Pakar: Mau Aman Pilih Wapres dari Partai, Kalau Rasional Pilih Representasi Daerah
Presiden Prabowo Subianto disarankan memilih calon wakil presiden dari kalangan profesional nonpartai atau tokoh daerah jika ingin meningkatkan kepercayaan publik. Namun, jika mengutamakan stabilitas politik hingga 2029, figur dari partai koalisi dinilai paling aman.
Pandangan itu disampaikan pengamat politik senior Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Prof. Teguh Yuwono, menanggapi bursa calon pengganti Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden. Menurut dia, ada tiga kluster sumber nama yang bisa dipilih Prabowo: partai koalisi, partai nonkoalisi, dan nonpartai.
"Kalau mau nyaman dan aman, pilih dari unsur parpol, bisa partainya sendiri atau anggota koalisi. Tetapi kalau mau rasional, pilih profesional nonpartai atau unsur keterwakilan daerah," ujar Teguh, dikutip dari RM.id, Sabtu (21/11/2026).
Mekanisme Pengusulan Wapres dan Hak Prerogatif Presiden
Teguh menjelaskan, hak prerogatif presiden dalam mengusulkan dua nama calon wakil presiden telah diatur dalam Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945. Pasal itu menyebut, jika terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, presiden mengusulkan dua nama kepada MPR untuk dipilih.
"Menjadi hak prerogatif presiden. Itu ada di Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Dasar, yang menyebut jika terjadi kekosongan jabatan wakil presiden maka presiden mengusulkan dua nama," jelasnya.
Menurut rencana, Prabowo akan menyampaikan dua nama calon wakil presiden kepada MPR RI pada 25 November 2026. Nama-nama itu nantinya dipilih melalui mekanisme musyawarah atau pemungutan suara di parlemen.
Guru Besar yang juga Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Undip itu menegaskan, presiden memiliki keleluasaan mengusulkan figur dari partai koalisi, partai nonkoalisi, maupun kalangan nonpartai. Dalam hal ini, unsur keterwakilan daerah dapat berasal dari empat pimpinan DPD RI.
Empat Pimpinan DPD RI yang Disebut Berakar Kuat di Daerah
Teguh menyebut empat pimpinan DPD RI sebagai figur yang memiliki akar kuat di daerah. Mereka adalah Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin serta tiga Wakil Ketua: GKR Hemas, Yorrys Raweyai, dan Tamsil Linrung.
Keempatnya dinilai memahami persoalan serta mengetahui prioritas pembangunan yang dibutuhkan daerah. Menurut Teguh, wakil presiden dari unsur daerah berpeluang memperkuat hubungan pemerintah pusat dan daerah, sekaligus membantu menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul di daerah.
"Kalau mau rasional, menurut saya memilih wapres unsur daerah yang mampu menyelesaikan konflik dan hubungan pusat-daerah. Tetapi kita juga harus rasional apakah sekarang ini ada tokoh daerah yang sangat kuat untuk mewakili representasi kepentingan daerah?" ujarnya.
Selain dari DPD, unsur keterwakilan daerah juga bisa datang dari gubernur atau tokoh lain yang memiliki basis massa dan rekam jejak di wilayahnya. Namun, Teguh menekankan, semua nama itu pada akhirnya diserahkan kepada presiden.
Pilihan dari Partai Koalisi versus Nonkoalisi
Meski menyarankan figur nonpartai atau tokoh daerah, Teguh mengingatkan, pilihan dari luar koalisi berpotensi memunculkan resistensi dari partai-partai pendukung pemerintah. Karena itu, jika Prabowo ingin menjaga stabilitas pemerintahan hingga 2029, figur dari partai koalisi maupun unsur keterwakilan daerah dapat menjadi pilihan.
Ia mencontohkan, figur dari partai nonkoalisi seperti Pramono Anung dan Puan Maharani dari PDI Perjuangan sebenarnya juga berpeluang diusulkan. Namun, PDIP telah menyatakan sikap tetap berada di luar pemerintahan.
"Sumbernya bisa dari tiga kluster, yaitu partai pengusung atau partai koalisi, partai nonkoalisi, dan nonpartai. Bisa berasal dari unsur daerah DPD RI, gubernur, atau tokoh lain. Namun, semua bilang diserahkan ke presiden," paparnya.
Di sisi lain, nama-nama dari internal Partai Gerindra juga disebut memiliki peluang. Teguh meyakini, Prabowo tidak akan gegabah menentukan sosok pendampingnya, termasuk jika mempertimbangkan figur dari partai besutan dirinya itu.
Tantangan Kinerja Pemerintahan dan Pola Kepemimpinan Prabowo
Lebih jauh, Teguh menegaskan, tantangan utama Prabowo saat ini bukan lagi sekadar menjaga soliditas koalisi politik. Presiden perlu mencari sosok wakil yang mampu mendukung peningkatan kinerja pemerintahan, terutama dalam menjangkau dan menyelesaikan persoalan di daerah.
Menurutnya, hal itu penting karena Prabowo memiliki pola kepemimpinan berbeda dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang dikenal rajin turun langsung ke daerah. Kehadiran wakil presiden yang memahami persoalan daerah dinilai dapat membantu mengisi kebutuhan tersebut.
"Saya kira kita berharap Presiden mempertimbangkan figur wakil presiden yang mampu meningkatkan kinerja pemerintah, baik pusat maupun daerah. Hari ini bagaimana publik harus diambil hatinya," tuturnya.
Teguh menambahkan, Prabowo kemungkinan tengah menghitung berbagai konsekuensi politik dengan mengumpulkan sebanyak mungkin informasi sebelum mengajukan dua nama. Presiden, kata dia, berada dalam posisi yang full information.
"Saya yakin, presiden sedang menghitung dengan cermat. Bagaimana kalau calon dari internal Gerindra? Bagaimana parpol koalisi? Bagaimana dengan profesional nonpartai? Bagaimana dengan tokoh daerah? Saya kira Pak Presiden berada dalam posisi yang full information sebelum membuat keputusan," pungkasnya.
Dampak Politik dan Reaksi Publik
Wacana pemilihan wapres ini muncul setelah Gibran Rakabuming Raka menyatakan mundur dari jabatan Wakil Presiden. Meski demikian, hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Istana mengenai alasan pengunduran diri tersebut.
Sejumlah nama mulai bermunculan di ruang publik, mulai dari kader partai koalisi, profesional, hingga tokoh daerah. Survei-survei awal menunjukkan publik menginginkan figur yang bersih, kompeten, dan mampu bekerja cepat.
Pengamat menilai, keputusan Prabowo akan menjadi sinyal arah pemerintahan lima tahun ke depan. Jika memilih figur partai, stabilitas politik terjaga tetapi risiko kejenuhan publik muncul. Jika memilih figur nonpartai atau daerah, ada peluang menarik simpati publik, tetapi harus menghadapi tekanan politik di parlemen.
DPD RI sendiri belum memberikan komentar resmi terkait peluang salah satu pimpinannya dicalonkan sebagai wapres. Namun, sejumlah anggota DPD menyambut baik wacana keterwakilan daerah di level eksekutif.
Analisis Redaksi
Rekomendasi Teguh Yuwono menyoroti dilema klasik politik Indonesia: antara kenyamanan koalisi dan kebutuhan memperluas basis legitimasi. Memilih wapres dari partai koalisi memang aman secara politik, tetapi belum tentu efektif meningkatkan kepercayaan publik yang selama ini menjadi pekerjaan rumah pemerintah.
Di sisi lain, opsi profesional nonpartai atau tokoh daerah menawarkan angin segar. Namun, tanpa dukungan partai yang memadai di MPR, figur tersebut berisiko menjadi wakil yang lemah secara politik. Publik perlu mencermati apakah Prabowo akan memprioritaskan stabilitas jangka pendek atau membangun warisan kepemimpinan yang lebih inklusif.
Yang terpenting, proses seleksi wapres harus transparan dan melibatkan partisipasi publik. Sosok yang dipilih nanti bukan sekadar pelengkap, melainkan mitra strategis presiden dalam menjalankan agenda pembangunan hingga 2029.
Sumber: undip.ac.id
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0