Ina Ammania Desak Evaluasi Total Mitigasi Banjir Berulang di Aceh
- Kronologi Banjir Bandang di Gayo Lues dan Aceh Tamiang
- Pihak yang Terlibat dan Permintaan Koordinasi Lintas Sektor
- Latar Belakang: Bencana Berulang dan Beban Mitigasi yang Belum Tuntas
- Dampak Banjir bagi Warga dan Infrastruktur Publik
- Langkah Selanjutnya: Evaluasi Kebijakan dan Penguatan Mitigasi
- Analisis Redaksi
Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Ina Ammania, mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penanganan banjir bandang yang kembali melanda sejumlah wilayah di Provinsi Aceh. Bencana berulang dinilai menunjukkan sistem mitigasi dan pemulihan pascabencana belum berjalan efektif.
Desakan itu disampaikan Ina menyusul banjir bandang yang melanda Kabupaten Gayo Lues, khususnya Kampung Badak dan Kecamatan Pining, serta banjir di Kabupaten Aceh Tamiang yang berdampak pada ribuan warga. Ia menegaskan negara tidak boleh menganggap bencana sebagai kejadian rutin yang baru ditangani setelah musibah terjadi.
Baca juga: BEM-TR Kritik Bupati Aceh Singkil di Rombongan Menko PMK: Jangan Jadi Macan Ompong
Kronologi Banjir Bandang di Gayo Lues dan Aceh Tamiang
Banjir bandang menerjang Kabupaten Gayo Lues, dengan lokasi terdampak utama Kampung Badak dan Kecamatan Pining. Material lumpur dan kayu gelondongan menimbun sejumlah rumah warga. Fasilitas umum turut rusak, termasuk jembatan penghubung yang menjadi akses penting bagi masyarakat setempat.
Di Kabupaten Aceh Tamiang, banjir merendam sejumlah kecamatan dan berdampak terhadap ribuan warga. Kondisi itu menuntut penanganan cepat serta koordinasi lintas sektor agar kebutuhan dasar masyarakat terdampak bisa segera terpenuhi.
“Jangan sampai masyarakat terus menjadi korban bencana yang sama. Jika infrastruktur yang sudah diperbaiki kembali rusak, pemerintah harus mengevaluasi kualitas pembangunan, perencanaan tata ruang, dan efektivitas mitigasinya. Pembangunan pascabencana harus lebih kuat dan aman, bukan sekadar membangun kembali seperti semula,” tegas Ina dalam keterangan yang dikutip dari Gesuri.id.
Pernyataan itu menandai sikap politik Ina sebagai anggota legislatif yang membidangi sosial dan penanggulangan bencana. Ia tidak hanya menyoroti skala kerusakan, tetapi juga mempertanyakan mengapa bencana serupa berulang di wilayah yang sama.
Baca juga: Normalisasi Sungai Tapanuli Tengah: Pemerintah Kejar Mitigasi Banjir Akhir Tahun
Pihak yang Terlibat dan Permintaan Koordinasi Lintas Sektor
Dalam menjalankan fungsi pengawasan di Komisi VIII DPR RI, Ina meminta pemerintah pusat, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA), pemerintah daerah, serta kementerian terkait memperkuat koordinasi. Menurutnya, penanganan bencana tidak bisa berjalan sendiri-sendiri.
Ia menekankan percepatan penanganan darurat dengan memastikan ketersediaan kebutuhan dasar masyarakat. Mulai dari bahan pangan, air bersih, layanan kesehatan, hingga tempat pengungsian. Perhatian khusus harus diberikan kepada kelompok rentan: anak-anak, lansia, ibu hamil, dan penyandang disabilitas.
Selain itu, pemerintah diminta mempercepat pendataan korban, kerusakan rumah, jumlah pengungsi, serta warga yang kehilangan mata pencaharian. Pendataan akurat diperlukan agar bantuan disalurkan tepat sasaran sesuai kebutuhan masyarakat terdampak.
Ina juga mendorong evaluasi terhadap infrastruktur pascabencana, terutama jalan, jembatan, dan fasilitas umum yang kembali mengalami kerusakan. Kualitas pembangunan harus menjadi perhatian agar infrastruktur yang dibangun mampu menghadapi potensi bencana di kemudian hari.
“Ukuran keberhasilan penanggulangan bencana bukan sekadar berapa banyak infrastruktur yang dibangun kembali, tetapi berapa banyak nyawa yang diselamatkan dan masyarakat yang terlindungi dari ancaman bencana berulang. Pemerintah harus menjadikan mitigasi sebagai prioritas, bukan hanya respons setelah bencana terjadi,” tutup Ina Ammania.
Latar Belakang: Bencana Berulang dan Beban Mitigasi yang Belum Tuntas
Aceh memang wilayah rawan bencana hidrometeorologi. Curah hujan tinggi, kondisi topografi, dan perubahan tata guna lahan menjadi faktor yang kerap disebut dalam berbagai kajian kebencanaan. Namun, Ina menyoroti bahwa pengulangan bencana di lokasi yang sama menandakan persoalan struktural belum terselesaikan.
Ia menyebut pentingnya penguatan mitigasi dan kesiapsiagaan. Upaya itu dapat dilakukan melalui penanganan sedimentasi sungai, pengembangan sistem peringatan dini, pemetaan kawasan rawan bencana, serta penyediaan jalur evakuasi yang mudah diakses masyarakat.
Menurut Ina, keberhasilan penanggulangan bencana tidak semata-mata diukur dari pembangunan kembali infrastruktur yang rusak. Hal terpenting adalah kemampuan pemerintah melindungi keselamatan masyarakat dan mengurangi risiko jatuhnya korban akibat bencana serupa.
Pernyataan itu sejalan dengan kerangka pengurangan risiko bencana yang menempatkan pencegahan sebagai hulu dari seluruh rangkaian penanganan. Tanpa pembenahan di hulu, respons darurat akan terus berulang setiap kali musim hujan datang.
Ia juga meminta adanya koordinasi terpadu antara kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk mengidentifikasi serta mengantisipasi berbagai faktor penyebab bencana sejak dini. Dukungan anggaran memadai untuk kebutuhan tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi juga harus dipastikan.
Dampak Banjir bagi Warga dan Infrastruktur Publik
Banjir bandang di Gayo Lues mengakibatkan rumah warga tertimbun lumpur dan kayu gelondongan. Kerusakan itu memaksa sebagian warga kehilangan tempat tinggal sementara. Jembatan penghubung yang rusak memutus akses penting, menghambat distribusi bantuan dan aktivitas sehari-hari.
Di Aceh Tamiang, ribuan warga di sejumlah kecamatan terdampak. Skala dampak yang luas membuat kebutuhan logistik, air bersih, dan layanan kesehatan meningkat tajam dalam waktu singkat. Kelompok rentan menjadi pihak paling terpapar risiko.
Ina menegaskan pemerintah tidak boleh menganggap bencana banjir berulang sebagai kejadian rutin. Negara harus hadir melalui langkah pencegahan, mitigasi, serta perlindungan masyarakat secara berkelanjutan.
Dampak jangka panjang juga menyangkut mata pencaharian. Warga yang kehilangan pekerjaan membutuhkan pendataan dan dukungan pemulihan agar tidak jatuh lebih dalam setelah bencana. Di sinilah pentingnya integrasi antara bantuan darurat dan program rehabilitasi.
Langkah Selanjutnya: Evaluasi Kebijakan dan Penguatan Mitigasi
Ina berharap evaluasi menyeluruh terhadap penanganan banjir di Aceh dapat segera dilakukan agar kebijakan penanggulangan bencana lebih terarah. Perlindungan masyarakat tidak hanya berfokus pada penanganan darurat, tetapi juga pada upaya pencegahan dan pengurangan risiko bencana dalam jangka panjang.
Beberapa langkah yang ia dorong:
- Evaluasi kualitas pembangunan infrastruktur pascabencana, termasuk jalan dan jembatan yang kembali rusak.
- Percepatan pendataan korban, kerusakan rumah, jumlah pengungsi, dan warga yang kehilangan mata pencaharian.
- Penguatan sistem peringatan dini dan pemetaan kawasan rawan bencana.
- Penanganan sedimentasi sungai serta penyediaan jalur evakuasi yang mudah diakses.
- Dukungan anggaran memadai untuk tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi.
Permintaan itu menempatkan Komisi VIII DPR RI sebagai pengawas kebijakan penanggulangan bencana. Fungsi pengawasan diarahkan pada memastikan koordinasi pusat-daerah berjalan, bukan sekadar menyalurkan bantuan sesaat.
Bagi pemerintah daerah, desakan ini menjadi ujian. Evaluasi tata ruang dan kualitas infrastruktur menuntut data akurat serta keberanian mengambil keputusan yang tidak populer, terutama jika berkaitan dengan wilayah rawan bencana.
Langkah berikutnya ada di tangan pemerintah pusat dan BNPB bersama BPBA. Apakah evaluasi akan berhenti sebagai pernyataan, atau berujung pada perbaikan sistem mitigasi yang terukur. Masyarakat Aceh menunggu jawabannya.
Analisis Redaksi
Desakan Ina Ammania menyentuh titik lemah penanggulangan bencana di Indonesia: respons darurat sering lebih cepat daripada pencegahan. Setiap kali banjir melanda, anggaran tanggap darurat dikucurkan, infrastruktur dibangun kembali, lalu bencana serupa terulang. Pola itu mahal, baik secara fiskal maupun sosial.
Pernyataan Ina bahwa pembangunan pascabencana “harus lebih kuat dan aman, bukan sekadar membangun kembali seperti semula” adalah kritik yang tepat sasaran. Jika jembatan dan jalan dibangun dengan spesifikasi yang sama seperti sebelumnya, kegagalan yang sama hanya menunggu waktu. Evaluasi kualitas pembangunan seharusnya menjadi standar, bukan pengecualian.
Namun, evaluasi tidak cukup berhenti pada infrastruktur. Tata ruang, sedimentasi sungai, dan sistem peringatan dini adalah pekerjaan jangka panjang yang membutuhkan konsistensi lintas pemerintahan. Di sinilah fungsi pengawasan DPR diuji: apakah desakan ini berlanjut menjadi rekomendasi anggaran dan pengawasan konkret, atau berhenti sebagai pernyataan politik di ruang sidang.
Yang paling menanggung risiko adalah warga di Kampung Badak, Pining, dan Aceh Tamiang. Mereka tidak butuh janji bahwa bencana tidak akan terulang. Mereka butuh bukti bahwa negara benar-benar memperhitungkan risiko sebelum membangun, dan hadir sebelum air datang.
Sumber: bnpb.go.id
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0