Longsor Susulan Pejaten Timur: Pemprov DKI Percepat Turap Permanen
Longsor susulan di Jalan Langgar II, RT 007/RW 010, Kelurahan Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Sabtu (21/11/2026) sekitar pukul 16.00 WIB memutus akses jalan dan memicu genangan di permukiman warga. Pemprov DKI Jakarta melalui BPBD DKI langsung mengerahkan penanganan darurat, sementara pembangunan turap permanen dipercepat sesuai instruksi Gubernur Pramono Anung.
Kronologi Longsor Susulan di Jalan Langgar II
Peristiwa Sabtu sore itu bukan kejadian pertama. Longsor serupa sudah melanda lokasi yang sama pada sekitar 10-11 November 2026. Tanah yang belum stabil kembali bergerak setelah hujan berintensitas lebat mengguyur kawasan Pasar Minggu.
Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta, Cyril Raoul Hakim atau Chico Hakim, menyampaikan kronologi berdasarkan laporan Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta Marulitua Sijabat. Informasi itu disampaikan Chico kepada awak media melalui sambungan telepon pada Minggu (22/11/2026).
"Material longsor mengakibatkan akses Jalan Langgar II terputus serta menyumbat sebagian aliran Saluran Penghubung (PHB) Poltangan," kata Chico.
Sumbsetan itu berdampak berantai. Air meluap dan menggenangi permukiman di RT 13 dan RT 14 RW 08. Ketinggian genangan mencapai 30 sentimeter di RT 13 dan 50 sentimeter di titik terdalam RT 14.
BPBD memastikan tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Sebagian warga terdampak memilih bertahan di lantai dua rumah masing-masing, sebagian lain mengungsi ke tempat yang lebih aman.
Tim Reaksi Cepat Dikerahkan, Terpal hingga Pemantauan Tanah Labil
Penanganan darurat bergerak cepat. Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD diterjunkan untuk mendata dampak dan kebutuhan mendesak warga di lokasi.
Koordinasi lintas instansi juga dilakukan. Chico menyebut BPBD berkoordinasi dengan pihak kelurahan, Ketua RW, Suku Dinas Sumber Daya Air, Dinas Pemadam Kebakaran, dan unsur terkait lainnya.
Langkah darurat yang dijalankan antara lain:
- Pemasangan terpal pada area tanah yang longsor untuk menahan rembesan air.
- Pemantauan berkala kondisi tanah yang masih labil, terutama saat hujan.
- Pendataan dampak dan kebutuhan mendesak warga terdampak oleh TRC BPBD.
- Koordinasi dengan kelurahan dan pengurus RW untuk evakuasi warga yang memilih mengungsi.
- Normalisasi aliran PHB Poltangan yang tersumbat material longsor.
Meski begitu, Chico tidak merinci berapa jumlah warga yang mengungsi maupun estimasi kerugian material. Ia menegaskan penanganan darurat masih berjalan di lapangan.
Instruksi Pramono Anung: Bukan Sekadar Penanganan Sementara
Sejak longsor pertama pada 10-11 November 2026, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung sudah memberi arahan tegas. Penanganan di Pejaten Timur tidak boleh berhenti pada tindakan sementara.
"Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung telah menginstruksikan agar penanganan tidak hanya bersifat sementara, melainkan dilakukan secara permanen melalui pembangunan turap," ujar Chico.
Dinas Bina Marga bersama Suku Dinas Jakarta Selatan dan Suku Dinas Sumber Daya Air diminta mempercepat proses pembangunan turap permanen. Targetnya jelas: kejadian serupa tidak terulang di lokasi yang sama.
Namun Chico belum membeberkan nilai anggaran, volume pekerjaan, maupun tenggat penyelesaian turap tersebut. Informasi yang tersedia baru sebatas percepatan proses di tingkat dinas terkait.
Pemprov DKI juga mengimbau warga di sekitar lokasi untuk tidak mendekati area longsor. Kondisi tanah masih berpotensi bergerak, terutama saat hujan turun.
