Perekrutan WNI Jadi Tentara Bayaran Rusia Terungkap, Gaji Rp50 Juta per Bulan

Nov 21, 2026 - 10:50
 0  2
Perekrutan WNI Jadi Tentara Bayaran Rusia Terungkap, Gaji Rp50 Juta per Bulan

Perekrutan warga negara Indonesia untuk diberangkatkan ke Rusia dan dijadikan tentara bayaran dalam konflik Rusia-Ukraina terbongkar. Polda DIY menangkap K.R.F (27), yang disebut menjanjikan gaji Rp50 juta per bulan dan kontrak Rp500 juta kepada korbannya.

Ad
Ad

Pengungkapan kasus ini dilakukan Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda DIY bersama Polresta Yogyakarta. Kasus tersebut diduga berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

Seorang pria berinisial K.R.F (27) diamankan. Ia diduga merekrut dan memberangkatkan sejumlah WNI ke Rusia dengan iming-iming gaji mencapai Rp50 juta per bulan serta nilai kontrak sekitar Rp500 juta.

Kronologi Perekrutan Sejak Juli 2026 di Tegalrejo

Wadirreskrimum Polda DIY, AKBP Sandityo Mahardika, menjelaskan bahwa aksi perekrutan berlangsung sejak Juli hingga November 2026 di wilayah Kecamatan Tegalrejo, Kota Yogyakarta.

"Hasil pemeriksaan, modus operandi pelaku yakni merekrut dan memberangkatkan warga negara Indonesia (WNI) ke luar negeri (Rusia) untuk menjadi tentara bayaran/komponen cadangan (komcat)/kombatan dalam konflik Rusia-Ukraina, dengan iming-iming gaji tinggi (sekitar Rp50 juta/bulan)," ujarnya saat jumpa pers, Jumat (20/11/2026).

Selain menjanjikan gaji bulanan, pelaku menawarkan nilai kontrak sekitar Rp500 juta. Uang itu dijanjikan dibayarkan secara bertahap atau per tempo kepada korbannya.

"Selain itu, pelaku juga menawarkan nilai kontrak sekitar Rp500 juta (dibayarkan bertahap/per tempo) kepada korbannya," kata Sandityo.

Dari rentang waktu Juli hingga November 2026, perekrutan berjalan tanpa terdeteksi. Polisi baru mengungkapnya pada November 2026 setelah penyelidikan di wilayah Tegalrejo, Yogyakarta.

Pemberangkatan Lewat Visa Wisata dan Transit Kuala Lumpur-Singapura

Kasatreskrim Polresta Yogyakarta, AKP Wahyu Aji Wibowo, mengungkapkan bahwa pemberangkatan dilakukan menggunakan visa wisata. Visa itu dipakai untuk memasukkan para korban ke Rusia tanpa menandai tujuan sesungguhnya sebagai kombatan.

Para calon pekerja diberangkatkan melalui penerbangan dengan transit di Kuala Lumpur atau Singapura. Mereka tidak diberangkatkan secara bersamaan maupun dalam rombongan besar.

Pola itu dipakai untuk mengelabui pengawasan imigrasi. Keberangkatan dicicil, satu per satu atau dalam kelompok kecil, sehingga tidak menarik perhatian.

Berdasarkan hasil penyelidikan, sekitar 17 orang dari berbagai daerah telah diberangkatkan ke Rusia. Daerah asal mereka beragam: Jawa, Banten, Cirebon, Kalimantan, dan Jakarta. Salah satunya merupakan warga Yogyakarta.

Sebagian dari mereka dilaporkan telah menghubungi pihak terkait melalui WhatsApp. Isi pesannya: mereka sudah tiba di Rusia dan aktif bertugas di sana.

Peran Agen Penghubung di Rusia dan Fee 1.000 Dolar AS

Polisi mendalami jejaring di balik perekrutan ini. Tersangka disebut tidak bekerja sendiri.

"Tersangka disebut berhubungan dengan agen/penghubung di Rusia dan mendapat fee sekitar 1.000 USD (sekitar Rp18 juta) per orang setelah kontrak berjalan," ungkap Wahyu.

Artinya, keuntungan tersangka bergantung pada jumlah orang yang berhasil diberangkatkan dan lolos kontrak. Dengan sekitar 17 orang yang sudah berangkat, potensi fee yang mengalir ke tersangka mencapai belasan hingga puluhan juta rupiah per orang.

Dalam pengungkapan kasus tersebut, polisi turut mengamankan barang bukti. Ada satu unit telepon seluler dan satu lembar dokumen atau buku tabungan.

Barang bukti itu menjadi pintu masuk penyidik untuk menelusuri aliran komunikasi, aliran uang, dan kemungkinan keterlibatan pihak lain.

Jerat Pasal TPPO dan Pelindungan Pekerja Migran

Atas perbuatannya, tersangka dijerat Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pasal itu mengatur pidana bagi siapa pun yang merekrut, mengangkut, atau memberangkatkan orang dengan cara kekerasan, penipuan, atau penyalahgunaan kekuasaan.

Selain itu, penyidik memakai Pasal 81 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Pasal tersebut juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Tersangka terancam pidana penjara paling lama 15 tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI.

Ancaman hukuman itu menempatkan kasus ini sebagai salah satu perkara TPPO dengan bobot serius. Korban tidak hanya kehilangan uang, tetapi juga berisiko nyawa di medan perang.

Dampak bagi Korban dan Pengawasan Keberangkatan WNI

Kasus ini memperlihatkan celah pengawasan keberangkatan WNI ke luar negeri. Visa wisata dipakai sebagai kedok, sementara tujuan sebenarnya adalah menjadi kombatan dalam konflik bersenjata di negara lain.

Bagi korban, risikonya berlapis:

  • Berada di zona perang tanpa pelindungan negara dan tanpa status hukum yang jelas.
  • Kontrak dijanjikan secara lisan atau per tempo, tanpa jaminan pembayaran.
  • Kehilangan akses bantuan karena masuk lewat jalur non-prosedural.
  • Berpotensi menghadapi konsekuensi hukum di negara tujuan.

Polda DIY bersama Polresta Yogyakarta masih mendalami kemungkinan korban lain yang belum terdata. Polisi juga menelusuri jaringan agen di Rusia yang disebut memberi fee kepada tersangka.

Masyarakat diimbau berhati-hati terhadap tawaran kerja luar negeri dengan gaji tidak wajar. Informasi resmi soal penempatan pekerja migran dapat dicek melalui kanal Sorot.co dan kanal resmi pemerintah.

Kasus serupa juga menjadi perhatian di daerah lain. Polres Purworejo, misalnya, menyoroti maraknya iming-iming gaji besar yang berujung jebakan TPPO.

Analisis Redaksi

Angka Rp50 juta per bulan terdengar masuk akal bagi pekerja Indonesia yang terbiasa bergaji jauh di bawahnya. Itulah daya tarik yang dipakai perekrut. Masalahnya, angka itu bukan upah kerja biasa, melainkan harga nyawa di medan perang. Tidak ada kontrak kerja yang bisa menutup risiko kematian, cacat permanen, atau status hukum yang tidak diakui.

Yang paling mengganggu dari kasus ini adalah metode pemberangkatannya. Visa wisata, transit di Kuala Lumpur atau Singapura, dan keberangkatan yang dicicil menunjukkan perencanaan yang rapi. Ini bukan tindakan spontan seorang perekrut tunggal. Pola semacam ini biasanya melibatkan jaringan, dan penyidik perlu membongkarnya sampai ke agen di Rusia yang disebut memberi fee 1.000 dolar AS per orang.

Pemerintah juga perlu menjawab satu pertanyaan mendasar: bagaimana 17 orang bisa berangkat ke negara yang sedang berperang tanpa terdeteksi? Pengawasan keberangkatan pekerja migran harus diperkuat, terutama untuk tujuan berisiko tinggi. Tanpa itu, kasus ini akan berulang dengan korban baru dan janji gaji yang sama.

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad