Illicit Enrichment Dicoret dari UU Perampasan Aset, DPR Pasang Badan: Pemiskinan Koruptor Tetap Tujuan

Nov 21, 2026 - 11:40
 0  1
Illicit Enrichment Dicoret dari UU Perampasan Aset, DPR Pasang Badan: Pemiskinan Koruptor Tetap Tujuan

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menegaskan, penghapusan pengaturan illicit enrichment dari RUU Perampasan Aset bukan berarti meninggalkan tujuan memiskinkan koruptor. Ia menyebut asas crime does not pay tetap menjadi jiwa undang-undang tersebut. "Negara kini dapat merampas aset hasil korupsi melalui putusan pidana maupun tanpa putusan pidana. Jalur kedua inilah yang selama ini absen," kata Habiburokhman, Sabtu (21/11/2026).

Ad
Ad

Kronologi Pencoretan Illicit Enrichment dari RUU Perampasan Aset

Pembahasan RUU Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya telah melalui proses panjang di Komisi III DPR. Habiburokhman mengungkapkan, sedikitnya 87 rapat dengar pendapat (RDP) dan rapat dengar pendapat umum (RDPU) digelar dengan beragam unsur masyarakat. Dari forum-forum itu, suara yang muncul tidak seragam. Ada yang mendesak agar illicit enrichment dimuat, tetapi tidak sedikit pula yang menolak.

Keputusan mencoret pengaturan peningkatan kekayaan tak wajar akhirnya diambil. Publik pun menyoroti hilangnya pasal yang dinilai bisa menjadi senjata paling kuat untuk menindak korupsi. Sebab, tanpa aturan itu, pejabat negara atau penyelenggara negara yang hartanya melonjak drastis secara tak wajar akan sulit dijerat. Sorotan itu muncul dalam pemberitaan AFU.ID, Jumat (20/11/2026).

Habiburokhman menjelaskan, keputusan itu tidak diambil di ruang hampa. "Kami memaknai setiap kritik sebagai ikhtiar bersama agar undang-undang ini sungguh-sungguh bekerja bagi rakyat. Dalam negara demokrasi, perbedaan pandangan adalah tanda bahwa hukum sedang dirawat, bukan diabaikan," ujarnya.

Ia juga menepis anggapan bahwa DPR sengaja melemahkan pemberantasan korupsi. Menurutnya, RUU ini adalah hukum acara atau hukum formil yang mengatur hal administratif: cara aset ditelusuri, diblokir, disita, dirampas, dikelola, lalu dikembalikan. Sedangkan menetapkan suatu perbuatan sebagai tindak pidana, termasuk peningkatan kekayaan yang tak bisa dijelaskan asal-usulnya, adalah urusan hukum pidana materiil. "Mencampur keduanya dalam satu wadah berisiko mengaburkan batas yang dijaga oleh asas legalitas," ungkap dia.

Pihak yang Terlibat dan Pernyataan Mereka

Habiburokhman menjadi pihak paling vokal membela hasil pembahasan RUU Perampasan Aset. Ia menegaskan, jangkauan tindak pidana dalam RUU itu kini melebar, tidak hanya pada kasus korupsi. RUU tersebut juga menyasar narkotika, terorisme, penyelundupan, perdagangan orang, serta penipuan dan penggelapan yang berbasis teknologi informasi dan/atau merugikan perekonomian masyarakat luas.

Selain itu, ia menyoroti persoalan aset negara yang sering membentur tembok karena tersangka atau terdakwa meninggal dunia, melarikan diri, atau tak bisa dihadirkan ke persidangan. Dalam keadaan seperti itu, aset bernilai paling sedikit Rp1 miliar tetap bisa dikejar melalui mekanisme baru. "Bagi kami, pemiskinan koruptor adalah tujuan, bukan sekadar mekanisme. Tujuan itu tetap bisa dicapai, baik lewat jalur pidana (in persona) maupun nonpidana (in rem)," tutur dia.

Di sisi lain, ancaman pidana mati bagi koruptor dalam keadaan tertentu tetap ditegaskan. Semua ketentuan itu berlaku bagi siapa saja tanpa memandang jabatan, termasuk penyelenggara negara. Pernyataan ini sekaligus menjawab kritik bahwa penghapusan illicit enrichment akan membuat pejabat nakal kebal hukum.

Kritik sebelumnya datang dari Indonesia Corruption Watch (ICW) yang mencurigai alasan hak asasi manusia (HAM) di balik tidak dimasukkannya illicit enrichment. ICW menduga ada kekhawatiran pejabat takut disasar. Namun, dalam artikel ini, Habiburokhman tidak menanggapi secara khusus tuduhan tersebut. Ia memilih menjelaskan filosofi dan mekanisme undang-undang.

Latar Belakang: Apa Itu Illicit Enrichment dan Mengapa Kontroversial

Illicit enrichment atau peningkatan kekayaan tak wajar adalah konsep yang memungkinkan penyidik mengusut pejabat yang hartanya bertambah secara signifikan tanpa sumber pendapatan yang jelas. Dalam praktik internasional, konsep ini dianggap efektif untuk menjerat koruptor yang sulit dibuktikan melakukan suap atau gratifikasi. Sebab, fokusnya bukan pada perbuatan korupsi tertentu, melainkan pada ketidaksesuaian antara kekayaan dan penghasilan yang sah.

Namun, konsep ini menuai pro-kontra. Sebagian pihak menilai illicit enrichment berpotensi melanggar asas praduga tak bersalah dan hak asasi manusia. Sebab, seseorang bisa dijerat tanpa perlu dibuktikan melakukan tindak pidana asal. Riset CELIOS dalam dua tahun terakhir bahkan mengungkap banyak pejabat yang kekayaannya melonjak tak wajar. Temuan itu memperkuat argumen perlunya aturan tersebut.

DPR beralasan, memasukkan illicit enrichment ke dalam RUU Perampasan Aset akan mencampuradukkan hukum formil dan materiil. Menurut Habiburokhman, asas legalitas menuntut pemisahan yang tegas antara keduanya. Ia menilai, jika digabung, batas-batas yang dijaga oleh asas legalitas bisa kabur. Karena itu, DPR memilih jalur nonpidana untuk merampas aset, sementara penetapan tindak pidana diserahkan pada hukum pidana materiil yang sudah ada.

Pilihan ini memang meninggalkan celah. Tanpa illicit enrichment, penuntut harus membuktikan tindak pidana asal terlebih dahulu sebelum merampas aset. Padahal, dalam banyak kasus korupsi, pembuktian semacam itu memakan waktu dan sering kandas di tengah jalan. Di sinilah kritik publik menguat: RUU Perampasan Aset dianggap kehilangan taringnya.

Dampak Pencoretan Illicit Enrichment bagi Pemberantasan Korupsi

Pencoretan illicit enrichment dari RUU Perampasan Aset berdampak langsung pada upaya pemberantasan korupsi. Pejabat yang hartanya melonjak tak wajar tetap bisa dijerat melalui jalur pidana biasa, tetapi prosesnya lebih rumit. Penyidik harus mengumpulkan bukti tindak pidana asal, seperti suap, gratifikasi, atau pencucian uang. Jika bukti itu tidak cukup, aset yang diduga hasil korupsi sulit dirampas.

Namun, Habiburokhman menawarkan kompensasi melalui perluasan jangkauan RUU. Tidak hanya korupsi, undang-undang ini juga akan menjerat aset dari narkotika, terorisme, penyelundupan, perdagangan orang, serta penipuan dan penggelapan berbasis teknologi informasi. Dengan demikian, kata dia, negara memiliki senjata baru untuk merampas aset dari berbagai kejahatan, termasuk yang selama ini luput.

Selain itu, mekanisme perampasan tanpa putusan pidana (in rem) memungkinkan negara mengejar aset minimal Rp1 miliar meski tersangka meninggal dunia, melarikan diri, atau tak bisa dihadirkan di persidangan. Ini adalah terobosan yang selama ini absen. Sebelumnya, aset negara sering hilang karena proses pidana terhenti. Kini, jalur nonpidana bisa menjadi alternatif.

Meski begitu, publik tetap menunggu bagaimana implementasi aturan ini nantinya. Tanpa illicit enrichment, pengawasan terhadap kekayaan pejabat menjadi bergantung pada instrumen lain, seperti Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Efektivitas LHKPN sendiri sering dipertanyakan karena lemahnya verifikasi dan sanksi.

Langkah Selanjutnya: Uji Publik dan Pembahasan di Parlemen

RUU Perampasan Aset masih akan melewati tahapan pembahasan lebih lanjut. Habiburokhman memastikan, DPR akan terus membuka ruang partisipasi publik. Kritik dari ICW dan organisasi masyarakat sipil lain menjadi bagian dari proses itu. "Kami memaknai setiap kritik sebagai ikhtiar bersama agar undang-undang ini sungguh-sungguh bekerja bagi rakyat," katanya.

Ia juga menegaskan, ancaman pidana mati bagi koruptor dalam keadaan tertentu tetap ada. Ketentuan itu berlaku tanpa pandang jabatan. Dengan demikian, DPR ingin mengirim pesan bahwa penghapusan illicit enrichment tidak mengurangi komitmen memiskinkan koruptor. Namun, apakah pesan itu cukup, masih menjadi perdebatan.

Yang jelas, keputusan DPR ini akan terus disorot. Publik akan mencermati apakah RUU Perampasan Aset benar-benar mampu merampas aset koruptor secara efektif, atau justru menjadi macan kertas. Sebab, tanpa illicit enrichment, beban pembuktian tetap berat. Di sisi lain, mekanisme in rem menawarkan harapan baru, asalkan diterapkan dengan benar dan tanpa intervensi politik.

Sejumlah organisasi masyarakat sipil berencana mengawal proses ini hingga pengesahan. Mereka menuntut transparansi dan akuntabilitas. DPR pun diminta membuktikan bahwa pencoretan illicit enrichment bukan bentuk perlindungan terhadap pejabat nakal. Ujian sesungguhnya baru dimulai setelah undang-undang ini disahkan.

Analisis Redaksi: Antara Asas Legalitas dan Kebutuhan Pemberantasan Korupsi

Argumen Habiburokhman soal pemisahan hukum formil dan materiil memang punya dasar teoretis. Asas legalitas menuntut kepastian hukum, dan mencampur keduanya bisa menimbulkan masalah. Namun, dalam konteks korupsi yang sistemik, kepastian hukum sering kali menjadi tameng bagi pelaku. Illicit enrichment lahir justru karena pembuktian tindak pidana asal terlalu sulit. Negara-negara lain mengadopsinya untuk menutup celah itu.

DPR memilih jalan aman: memperluas jangkauan tindak pidana dan memperkuat mekanisme in rem. Secara teori, langkah ini bisa menutupi kekurangan. Tetapi, efektivitasnya bergantung pada implementasi. Tanpa lembaga yang kuat dan independen, perampasan aset bisa menjadi alat politik. Sejarah menunjukkan, undang-undang yang tampak keras di atas kertas sering tumpul dalam praktik.

Kritik ICW soal alasan HAM patut didengar. Jika benar ada kekhawatiran pejabat takut disasar, maka pencoretan illicit enrichment adalah kemunduran. Publik berhak curiga. DPR seharusnya tidak hanya berdalih asas legalitas, tetapi juga menjelaskan bagaimana kekayaan tak wajar akan diusut. Tanpa penjelasan itu, tujuan memiskinkan koruptor hanya slogan. Pemiskinan koruptor bukan sekadar tujuan di pembukaan undang-undang, melainkan harus dibuktikan lewat penegakan hukum yang nyata.

Sumber: icw.or.id

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad