Eisenkot Siap Bentuk Kabinet Darurat jika Nego Buntu, Buka Pintu ke Partai Arab
Pemimpin partai oposisi Israel Yashar, Gadi Eisenkot, menyatakan akan membentuk pemerintahan darurat nasional jika negosiasi pembentukan kabinet dengan koalisi petahana Benjamin Netanyahu menemui jalan buntu. Ia juga membuka peluang menggandeng dua Partai Arab, Joint List dan Ra'am, yang menguasai 18 kursi di Knesset.
Pernyataan itu disampaikan Eisenkot melalui unggahan di akun media sosialnya, Sabtu (21/11/2026), saat ia memegang mandat pembentukan pemerintahan. Langkah ini menandai babak baru politik Israel setelah pemilu yang tidak menghasilkan mayoritas tunggal.
Isi Pernyataan Eisenkot di Media Sosial
Dalam unggahannya, Eisenkot memaparkan sejumlah opsi yang tersedia baginya untuk membentuk kabinet. Ia menyebut kemungkinan koalisi dengan partai-partai ultra-Ortodoks, serta pemerintahan persatuan bersama partai Likud pimpinan Netanyahu.
Namun, ia menegaskan masih memiliki jalan keluar lain bila dua opsi tersebut menemui kebuntuan. Eisenkot menyampaikan niatnya secara eksplisit kepada publik melalui kanal yang sama.
"Jika upaya sungguh-sungguh yang saya pimpin untuk membentuk pemerintahan yang luas tidak membuahkan hasil, saya berniat untuk membentuk pemerintahan darurat nasional, pemerintahan yang akan saya upayakan untuk diperluas, baik sebelum maupun sesudah pelantikannya," tulis Eisenkot, dikutip dari CNN Indonesia.
Unggahan itu juga tampaknya menegaskan rencana Eisenkot mengajukan pemerintahan baru untuk pemungutan suara di Knesset sebelum mandat awal pembentukan pemerintahan berakhir pada 6 Desember. Termasuk bila itu berarti ia harus mengajukan pemerintahan minoritas yang bergantung pada dukungan atau sikap abstain dari partai-partai Arab.
Yang menarik, Eisenkot hampir tidak menyinggung soal partai-partai Arab dalam unggahannya tersebut. Ia menyebut soal 18 kursi Partai Arab Joint List dan Ra'am di luar konteks pernyataan resminya, menurut laporan The Times of Israel.
Mandat 6 Desember dan Peta 18 Kursi Partai Arab
Batas waktu 6 Desember menjadi penanda penting dalam kalkulasi politik Eisenkot. Sampai tanggal itu, ia masih memegang mandat awal untuk membentuk pemerintahan. Bila gagal, mandat biasanya dikembalikan kepada Presiden Israel untuk kemudian diberikan kepada kandidat lain, termasuk peluang bagi Netanyahu.
Karena itu, Eisenkot tampaknya memilih jalur cepat: mengajukan pemerintahan ke Knesset sebelum tenggat, meski harus berbentuk pemerintahan minoritas. Model ini menuntut dukungan atau setidaknya abstain dari partai di luar koalisi, dan di sinilah posisi Joint List serta Ra'am menjadi krusial.
Dua partai Arab itu menguasai 18 kursi di Knesset. Jumlah tersebut cukup untuk menentukan apakah sebuah pemerintahan minoritas bisa lolos mosi percaya atau tidak. Tanpa 18 kursi itu, aritmetika politik Eisenkot akan rapuh.
Namun, Eisenkot menyatakan fondasi pemerintahan apa pun yang ia bentuk akan mencakup empat partai yang dipimpin tokoh Yahudi dan menentang Netanyahu, yaitu Yashar, B'Yachad, The Democrats, dan Yisrael Beytenu. Empat partai ini menjadi tulang punggung koalisi yang ia bayangkan.
Liberman Menolak, Netanyahu Melabeli Partai Arab
Jalan Eisenkot tidak mulus. Ketua Partai Yisrael Beytenu Avigdor Liberman telah bersumpah menolak pemerintahan minoritas yang bergantung pada partai-partai Arab. Sikap itu bertentangan langsung dengan skenario yang sedang dipertimbangkan Eisenkot.
Sementara itu, Netanyahu terus berkampanye dengan melabeli anggota parlemen dari Ra'am dan Joint List sebagai "pendukung teroris" yang dianggap ancaman keamanan nasional bagi Israel. Narasi itu menjadi senjata politik untuk mendelegitimasi partai Arab sebagai mitra koalisi.
Posisi Liberman dan serangan Netanyahu menempatkan Eisenkot di antara dua tekanan. Di satu sisi, ia butuh dukungan partai Arab untuk melewati mosi percaya. Di sisi lain, mitra koalisinya sendiri menolak bergantung pada partai yang dilabeli demikian.
Eisenkot sendiri hampir tidak menyinggung partai Arab dalam unggahannya. Ia memilih bahasa yang lebih netral soal "pemerintahan darurat nasional" yang akan diperluas sebelum atau sesudah pelantikan. Formulasi itu memberi ruang negosiasi tanpa harus mengunci diri pada satu skenario.
Latar Belakang: Knesset Terpecah dan Opsi Ultra-Ortodoks
Pernyataan Eisenkot lahir dari konteks parlemen yang terpecah. Tidak ada blok yang cukup kuat untuk membentuk mayoritas stabil tanpa merangkul partai di luar lingkaran ideologisnya. Karena itu, ia memaparkan beberapa opsi sekaligus.
Opsi pertama adalah koalisi dengan partai-partai ultra-Ortodoks. Opsi kedua adalah pemerintahan persatuan bersama Likud pimpinan Netanyahu. Keduanya memiliki konsekuensi politik berbeda, baik dari sisi kebijakan agama-negara maupun stabilitas kabinet.
Bila dua opsi itu buntu, Eisenkot menyiapkan jalur ketiga: pemerintahan darurat nasional. Istilah ini biasanya merujuk pada kabinet yang lebih luas dari koalisi biasa, sering dibentuk untuk menghadapi situasi mendesak. Namun, dalam konteks ini, isi dan cakupannya masih kabur.
Yang jelas, Eisenkot menargetkan pengajuan pemerintahan baru ke Knesset sebelum 6 Desember. Tenggat itu memaksa semua pihak bergerak cepat, termasuk dalam menentukan apakah partai Arab akan masuk sebagai mitra formal, pendukung luar, atau sekadar abstain.
Dampak Politik dan Langkah Selanjutnya
Bila Eisenkot benar-benar mengajukan pemerintahan minoritas, ujian pertama adalah mosi percaya di Knesset. Dukungan atau abstain dari Joint List dan Ra'am akan menjadi penentu. Tanpa itu, pemerintahan akan runtuh sebelum sempat bekerja.
Namun, skenario itu berisiko memicu reaksi dari mitra koalisi seperti Yisrael Beytenu. Liberman sudah menyatakan penolakan. Bila ia konsisten, Eisenkot harus memilih antara mempertahankan empat partai Yahudi sebagai fondasi atau merangkul partai Arab dan kehilangan Liberman.
Di sisi lain, Netanyahu masih memiliki peluang bila mandat Eisenkot gagal. Pelabelan "pendukung teroris" terhadap partai Arab menjadi bagian dari strategi untuk mempersempit ruang gerak lawan politiknya. Narasi keamanan nasional dipakai untuk menutup opsi koalisi lintas sektor.
Semua mata kini tertuju pada 6 Desember. Sampai saat itu, Eisenkot masih memegang kendali atas arah pembentukan kabinet. Setelahnya, bola bisa berpindah ke tangan Presiden Israel dan, pada akhirnya, ke Knesset yang terpecah.
Analisis Redaksi
Pernyataan Eisenkot lewat media sosial adalah sinyal bahwa ia tidak ingin terjebak dalam negosiasi panjang tanpa hasil. Dengan menyebut pemerintahan darurat nasional sebagai opsi, ia menekan semua pihak untuk bergerak sebelum tenggat 6 Desember. Ini manuver politik yang menghitung waktu, bukan sekadar retorika.
Namun, ada celah dalam strategi itu. Eisenkot hampir tidak menyinggung partai Arab dalam unggahannya, padahal 18 kursi Joint List dan Ra'am adalah kunci bila ia memilih jalur pemerintahan minoritas. Ketidakjelasan ini bisa dibaca sebagai kehati-hatian, tetapi juga bisa melemahkan posisi tawar dengan partai yang justru dibutuhkannya.
Sikap Liberman menambah rumit. Penolakan terhadap pemerintahan minoritas yang bergantung pada partai Arab bertabrakan dengan aritmetika Knesset yang tidak memberi jalan lain. Eisenkot harus memilih: menjaga fondasi empat partai Yahudi atau membuka pintu bagi partai Arab. Pilihan itu akan menentukan wajah kabinet, sekaligus menguji apakah politik Israel bisa keluar dari pola lama yang menjadikan partai Arab sebagai pihak yang selalu dikesampingkan.
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0