Warga yang membutuhkan bantuan dapat menghubungi Call Center Jakarta Siaga 112 atau petugas yang berada di lokasi.
Latar Belakang: Kawasan Rawan di Bantaran PHB Poltangan
Pejaten Timur berada di kawasan padat permukiman yang berbatasan langsung dengan Saluran Penghubung (PHB) Poltangan. Saluran itu berfungsi mengalirkan air dari kawasan selatan Jakarta menuju sistem drainase utama kota.
Ketika tebing tanah di sisi jalan longsor, material menutup sebagian aliran. Air yang mestinya mengalir lancar berbalik ke permukiman. Pola inilah yang terjadi pada Sabtu sore.
Persoalan tanah labil di kawasan tersebut bukan hal baru. Longsor pertama pada 10-11 November 2026 sudah menunjukkan bahwa struktur penahan di lokasi itu belum memadai. Longsor susulan 21 November menjadi konfirmasi bahwa penanganan tambal sulam tidak cukup.
Karena itu, pembangunan turap permanen menjadi pilihan yang logis. Turap berfungsi menahan massa tanah agar tidak bergerak, sekaligus melindungi badan jalan dan saluran air di sekitarnya.
Prosesnya tidak sederhana. Perlu kajian teknis dari Dinas Bina Marga dan Suku Dinas Sumber Daya Air, termasuk perhitungan daya dukung tanah dan desain struktur yang sesuai kondisi lapangan.
Informasi seputar penanganan bencana hidrometeorologi di Jakarta bisa dipantau melalui kanal resmi VIVA dan laporan Antara News.
Dampak bagi Warga dan Langkah Selanjutnya
Dampak paling langsung dirasakan warga RT 13 dan RT 14 RW 08. Genangan setinggi 30 hingga 50 sentimeter mengganggu aktivitas harian, sementara akses Jalan Langgar II terputus total bagi kendaraan maupun pejalan kaki.
Warga yang rumahnya berada di dekat tebing memilih bertahan di lantai dua. Sebagian lain memilih mengungsi. Pilihan itu wajar mengingat kondisi tanah masih labil dan hujan bisa datang lagi kapan saja.
Ke depan, ada tiga hal yang perlu dicermati dari penanganan ini. Pertama, kecepatan realisasi pembangunan turap permanen yang dijanjikan dipercepat. Kedua, normalisasi PHB Poltangan agar air tidak lagi meluap ke permukiman. Ketiga, kesiapan BPBD DKI menghadapi potensi longsor susulan selama musim hujan.
Chico memastikan Pemprov DKI berkomitmen mendampingi warga terdampak hingga kondisi kembali normal dan penanganan permanen selesai.
"Kami memahami kekhawatiran warga di Pejaten Timur. Penanganan darurat terus dilakukan, sementara pembangunan turap permanen akan dipercepat sesuai instruksi Bapak Gubernur agar lokasi ini benar-benar aman," ujarnya.
Analisis Redaksi
Insiden Pejaten Timur memperlihatkan pola yang kerap berulang di Jakarta: penanganan bencana bergerak cepat saat kejadian, tetapi solusi struktural baru dikebut setelah bencana kedua datang. Longsor 10-11 November seharusnya sudah menjadi alarm. Longsor susulan 21 November membuktikan alarm itu tidak langsung dijawab dengan pekerjaan fisik di lapangan.
Instruksi Gubernur Pramono Anung agar penanganan bersifat permanen adalah langkah yang tepat. Namun instruksi baru bermakna jika ada tenggat, anggaran, dan pengawasan publik. Sampai kini, belum ada angka pasti soal kapan turap itu berdiri dan berapa biayanya. Warga Pejaten Timur berhak tahu.
Ada pula persoalan yang lebih mendasar. Permukiman padat di sisi PHB Poltangan menyimpan risiko yang tidak hilang hanya dengan satu turap. Selama drainase kota belum dibenahi menyeluruh dan pengawasan tata ruang di bantaran saluran longgar, kejadian serupa bisa berpindah ke titik lain. Turap permanen di Jalan Langgar II adalah awal, bukan akhir.
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0