunan Pesat dan Daya Dukung Lingkungan yang Terabaikan
Pembangunan fisik Kota Pontianak terus melaju. Jalan diperlebar, gedung bertambah, dan kawasan komersial berkembang. Namun, kemajuan tersebut menyisakan ironi. Setiap musim hujan, genangan justru semakin meluas dan ketinggiannya kian mengkhawatirkan.
Hasan melempar pertanyaan mendasar: ketika gedung semakin tinggi dan jalan semakin lebar, mengapa genangan air justru semakin luas dan dalam? Baginya, pertanyaan itu semestinya menjadi bahan evaluasi mendasar terhadap paradigma pembangunan dan kebijakan tata ruang Kota Pontianak.
Dalam tulisan itu, ia menyinggung sejumlah isu yang saling terkait: salah urus tata ruang, krisis drainase, kerusakan ekosistem, hingga gagasan water resilient city atau kota yang tangguh terhadap air. Semua itu menunjukkan bahwa banjir bukan persoalan tunggal.
Pelebaran jalan dan pertambahan bangunan mengubah permukaan kota. Area yang semula menyerap air berubah menjadi permukaan keras. Beban drainase bertambah, sementara kapasitas saluran tidak selalu mengikuti laju pembangunan. Di sisi lain, kerusakan ekosistem di sekitar kota mengurangi kemampuan kawasan menahan dan menyerap air.
Kombinasi itu membuat curah hujan yang sama menghasilkan genangan yang lebih luas. Pembangunan yang mengejar pertumbuhan fisik tanpa memperhitungkan daya dukung lingkungan pun berbalik menjadi beban bagi warga.
Reaksi Warga dan Desakan Kesiapsiagaan dari DPRD
Banjir 15 November 2026 memantik perhatian kelompok masyarakat sipil yang memantau langsung kondisi lapangan. Pemantauan mereka menemukan genangan terparah di Pontianak Utara, khususnya sekitar Jalan Dharma Putra Dalam.
Reaksi kelembagaan juga muncul. DPRD Kota Pontianak sebelumnya mendesak pemerintah kota siaga menghadapi potensi hujan dan petir hingga akhir November. Warga diminta waspada terhadap potensi hujan dan petir, sementara BPBD didorong meningkatkan kesiagaan menghadapi banjir.
BPBD Pontianak menyiapkan langkah evakuasi bagi warga terdampak di Pontianak Utara. Langkah itu penting untuk melindungi warga saat banjir terjadi. Tetapi respons darurat tidak menghapus kebutuhan memperbaiki sebab-sebab banjir.
Di tingkat masyarakat sipil, kritik diarahkan pada kebijakan tata ruang dan pengelolaan drainase. Sejumlah organisasi, termasuk WALHI, sebelumnya menilai banjir berulang di sejumlah wilayah Kalimantan Barat dipicu kerusakan ekosistem dan alih fungsi lahan. Di Sintang, misalnya, WALHI Kalbar menilai banjir berulang dipicu dua faktor itu.
Pola persoalannya mirip: perubahan fungsi lahan dan kerusakan ekosistem memperbesar risiko banjir. Di Pontianak, persoalan itu bertemu dengan tekanan pembangunan kota yang terus meningkat.
Langkah Selanjutnya: Evaluasi Tata Ruang dan Drainase Kota
Hasan Albasri mendorong evaluasi mendasar terhadap paradigma pembangunan dan kebijakan tata ruang Kota Pontianak. Evaluasi itu mencakup cara kota direncanakan, dibangun, dan dikelola, bukan hanya cara menanggulangi genangan setelah terjadi.
Ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian ke depan. Pertama, pembacaan data genangan 2018–2024 mesti dijadikan dasar kebijakan, bukan sekadar lampiran laporan. Kedua, kapasitas drainase perlu disesuaikan dengan laju pembangunan dan perubahan permukaan kota. Ketiga, daya dukung lingkungan semestinya menjadi pertimbangan utama dalam perizinan pembangunan.
Gagasan water resilient city yang disinggung Hasan menawarkan arah berbeda: kota yang tidak hanya bertahan saat air datang, tetapi menata ruang dan ekosistemnya agar mampu menyerap dan mengelola air. Pendekatan itu menuntut konsistensi lintas periode kepemimpinan.
Pemerintah kota menghadapi ujian nyata. Hujan pada 15 November 2026 sudah menunjukkan bahwa kesiapsiagaan darurat saja tidak cukup. Tanpa perbaikan tata ruang dan drainase, genangan akan kembali setiap akhir tahun, dan luasnya berpotensi terus bertambah seperti yang terekam dalam data 2018–2024.
Analisis Redaksi
Kritik Hasan Albasri layak dibaca sebagai peringatan, bukan keluhan musiman. Angka Gemawan Spatial Center memberi dasar yang sulit dibantah: luas genangan di Pontianak Utara naik 13,81 persen dalam enam tahun, dari 980,10 hektare menjadi 1.115,40 hektare. Kenaikan itu terjadi di periode ketika pembangunan fisik kota berjalan paling gencar.
Ada pola yang mengganggu. Setiap kali banjir datang, perhatian publik tersedot ke evakuasi, posko, dan foto genangan. Semua itu perlu. Tetapi perhatian yang sama jarang diberikan pada keputusan tata ruang yang menentukan apakah genangan tahun depan akan lebih luas atau tidak. Selama evaluasi berhenti pada respons darurat, banjir akan terus berulang dengan skala yang sama atau lebih besar.
Persoalannya bukan menolak pembangunan. Pontianak membutuhkan jalan, gedung, dan ruang usaha. Yang dituntut adalah urutan berpikir yang benar: daya dukung lingkungan dihitung lebih dulu, bukan disesuaikan belakangan. Jika drainase dan penyerapan air hanya menjadi pelengkap, pembangunan pesat akan terus meninggalkan genangan yang harus ditanggung warga. Data sudah berbicara. Tinggal apakah kebijakan tata ruang mau mendengarnya.
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0