Komite Partai Kementerian Perindustrian dan Perdagangan Terapkan Strategi Kerja Ideologis, Prioritaskan 3 Terobosan
Komite Partai Kementerian Perindustrian dan Perdagangan menerbitkan Rencana No. 72-KH/ĐUB tertanggal 16 November 2026 untuk menjalankan Resolusi No. 25-NQ/TW Politbiro tentang Strategi Kerja Ideologis dalam Konteks Baru, dengan menempatkan tiga terobosan sebagai prioritas utama. Rencana ini dilaporkan Vietnam.vn pada 21 November 2026, mengutip Tạp chí Công thương.
Dokumen tersebut bukan sekadar instruksi internal. Isinya mengatur cara komite Partai menerjemahkan delapan kelompok tugas dan solusi Resolusi No. 25-NQ/TW menjadi langkah konkret di lingkungan kementerian, lengkap dengan peta jalan 2026–2030, indikator penilaian, serta mekanisme inspeksi dan pengawasan.
Penekanan utamanya jelas: kerja ideologis harus menyatu dengan tugas politik, penyusunan kebijakan, dan pelaksanaan hukum, bukan berjalan di lorong terpisah.
Isi Rencana No. 72-KH/ĐUB dan Tujuan yang Dikejar
Rencana ini bertujuan memahami secara menyeluruh dan mengkonkretkan sudut pandang, tujuan, tugas, serta solusi dari Resolusi No. 25-NQ/TW dan Rencana No. 08-KH/TW. Sasaran berikutnya adalah menciptakan kesatuan dalam kesadaran dan tindakan di seluruh Komite Partai Kementerian Perindustrian dan Perdagangan.
Tanggung jawab juga ditegaskan berada di level pimpinan. Komite Partai, organisasi Partai, kader, dan anggota Partai—khususnya sekretaris Partai dan kepala departemen—diminta memikul kerja ideologis dalam konteks baru.
Rencana ini menjabarkan tugas-tugas Rencana No. 08-KH/TW dari Sekretariat dan Rencana No. 44-KH/DU dari Komite Partai Pemerintah agar sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenang komite Partai bawahan serta lembaga penasihat dan pendukung Komite Partai Kementerian Perindustrian dan Perdagangan.
Ada pula amanat yang menyentuh ranah opini publik. Kerja ideologis diharapkan terhubung dengan pemahaman, analisis, prediksi, dan pembimbingan opini publik serta sentimen sosial secara proaktif, sehingga berkontribusi pada penguatan kepercayaan dan penciptaan konsensus.
Pelaksanaannya diikat enam prinsip yang jelas: orang yang jelas, tugas yang jelas, waktu yang jelas, tanggung jawab yang jelas, hasil yang jelas, dan wewenang yang jelas. Setiap tugas memiliki lembaga pemimpin yang ditunjuk, sementara lembaga koordinasi menjalankan fungsi dan tanggung jawab masing-masing.
Enam Prinsip Pelaksanaan dan Larangan Membentuk Struktur Baru
Rencana ini menuntut implementasi yang tegas, terfokus, dan terarah, dengan peta jalan, jangka waktu, dan hasil spesifik yang terukur. Efektivitas kerja ideologis akan dinilai memakai sistem kriteria dan indikator, bukan lewat laporan seremonial.
Inspeksi dan pengawasan diperkuat, lalu dikaitkan dengan program penghargaan dan teladan. Di sisi lain, dokumen menekankan kelayakan, kepraktisan, ekonomi, dan efisiensi.
Satu ketentuan yang mencolok: rencana ini mewarisi dan mengintegrasikan program, rencana, serta proyek yang relevan, menghindari duplikasi dan fragmentasi. Sumber daya diintegrasikan dan dimanfaatkan secara efektif, tanpa menciptakan organisasi, struktur, atau personel baru.
Ketentuan serupa muncul lagi pada tugas ketiga bagi komite Partai di bawah Komite Partai Kementerian. Mereka wajib memprioritaskan sumber daya untuk dua kelompok tugas yang dinilai mendasar dan menentukan kualitas kerja ideologis.
Dua kelompok tugas itu adalah penerapan sistem solusi teknis untuk melindungi landasan ideologis Partai dan memastikan keamanan ideologis, serta modernisasi infrastruktur, lembaga informasi dasar, sistem informasi sumber, infrastruktur telekomunikasi dan transmisi, platform digital, dan data bersama.
Pendanaannya menggunakan dana dan sumber daya legal lain sebagaimana ditentukan, dengan syarat ekonomis dan efisien. Peta jalannya berjalan dari 2026 hingga 2030.
Tiga Terobosan yang Menjadi Prioritas Kerja Ideologis
Tugas utama pertama dalam rencana ini adalah memimpin dan mengarahkan implementasi serentak delapan kelompok tugas dan solusi Resolusi No. 25-NQ/TW, yang dikonkretkan sesuai fungsi dan tugas komite Partai. Dari situ, tiga terobosan ditetapkan sebagai prioritas:
- Memperkuat kepemimpinan Partai dan berinovasi dalam metode memimpin kerja ideologi, dengan mengalihkan fokus ke pembimbingan kesadaran sosial, konsolidasi kepercayaan masyarakat, dan penciptaan konsensus sosial.
- Mengalihkan fokus kerja ideologi ke akar rumput, dengan menggabungkan kerja ideologi di ruang fisik dan ruang digital.
- Memastikan sumber daya manusia, lembaga, mekanisme, kebijakan, data, teknologi, infrastruktur, inspeksi, pengawasan, dan evaluasi, dilaksanakan mulai 2026 hingga 2030 dan secara berkala.
Ketiga butir itu saling terkait. Terobosan pertama menyangkut cara memimpin, terobosan kedua menyangkut lokasi kerja—sampai ke akar rumput dan ruang digital—sedangkan terobosan ketiga menyangkut prasyarat agar keduanya bisa berjalan.
Perumusan ini memperlihatkan pergeseran penekanan. Kerja ideologis tidak lagi berhenti pada penyampaian dokumen, tetapi diarahkan pada pembentukan kesadaran sosial dan konsensus.
Propaganda, Materi Digital, dan Peran Departemen Propaganda
Komite partai di semua tingkatan bertanggung jawab mempelajari dan memahami Resolusi No. 25-NQ/TW beserta rencana pelaksanaan Komite Sentral dan Komite Partai Pemerintah, lalu menyebarluaskannya kepada komite partai, organisasi partai, kader, dan anggota partai.
Fokusnya adalah klarifikasi sudut pandang, tujuan, tugas, solusi, dan tiga terobosan, dengan mengikuti moto "Proaktif - Tajam - Persuasif - Efektif." Moto itu menuntut kesatuan pemahaman dan tindakan dalam pelaksanaan.
Komite partai bidang pers, media, dan lembaga penerbitan mendapat tugas memimpin dan mengarahkan inovasi isi serta bentuk propaganda agar lebih dekat dengan rakyat dan lebih mudah dipahami. Platform digital dan materi pembelajaran digital juga didorong pemanfaatannya.
Isi dan hasil pelaksanaan resolusi ini harus disebarluaskan secara luas di kalangan kader, anggota Partai, dan masyarakat. Di titik ini, media ditempatkan sebagai perpanjangan kerja ideologis, bukan pihak di luar proses.
Departemen Propaganda dan Mobilisasi Massa Komite Partai Kementerian Perindustrian dan Perdagangan memimpin dan berkoordinasi dengan lembaga terkait. Tugasnya memberi nasihat dan arahan dalam mempelajari, memahami, dan menyebarluaskan resolusi, menyediakan materi, serta mengarahkan isi propaganda.
Departemen itu juga bertanggung jawab melatih dan memperbarui keterampilan para pembicara, propagandis, dan kader yang bekerja di bidang propaganda dan mobilisasi massa sesuai arahan Komite Sentral dan Komite Partai Pemerintah, serta memantau dan mendorong penyebaran resolusi di lingkungan kementerian.
Studi Ho Chi Minh hingga Keamanan Ideologis di Ruang Digital
Tugas utama kedua mengarah pada praktik dan studi ideologi, etika, metode, serta gaya Ho Chi Minh, yang dihubungkan dengan pelaksanaan tugas politik setiap lembaga dan unit. Pendidikan teori politik juga harus diperbarui, begitu pula kualitas penelitian dan rangkuman praktis.
Rencana ini menuntut inovasi dalam propaganda, penyebaran, pelaksanaan resolusi, dan komunikasi kebijakan. Isi dan metode kerja ideologis pun harus diperbarui, bukan diulang dengan pola lama.
Ada pula mandat melindungi landasan ideologis Partai, memerangi dan membantah pandangan yang keliru dan bermusuhan, serta memastikan keamanan ideologis. Ekosistem informasi yang sah, positif, dan manusiawi disebut sebagai sasaran pembangunan.
Peran kepemimpinan rakyat dan standar perilaku dalam masyarakat serta di ruang digital turut dipromosikan. Kerja ideologis dalam urusan luar negeri dan informasi luar negeri juga harus diinovasikan dan ditingkatkan efektivitasnya secara berkala.
Bagi kementerian yang membawahi industri dan perdagangan, rangkaian tugas itu bersinggungan langsung dengan kebijakan ekonomi. Komunikasi kebijakan yang buruk berpotensi memicu gejolak opini, sementara komunikasi yang terarah dapat menjaga kepercayaan pelaku usaha dan konsumen.
Rencana ini juga menetapkan tugas spesifik kepada komite dan cabang Partai bawahan serta lembaga dan unit terkait sesuai fungsi dan tanggung jawab masing-masing. Teks lengkap Rencana No. 72-KH/ĐUB dinyatakan dapat diakses melalui tautan yang disediakan redaksi sumber.
Analisis Redaksi
Yang paling layak dicatat dari Rencana No. 72-KH/ĐUB bukanlah daftar tugasnya, melainkan disiplin anggarannya. Dokumen ini berulang kali melarang pembentukan organisasi, struktur, atau personel baru, sekaligus meminta integrasi sistem yang sudah ada agar tidak terjadi investasi ganda. Dalam praktik birokrasi mana pun, larangan semacam itu mudah ditulis dan sulit dijalankan.
Terobosan kedua—memindahkan fokus kerja ideologi ke akar rumput dan ruang digital—juga mengandung ketegangan sendiri. Ruang digital memiliki logika kecepatan dan keterbukaan yang berbeda dari forum tatap muka. Efektivitas di sana tidak diukur dari jumlah materi yang disebar, tetapi dari apakah pesan mampu menjawab keraguan warga. Di sinilah moto "Proaktif - Tajam - Persuasif - Efektif" akan diuji, terutama ketika berhadapan dengan isu harga, pasokan, dan kebijakan perdagangan yang berdampak langsung pada masyarakat.
Sistem kriteria dan indikator yang dijanjikan rencana ini patut ditunggu bentuknya. Tanpa indikator yang terbuka, evaluasi kerja ideologis cenderung berhenti pada laporan kegiatan. Sebaliknya, jika indikatornya benar-benar mengukur kepercayaan publik dan konsensus sosial, dokumen ini bisa menjadi rujukan bagaimana kementerian ekonomi mengelola komunikasi kebijakannya. Peta jalan 2026–2030 memberi cukup waktu untuk menilai apakah janji itu dipenuhi atau hanya menjadi arsip rapi di lemari.
Sumber: tapchicongthuong.vn
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0