KPK Watch Apresiasi Dasco dan Pengesahan UU Perampasan Aset, Soroti Serangan Media Sosial
Direktur Eksekutif KPK Watch Indonesia, Muh Yusuf Sahide, mengapresiasi DPR RI yang mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset menjadi undang-undang pada Kamis, 19 November 2026. Pengesahan itu dinilai sebagai langkah strategis memperkuat komitmen negara dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan pemulihan aset hasil kejahatan.
Dalam pernyataan yang diterima Aktual.com, Yusuf juga menyoroti maraknya isu dan tudingan yang menyerang Wakil Ketua DPR RI, Prof. Dr. Sufmi Dasco Ahmad, di berbagai platform media sosial. Ia meminta aparat penegak hukum menyelidiki dugaan doxing, intimidasi, hingga pola false flag yang menyertai serangan tersebut.
Kronologi Pengesahan UU Perampasan Aset
RUU Perampasan Aset disahkan dalam rapat paripurna DPR RI pada Kamis, 19 November 2026. Pengesahan ini menandai berakhirnya pembahasan panjang yang sebelumnya sempat tertunda. Kesepakatan pimpinan DPR menargetkan penyelesaian regulasi tersebut pada periode tertentu, dan target itu akhirnya terpenuhi.
Muh Yusuf Sahide menyebut pengesahan sebagai momentum penting bagi penegakan hukum Indonesia. Menurutnya, negara kini punya dasar lebih kuat untuk memastikan harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana dapat ditindak sesuai ketentuan hukum dan dimanfaatkan untuk kepentingan negara.
“Pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset ini merupakan langkah konkret dalam memperkuat pemberantasan tindak pidana korupsi. Kami mengapresiasi DPR RI, khususnya Prof. Dr. Sufmi Dasco Ahmad, yang turut mendorong agar regulasi ini dapat segera diselesaikan dan menjadi instrumen hukum bagi negara,” ujar Yusuf.
Apresiasi itu secara khusus diarahkan kepada Sufmi Dasco Ahmad, yang dinilai berperan mendorong percepatan pembahasan RUU Perampasan Aset. Komitmen tersebut, kata Yusuf, tercermin dari kesepakatan pimpinan DPR RI terkait target penyelesaian pembahasan regulasi yang telah ditetapkan bersama.
Peran Sufmi Dasco Ahmad dan Dukungan KPK Watch
Sufmi Dasco Ahmad menjabat Wakil Ketua DPR RI. Dalam konteks pengesahan UU Perampasan Aset, Yusuf menempatkan Dasco sebagai salah satu figur yang mendorong agar regulasi itu tidak berlarut-larut. Dukungan KPK Watch Indonesia terhadap pengesahan UU ini disampaikan secara terbuka, termasuk apresiasi terhadap kinerja pimpinan DPR.
Menurut Yusuf, regulasi tersebut diharapkan memberi ruang lebih efektif bagi negara untuk menindak aset-aset yang berasal dari tindak pidana. Bukan hanya korupsi, tetapi juga berbagai kejahatan lain seperti judi online. “Termasuk korupsi dan berbagai kejahatan lainnya seperti judi online,” ujarnya.
KPK Watch Indonesia juga menekankan bahwa pemberantasan korupsi tidak hanya membutuhkan regulasi yang kuat. Diperlukan pula konsistensi penegakan hukum, transparansi, serta dukungan publik terhadap institusi negara. Regulasi baru ini dianggap sebagai fondasi, bukan titik akhir.
Yusuf mengingatkan agar implementasi UU Perampasan Aset tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian. Pengawasan ketat, perlindungan hak asasi manusia, dan berpedoman pada ketentuan hukum acara pidana yang berlaku menjadi syarat penting. Tujuannya agar kewenangan aparat penegak hukum tidak disalahgunakan atau abuse of power.
Serangan Media Sosial dan Dugaan Doxing terhadap Dasco
Di tengah dukungan terhadap pengesahan regulasi, Yusuf menyoroti maraknya isu, tudingan, hingga narasi yang menyerang Sufmi Dasco Ahmad di media sosial. Intensitas penyebaran isu itu, menurutnya, patut menjadi perhatian. Terlebih karena berlangsung bersamaan dengan dinamika politik menjelang momentum kontestasi pemilihan wakil presiden.
Ia menduga ada pihak-pihak yang berupaya membangun framing dan propaganda untuk memengaruhi persepsi publik terhadap posisi serta kiprah politik Sufmi Dasco Ahmad. Yusuf juga menyinggung dugaan penyebaran informasi yang disertai doxing maupun intimidasi. Termasuk pola yang disebut sebagai false flag.
“Jika memang terdapat dugaan doxing, intimidasi, maupun penyebaran informasi yang sengaja dimanipulasi untuk menyerang seseorang, kami menghimbau aparat penegak hukum agar melakukan penyelidikan secara profesional dan mengusut tuntas pihak-pihak yang bertanggung jawab,” tegas Yusuf.
Ia meminta dugaan tersebut tidak dibiarkan berkembang tanpa penelusuran objektif. Serangan siber berbentuk doxing dan intimidasi, jika dibiarkan, berpotensi merusak proses politik dan mencederai kepercayaan publik. Karena itu, penegakan hukum dinilai perlu hadir untuk memastikan tidak ada pihak yang main hakim sendiri di ruang digital.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari aparat penegak hukum mengenai dugaan doxing dan intimidasi tersebut. KPK Watch Indonesia berharap penyelidikan dilakukan secara profesional dan transparan.
Respons dan Sikap KPK Watch Indonesia
KPK Watch Indonesia mengambil posisi mendukung pengesahan UU Perampasan Aset sekaligus mengingatkan pentingnya pengawasan implementasi. Yusuf menegaskan, regulasi yang kuat harus dibarengi konsistensi penegakan hukum dan transparansi. Dukungan publik terhadap institusi negara juga menjadi faktor kunci.
Berikut sejumlah poin sikap KPK Watch Indonesia terkait pengesahan UU Perampasan Aset dan serangan terhadap Dasco:
- Mengapresiasi DPR RI yang mengesahkan RUU Perampasan Aset menjadi undang-undang pada 19 November 2026.
- Menyoroti peran Sufmi Dasco Ahmad dalam mendorong percepatan pembahasan regulasi.
- Mengingatkan agar implementasi UU mengedepankan kehati-hatian, pengawasan ketat, HAM, dan hukum acara pidana.
- Meminta aparat menyelidiki dugaan doxing, intimidasi, dan manipulasi informasi terhadap Dasco.
- Menekankan pentingnya konsistensi penegakan hukum dan transparansi dalam pemberantasan korupsi.
Dengan disahkannya UU Perampasan Aset, Yusuf berharap Indonesia memiliki instrumen hukum yang semakin efektif dalam memerangi kejahatan. Termasuk memulihkan kerugian negara dan memastikan aset hasil tindak pidana tidak terus dinikmati oleh pelaku kejahatan.
Langkah Selanjutnya: Implementasi dan Pengawasan
Pengesahan UU Perampasan Aset membuka babak baru. Perhatian kini bergeser ke implementasi, mulai dari penyusunan aturan turunan hingga kesiapan aparat penegak hukum. Yusuf menekankan pentingnya pengawasan agar kewenangan baru tidak disalahgunakan.
KPK Watch Indonesia juga mendorong agar proses hukum terhadap dugaan serangan media sosial terhadap Dasco berjalan profesional. Penyelidikan yang transparan dinilai penting untuk menjaga iklim politik yang sehat menjelang kontestasi pemilihan wakil presiden. Informasi lain seputar pemberantasan korupsi dapat dipantau melalui pemberitaan situs resmi KPK.
Yusuf menutup dengan harapan agar UU Perampasan Aset menjadi instrumen yang benar-benar bekerja di lapangan. “Memastikan aset hasil tindak pidana tidak terus dinikmati oleh pelaku kejahatan,” ujarnya. Negara, kata dia, harus hadir untuk memulihkan kerugian dan menegakkan keadilan.
Analisis Redaksi
Pengesahan UU Perampasan Aset memang layak diapresiasi. Namun, apresiasi itu tidak boleh berhenti pada seremoni politik. Publik perlu melihat bagaimana undang-undang ini diterjemahkan menjadi tindakan nyata: penyitaan aset koruptor, pemulihan kerugian negara, dan pencegahan agar aset hasil kejahatan tidak berpindah tangan.
Peringatan KPK Watch Indonesia soal kehati-hatian dan pengawasan bukan tanpa alasan. Kewenangan merampas aset mengandung risiko penyalahgunaan jika tanpa kontrol ketat. Karena itu, mekanisme pengawasan, perlindungan hak asasi manusia, dan kepatuhan pada hukum acara pidana harus menjadi bagian tak terpisahkan dari implementasi.
Sorotan terhadap serangan media sosial ke Sufmi Dasco Ahmad juga patut dibaca sebagai cermin kualitas ruang publik. Tudingan tanpa dasar, doxing, dan intimidasi merusak ekosistem informasi. Aparat penegak hukum perlu mengusut dugaan tersebut secara profesional, tanpa tebang pilih. Pada saat yang sama, publik berhak mendapat penjelasan agar tidak terjadi spekulasi liar.
Yang paling penting, UU Perampasan Aset jangan menjadi simbol semata. Ia harus menjadi alat kerja yang efektif. Jika tidak, kepercayaan publik terhadap pemberantasan korupsi akan semakin sulit dipulihkan.
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0