Tuntutan Duta Palma Rp81,8 Triliun: Kuasa Hukum Bongkar Dugaan Penghitungan Ganda

Nov 21, 2026 - 13:30
 0  1
Tuntutan Duta Palma Rp81,8 Triliun: Kuasa Hukum Bongkar Dugaan Penghitungan Ganda

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap korporasi Duta Palma Group senilai Rp81,8 triliun dalam perkara dugaan korupsi perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Indragiri Hulu, Riau, menuai perlawanan hukum. Tim kuasa hukum terdakwa menilai tuntutan fantastis itu menyimpan persoalan serius, mulai dari dugaan penghitungan kerugian negara secara berulang hingga legalitas lembaga yang melakukan penghitungan.

Ad
Ad

Kuasa hukum Duta Palma Group, Rinto Maha, mempertanyakan dasar hukum JPU yang kembali membebankan kerugian perekonomian negara sebesar Rp73,92 triliun. Menurutnya, objek perkara yang sama sebelumnya telah diperiksa dan diputus Mahkamah Agung (MA) dalam perkara pidana Surya Darmadi.

Melalui hak jawab yang disampaikan kepada Redaksi Monitor Indonesia, Jumat (20/11/2026), Rinto menegaskan perbedaan subjek hukum antara perseorangan dan korporasi tidak otomatis membenarkan penghitungan maupun pemulihan kerugian negara secara berulang.

Persoalan ini menjadi penting karena menyangkut kepastian hukum dan konsistensi putusan pengadilan. Jika objek kerugian yang sama kembali dibebankan tanpa pembuktian yang berbeda dan jelas, menurut kuasa hukum, tuntutan tersebut berpotensi menimbulkan persoalan hukum serius.

Putusan MA 2023 dan Jejak Perkara Surya Darmadi

Rinto menjelaskan, perkara kegiatan perkebunan Duta Palma di Kabupaten Indragiri Hulu sepanjang 2004–2022 sebelumnya telah menjadi bagian dari pemeriksaan perkara pidana Surya Darmadi. Perkara itu diputus melalui Putusan MA Nomor 4950 K/Pid.Sus/2023 tertanggal 14 September 2023.

Dalam putusan kasasi tersebut, MA menetapkan uang pengganti sebesar Rp2,238 triliun sekaligus menghapus pembebanan pembayaran kerugian perekonomian negara sebesar Rp39,751 triliun yang sebelumnya dijatuhkan pengadilan tingkat pertama. Keputusan itu menjadi rujukan penting bagi tim kuasa hukum dalam menyusun argumen.

Namun, dalam perkara korporasi, JPU kembali mengajukan pembebanan kerugian perekonomian negara sebesar Rp73,920 triliun. Jika digabungkan dengan tuntutan denda dan uang pengganti, total tuntutan terhadap Duta Palma Group mencapai Rp81,8 triliun.

“Perbedaan subjek hukum antara Surya Darmadi sebagai perseorangan dan korporasi tidak serta-merta membenarkan penghitungan dan pemulihan berulang terhadap kerugian yang sama,” demikian argumentasi Rinto dalam dokumen hak jawabnya.

Ia meminta JPU membuktikan bahwa tuntutan terhadap korporasi tidak menduplikasi objek kerugian, keuntungan hasil tindak pidana, maupun aset yang telah diperhitungkan dalam perkara sebelumnya. Menurutnya, apabila pengulangan pembebanan tersebut terbukti, konstruksi tuntutan berpotensi bertentangan dengan prinsip kepastian hukum, finalitas putusan pengadilan atau res judicata, serta larangan pemulihan ganda (double recovery).

Dasar hukum yang dipersoalkan tidak berhenti di situ. Tim kuasa hukum juga menyoroti metode penghitungan kerugian perekonomian negara yang dinilai tidak sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi.

Kerugian Rp73,92 Triliun dan Tafsir Putusan MK

Kuasa hukum Duta Palma Group menggugat dasar penghitungan kerugian perekonomian negara sebesar Rp73,92 triliun. Rinto merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 yang menghapus kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menurut argumentasi pihaknya, kerugian negara harus dibuktikan sebagai kerugian aktual, bukan sekadar kemungkinan atau potensi kerugian. Estimasi dampak ekonomi, proyeksi kehilangan manfaat, serta kalkulasi keuntungan hipotetis dinilai tidak dapat secara otomatis dipersamakan dengan kerugian negara yang nyata dan pasti.

Kuasa hukum juga mengingatkan Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Tipikor yang mengatur bahwa pembayaran uang pengganti paling banyak sebesar harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Dengan demikian, menurut Rinto, tuntutan puluhan triliun rupiah tidak bisa begitu saja dibebankan kepada korporasi tanpa pembuktian mengenai harta atau keuntungan hasil tindak pidana yang benar-benar diperoleh masing-masing perusahaan.

Argumen ini menyentuh titik krusial dalam penanganan perkara korupsi sumber daya alam: bagaimana menghitung kerugian negara ketika objeknya adalah lahan, izin, dan aktivitas ekonomi yang berlangsung bertahun-tahun. Perdebatan mengenai metode penghitungan menjadi salah satu faktor yang menentukan apakah tuntutan jaksa dapat diterima majelis hakim.

Selain soal angka, tim kuasa hukum mempersoalkan lembaga yang berwenang menghitung kerugian negara.

Kewenangan BPKP dan Kajian UGM Dipertanyakan

Dalam dokumen hak jawabnya, Rinto merujuk Pasal 23E UUD 1945, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XXIV/2026, serta Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ia mempertanyakan dasar penggunaan hasil penghitungan BPKP maupun kajian ekonomi Universitas Gadjah Mada (UGM) dalam perkara tersebut.

Menurutnya, hasil penghitungan lembaga-lembaga itu tidak dapat secara otomatis dipersamakan dengan penetapan kerugian negara oleh BPK. Dasar kewenangan, metodologi penghitungan, legalitas penugasan, dan kekuatan pembuktian harus diuji berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Rinto bahkan menilai penggunaan hasil penghitungan kerugian negara dari lembaga selain BPK dalam penuntutan berdasarkan Pasal 603 KUHP bertentangan dengan penjelasan pasal tersebut. Argumentasi ini menjadi salah satu titik yang diminta kuasa hukum untuk diperiksa secara cermat dalam proses persidangan.

Pertanyaan mengenai kewenangan lembaga audit dalam perkara korupsi bukan hal baru. Dalam berbagai perkara, persoalan serupa kerap muncul ketika hasil audit BPKP dijadikan dasar penuntutan, sementara UU mengatur kewenangan BPK secara khusus. Perdebatan ini menyangkut validitas alat bukti yang diajukan jaksa.

Selain soal penghitungan dan kewenangan, tim kuasa hukum menyoroti konstruksi pidana atas dugaan pelanggaran perizinan.

Pelanggaran Izin dan Batas antara Sanksi Administratif dan Pidana

Tim kuasa hukum Duta Palma Group mempersoalkan konstruksi pidana atas dugaan pelanggaran perizinan perkebunan di kawasan hutan. Rinto merujuk Pasal 110A dan Pasal 110B UU Cipta Kerja yang mengatur mekanisme penyelesaian administratif terhadap kategori tertentu kegiatan usaha di kawasan hutan.

Selain itu, ia mengutip Pasal 613 ayat (3) KUHP sebagaimana diubah melalui UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Menurut argumentasi kuasa hukum, ketentuan tersebut menegaskan pentingnya mendahulukan pembinaan dan sanksi administratif dalam penerapan ketentuan pidana pada undang-undang yang bersifat administratif.

Atas dasar itu, dugaan pelanggaran perizinan tidak seharusnya secara otomatis dikonstruksikan sebagai tindak pidana korupsi tanpa pembuktian unsur perbuatan melawan hukum, kesalahan, dan kerugian negara. Dalam pembelaannya, Rinto juga menyatakan perusahaan-perusahaan dalam Duta Palma Group telah memiliki legalitas usaha, termasuk izin IUP dan HGU sejak 1980-an, serta menjalankan kewajiban pembayaran pajak kepada pemerintah.

Ia turut mengaitkan persoalan tersebut dengan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 mengenai perlindungan hak milik pribadi dan larangan pengambilalihan secara sewenang-wenang. Argumen ini menempatkan perkara pada persinggungan antara penegakan hukum lingkungan dan kepastian berusaha.

Bagi tim kuasa hukum, seluruh persoalan itu menunjukkan bahwa tuntutan Rp81,8 triliun tidak cukup dinilai dari besarnya angka.

Uji Legalitas Tuntutan dan Konsistensi Putusan

Melalui hak jawab tersebut, Tim Kuasa Hukum Duta Palma Group meminta agar argumentasi hukum pihak terdakwa mendapat ruang dalam pemberitaan dan menjadi bagian dari perhatian publik. Mereka menegaskan perkara ini bukan semata-mata persoalan besarnya nilai tuntutan, melainkan menyangkut keabsahan dasar hukum, ketepatan penghitungan kerugian negara, kewenangan lembaga pemeriksa, serta konsistensi putusan pengadilan.

“Negara hukum tidak dibangun di atas besarnya angka tuntutan, melainkan di atas legitimasi kewenangan, konsistensi putusan, objektivitas pembuktian, dan penghormatan terhadap keadilan substantif,” demikian pernyataan penutup Rinto Maha dalam dokumen hak jawab tertanggal 20 November 2026.

Meski demikian, seluruh argumentasi tersebut merupakan posisi dan keberatan hukum pihak terdakwa yang tetap harus diuji dalam persidangan. Penilaian mengenai terbukti atau tidaknya dugaan korupsi serta sah atau tidaknya tuntutan merupakan kewenangan majelis hakim berdasarkan alat bukti dan ketentuan hukum yang berlaku.

Daftar persoalan yang diajukan kuasa hukum Duta Palma Group:

  • Dugaan penghitungan ganda kerugian perekonomian negara yang sebelumnya telah diputus MA dalam perkara Surya Darmadi.
  • Kerugian negara harus dibuktikan secara aktual, bukan berdasarkan proyeksi atau potensi, merujuk Putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016.
  • Uang pengganti tidak boleh melebihi harta benda yang diperoleh dari tindak pidana sesuai Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Tipikor.
  • Kewenangan BPKP dan kajian UGM sebagai dasar penghitungan kerugian negara dipertanyakan.
  • Pelanggaran perizinan tidak otomatis menjadi korupsi karena mekanisme administratif harus didahulukan.

Publik masih menunggu bagaimana JPU menanggapi dalil-dalil tersebut. Persidangan akan menjadi arena pembuktian apakah tuntutan Rp81,8 triliun berdiri di atas dasar hukum yang kokoh atau justru mengandung cacat yang membuatnya rentan dibatalkan.

Untuk konteks lebih luas mengenai perkara korupsi sektor sawit, pembaca dapat merujuk pemberitaan Aktual.com dan dokumen putusan Mahkamah Agung.

Analisis Redaksi: Angka Besar, Pembuktian yang Harus Sama Besar

Tuntutan Rp81,8 triliun terhadap Duta Palma Group memang memikat secara politik. Angka itu mudah menjadi judul berita dan bahan perbincangan publik. Namun, dalam negara hukum, besarnya angka tidak pernah menjadi pengganti kualitas pembuktian. Justru semakin besar tuntutan, semakin ketat pula standar pembuktian yang dibutuhkan.

Dalil kuasa hukum mengenai potensi penghitungan ganda layak diuji serius. Jika objek kerugian yang sama telah diputus MA dalam perkara Surya Darmadi, maka JPU wajib menjelaskan secara transparan apa yang membedakan kerugian yang dibebankan kepada korporasi dari yang telah diputus sebelumnya. Perbedaan subjek hukum memang mungkin, tetapi tidak otomatis menghapus risiko double recovery yang dilarang prinsip hukum.

Persoalan kewenangan BPKP dan metodologi penghitungan juga bukan hal sepele. Putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016 telah mengubah lanskap pembuktian kerugian negara: dari potensi menjadi aktual. Jika tuntutan dibangun di atas proyeksi ekonomi yang tidak terukur, maka bangunan itu rapuh. Hakim perlu memastikan bahwa setiap rupiah yang dituntut memiliki dasar yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Di sisi lain, argumen kuasa hukum tidak boleh dibaca sebagai pembelaan kosong. Ia adalah bagian dari hak pembelaan yang dijamin hukum. Yang menentukan adalah apakah dalil-dalil itu mampu menggugurkan tuntutan atau justru memperkuatnya. Publik berhak mendapatkan jawaban yang jernih, bukan sekadar perang angka di ruang sidang.

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad