Kuliah Internasional UMS: Kritik Fikih Imam Al-Mazari dan Fatwa Kripto MUI

Nov 21, 2026 - 10:30
 0  1
Kuliah Internasional UMS: Kritik Fikih Imam Al-Mazari dan Fatwa Kripto MUI

Program Studi Magister Hukum Ekonomi Syariah (MHES) Universitas Muhammadiyah Surakarta menggelar kuliah internasional pada Kamis (19/11/2026), menghadirkan pakar fikih asal Maroko Prof. Dr. Salman Al-Samadi untuk membedah metodologi kritik fikih Imam Al-Mazari dan penerapannya pada fatwa ekonomi Islam, termasuk keputusan MUI soal mata uang kripto.

Ad
Ad

Kegiatan bertajuk "Metodologi Kritik Fikih menurut Imam Al-Mazari dan Penerapannya dalam Fatwa Ekonomi Islam" itu berlangsung hybrid dari Lantai 5 Gedung Pascasarjana Kampus 2 UMS dan melalui Zoom. Forum ini sekaligus menjadi panggung presentasi penelitian ilmiah mahasiswa magister UMS.

Rangkaian acara ini memperlihatkan satu hal: kajian fikih klasik tidak berhenti di kitab-kitab lama. Ia dipakai untuk menguji persoalan yang baru muncul, termasuk aset digital yang hukumnya masih jadi perdebatan di kalangan ulama dan praktisi keuangan syariah.

Dari Surakarta, Menghubungkan Maroko dan Khazanah Fikih Klasik

Ketua Program Studi MHES UMS, Dr. Isman, S.H.I., S.H., M.H., membuka dengan apresiasi terhadap kegiatan akademik lintas negara tersebut. Menurutnya, kerja sama semacam ini memberi dampak langsung pada pengembangan kajian.

"Kerja sama dan pertukaran keahlian akademik lintas negara dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian fikih dan hukum Islam, sekaligus memperkaya penelitian ilmiah mahasiswa," ungkap Isman dalam sambutannya.

Senada dengan itu, Wakil Dekan I Fakultas Agama Islam (FAI) UMS, Fauzul Hanif Noor Athief, Lc., M.Sc., memaparkan arah pengembangan pendidikan di fakultasnya. FAI UMS, katanya, terus membuka program magister dan doktoral, termasuk bidang Al-Qur'an dan Tafsir serta Syariah dan Ekonomi Islam.

"Kegiatan internasional tersebut diharapkan membuka peluang pertukaran keilmuan dan kolaborasi akademik," ujar Fauzul Hanif.

Forum kemudian masuk ke acara inti. Moderator M. Faisal Maulana, Lc., mahasiswa magister Universitas Abdelmalek Essaadi, Maroko, memperkenalkan pemateri penelitian: Muhammad Arsyad Arifi, Lc., mahasiswa Magister Hukum Ekonomi Syariah UMS.

Siapa Imam Al-Mazari dan Mengapa Metodenya Dipakai

Arifi mengangkat penelitian berjudul "Metodologi Kritik Yuridis Imam Al-Mazari dan Penerapannya dalam Mengkritik Keputusan Majelis Ulama Indonesia tentang Hukum Mata Uang Kripto". Inti kajiannya: bagaimana cara ulama klasik mengkritik pendapat hukum dipakai untuk membaca persoalan ekonomi Islam hari ini.

Ia menjelaskan sosok Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ali Al-Mazari sebagai ulama terkemuka mazhab Maliki. Al-Mazari dikenal tajam dalam membandingkan pendapat dan menguji argumentasi hukum.

"Berdasarkan kajian terhadap pemikiran Imam Al-Mazari dan penelitian Dr. Abdul Hamid Asyaq, kritik fikih terbagi menjadi dua pendekatan, yakni kritik eksternal terhadap pendapat di luar mazhab dan kritik internal terhadap pendapat serta pilihan hukum dalam mazhab sendiri," kata Arifi.

Dalam praktiknya, Al-Mazari memakai sejumlah instrumen. Arifi menyebut lima di antaranya: akal atau logika, bahasa, ushul fikih, hadis, serta ilmu-ilmu realitas (ulum al-waqi). Semua instrumen itu dipakai untuk memeriksa riwayat, menguji argumentasi, dan menilai kesesuaian sebuah pendapat dengan kaidah hukum.

  • Kritik eksternal: menguji pendapat di luar mazhab, termasuk sumber rujukan dan dalil yang dipakai.
  • Kritik internal: memeriksa konsistensi pendapat dan pilihan hukum di dalam mazhab sendiri.
  • Instrumen: logika, bahasa, ushul fikih, hadis, dan ulum al-waqi.

Isi Keputusan MUI 2021 soal Kripto yang Dikritisi

Metodologi itu lalu diarahkan ke keputusan Majelis Ulama Indonesia mengenai mata uang kripto pada 2021. Dalam keputusan tersebut, kripto sebagai mata uang dinyatakan haram karena mengandung gharar, dharar, serta bertentangan dengan ketentuan penggunaan rupiah.

Untuk kripto sebagai komoditas atau aset digital, MUI menyatakan tidak sah diperjualbelikan apabila mengandung gharar, qimar, dan tidak memenuhi persyaratan komoditas menurut syariat. Namun ada pengecualian bila memenuhi syarat sebagai komoditas dan memiliki aset dasar.

"Sementara itu, kripto sebagai komoditas atau aset digital dinyatakan tidak sah diperjualbelikan apabila mengandung gharar, qimar, dan tidak memenuhi persyaratan komoditas menurut syariat. Namun, terdapat pengecualian apabila memenuhi persyaratan sebagai komoditas dan memiliki aset dasar," ulas Arifi.

Dari sisi kritik eksternal, Arifi menyoroti anggapan bahwa fluktuasi harga kripto menunjukkan ketiadaan nilai. Menurutnya, perubahan harga adalah karakteristik pasar yang juga terjadi pada komoditas lain.

"Perubahan harga merupakan karakteristik pasar yang juga terjadi pada komoditas lain, sehingga tidak dapat langsung dijadikan dasar untuk menyatakan suatu aset tidak bernilai," ujarnya.

Ia juga menilai gharar perlu ditelaah berdasarkan ketidakjelasan objek, sifat, jumlah, dan kemampuan penyerahan barang, bukan semata-mata perubahan harga. Arifi mengaku mengkritisi penggunaan dalil dan rujukan literatur fikih dalam keputusan MUI, termasuk ketepatan atribusi sumber serta kurangnya perbandingan dengan pandangan lembaga keislaman lain.

"Saya coba mengkritisi penggunaan dalil dan rujukan literatur fikih dalam keputusan MUI, termasuk ketepatan atribusi sumber serta kurangnya perbandingan dengan pandangan lembaga keislaman lain. Sementara melalui kritik internal, saya menguji konsistensi persyaratan wujud fisik komoditas," tegasnya.

Uji Konsistensi Syarat Wujud Fisik dan Ragam Jenis Aset Kripto

Arifi membawa kritiknya ke ranah yang lebih teknis. Bila wujud fisik menjadi syarat mutlak sebuah komoditas, ia mempertanyakan keabsahan objek nonfisik yang sudah lazim dalam transaksi modern.

Contoh yang ia sebut antara lain hak cipta, saham, piutang, dan manfaat dalam akad sewa-menyewa. Semua objek itu tidak berwujud, tetapi diperlakukan sebagai objek akad yang sah.

Ia juga menekankan bahwa aset kripto tidak seragam. Ada Bitcoin, utility token, hingga security atau ownership token. Karena itu, penetapan hukum perlu mempertimbangkan klasifikasi dan karakteristik masing-masing aset, bukan digeneralisasi sebagai satu kategori.

Dari situ, Arifi menyusun rekomendasi. Ia mengusulkan keterlibatan ahli fikih muamalah bersama pakar kriptografi dan blockchain dalam proses penyusunan fatwa. Ia juga mendorong peninjauan kembali persyaratan komoditas agar lebih sesuai dengan perkembangan ekonomi digital.

"Sebagai rekomendasi, saya coba mengusulkan keterlibatan ahli fikih muamalah bersama pakar kriptografi dan blockchain dalam proses penyusunan fatwa, serta peninjauan kembali persyaratan komoditas agar lebih sesuai dengan perkembangan ekonomi digital," pungkasnya.

Catatan Prof. Salman Al-Samadi: Kritik Harus Tetap dalam Kerangka Mazhab

Prof. Dr. Salman Al-Samadi mengapresiasi upaya menghubungkan khazanah fikih klasik dengan persoalan ekonomi kontemporer. Namun ia memberi catatan penting: pembahasan khusus mengenai keputusan MUI membutuhkan pemeriksaan lebih mendalam terhadap teks dan data penelitian.

Salman lalu menekankan pentingnya memahami kritik fikih dalam kerangka mazhab. Menurutnya, pemikiran setiap imam tidak bisa dilepaskan dari lingkungan keilmuan, guru, dan metodologi yang membentuk cara mereka memahami sumber hukum Islam.

"Sedikit memberikan catatan mengenai pentingnya memahami kritik fikih dalam kerangka mazhab. Menurut saya, pemikiran setiap imam tidak dapat dilepaskan dari lingkungan keilmuan, guru, serta metodologi yang membentuk cara mereka memahami sumber hukum Islam," katanya.

Ia memberi contoh: Imam Abu Hanifah berkembang melalui tradisi keilmuan Kufah dan Irak, Imam Malik melalui tradisi Madinah, serta Imam Syafi'i yang mendapat pengaruh keilmuan dari Madinah, Makkah, dan Irak.

Dalam mazhab Maliki sendiri, banyaknya riwayat dan pendapat mendorong ulama melakukan pemeriksaan dan penilaian untuk membedakan pendapat yang kuat dan lemah. Salman menyebut sejumlah tokoh seperti Ibnu Yunus, Ibn Bashir, dan Ibn Rusyd yang mengembangkan pendekatan kritis itu melalui karya-karya fikih.

"Banyaknya riwayat dan pendapat dalam mazhab Maliki mendorong para ulama melakukan pemeriksaan dan penilaian untuk membedakan pendapat yang kuat dan lemah. Sejumlah tokoh, seperti Ibnu Yunus, Ibn Bashir, dan Ibn Rusyd, turut mengembangkan pendekatan kritis tersebut melalui berbagai karya fikih," jelasnya.

Salman menegaskan kritik fikih adalah bagian dari perkembangan tradisi keilmuan mazhab. Imam Al-Mazari, contohnya, tetap berafiliasi dengan mazhab Maliki saat mengembangkan pemikiran kritisnya.

"Dengan demikian, pengembangan pemikiran hukum tidak harus melepaskan diri dari tradisi mazhab, tetapi dapat dilakukan melalui pendalaman dan pengujian metodologi yang menjadi landasannya," pungkasnya.

Kegiatan ini tercatat sebagai bagian dari rangkaian program internasional Fakultas Agama Islam dan Pascasarjana UMS. Informasi lengkapnya bisa dibaca di laporan resmi News UMS. Sebagai pembanding, fatwa dan kajian ekonomi syariah juga dipublikasikan melalui situs resmi Majelis Ulama Indonesia.

Analisis Redaksi

Yang menarik dari forum ini bukan sekadar label internasionalnya. Ada hal lebih substantif: seorang mahasiswa magister di Surakarta memakai perangkat ulama Maliki abad ke-7 hijriah untuk menguji keputusan lembaga fatwa paling berpengaruh di Indonesia. Ini langka. Kajian fikih kontemporer di kampus kita lebih sering berhenti pada kompilasi pendapat, bukan pada pengujian metodologis atas cara sebuah fatwa disusun.

Kritik Arifi menyentuh titik lemah yang jarang dibicarakan terbuka. Fatwa kripto MUI 2021 lahir saat literasi publik soal blockchain masih rendah. Menyamakan fluktuasi harga dengan ketiadaan nilai adalah lompatan logika yang juga bisa dikenakan pada emas, saham, atau valuta asing. Menuntut wujud fisik sebagai syarat komoditas juga sulit dipertahankan ketika hak cipta, piutang, dan manfaat sewa sudah diterima sebagai objek akad. Kritik internal semacam ini bukan pembangkangan, melainkan konsekuensi dari kaidah yang dipakai MUI sendiri.

Catatan Prof. Salman Al-Samadi justru melengkapi, bukan membatalkan. Kritik yang sehat tetap berpijak pada kerangka mazhab, dan itu yang dilakukan Al-Mazari. Persoalannya, fatwa ekonomi syariah di Indonesia kerap disusun tanpa kehadiran ahli teknis di ruang perumusannya. Usulan melibatkan pakar kriptografi dan blockchain bersama ahli fikih muamalah layak didorong, bukan ditunda. Tanpa itu, fatwa berisiko ketinggalan dari objek yang hendak diaturnya, dan umat yang mencari kepastian hukum akan menanggung akibatnya.

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad