Koko Erwin Minta Dibebaskan, Aksan Minta Hukuman Diringankan dalam Kasus Narkotika

Nov 21, 2026 - 09:50
 0  1
Koko Erwin Minta Dibebaskan, Aksan Minta Hukuman Diringankan dalam Kasus Narkotika

Terdakwa Erwin Iskandar alias Koko Erwin meminta dibebaskan dari tuntutan pidana penjara seumur hidup dalam perkara tindak pidana narkotika. Sementara terdakwa Akhsan Al Fadhil alias Aksan mengakui perbuatannya dan meminta majelis hakim menjatuhkan hukuman seringan-ringannya.

Ad
Ad

Permintaan itu disampaikan melalui nota pembelaan (pleidoi) dalam persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Raba Bima, Kamis (19/11). Pleidoi Koko Erwin dibacakan kuasa hukumnya, Muhammad Tohar, SH, sedangkan Aksan melalui kuasa hukumnya, Agus Hardiyanto, SH, memilih tidak mengajukan pleidoi.

Kedua terdakwa sebelumnya dituntut Jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan pidana penjara seumur hidup dan denda Rp1 miliar. Jika denda tidak dibayar atau tidak dapat dilunasi melalui penyitaan harta kekayaan, keduanya terancam pidana pengganti selama 190 hari penjara.

Pleidoi Koko Erwin: Dakwaan Pasal 114 Dinilai Tidak Terbukti

Dalam pleidoinya, Muhammad Tohar menilai dakwaan Pasal 114 ayat (2) juncto Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Argumen utama kuasa hukum bertumpu pada status barang bukti sabu seberat 488,496 gram yang disebut disita dari asrama dinas AKP Malaungi.

Kuasa hukum menyebut barang bukti tersebut tidak pernah berada dalam penguasaan fisik Erwin. Sabu itu disita Tim Paminal Polda NTB pada 3 Februari 2026 dari tumpukan pakaian di kamar asrama dinas AKP Malaungi, atau 12 hari setelah penyerahan yang disebut berlangsung di salah satu hotel di Bima pada 22 Januari 2026.

"Barang bukti 488,496 gram sabu tidak pernah disita dari penguasaan fisik terdakwa Erwin Iskandar," demikian salah satu poin dalam pleidoi, seperti dikutip dari laporan Suara NTB.

Muhammad Tohar juga mempersoalkan rantai penguasaan barang bukti selama 12 hari tersebut. Berdasarkan fakta persidangan, hasil tes urine AKP Malaungi saat penggeledahan pada 3 Februari 2026 dinyatakan positif metamfetamin dan amphetamine.

Kondisi itu, menurut kuasa hukum, membuat keaslian dan integritas barang bukti perlu dipertanyakan. Mereka juga menyoroti tidak adanya surat perintah tugas resmi terkait controlled delivery atau undercover buy, serta tidak ada register barang bukti dinas dan pengawasan dari instansi yang berwenang.

"Tidak ada satu pun jaminan hukum bahwa barang yang disita pada 3 Februari 2026 dan diuji di BPOM adalah barang yang identik, belum dikurangi, belum ditukar, atau belum dimanipulasi oleh AKP Malaungi," kata Muhammad Tohar dalam pleidoi.

Selain mempersoalkan barang bukti, kuasa hukum membantah Erwin pernah memperjualbelikan atau mengecerkan sabu di wilayah hukum PN Raba Bima. Mereka juga menyebut saat Erwin ditangkap Bareskrim Polri pada 26 Februari 2026 di atas kapal di perairan Sumatera Utara, tidak ditemukan narkotika pada dirinya.

Aksan Mengakui Perbuatannya dan Memohon Keringanan

Berbeda dengan Erwin, Aksan melalui kuasa hukumnya mengakui telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat dalam tindak pidana narkotika sebagaimana dakwaan JPU. Pengakuan itu disampaikan tanpa mengajukan nota pembelaan tertulis.

Namun, Agus Hardiyanto selaku kuasa hukum Aksan tidak sependapat jika kliennya dijatuhi hukuman pidana penjara seumur hidup dan denda Rp1 miliar. Menurutnya, bentuk pertanggungjawaban yang dibebankan terlalu berat.

"Kami sangat menyadari apa yang telah dilakukan oleh terdakwa merupakan perbuatan tindak pidana, namun tidak sependapat jika bentuk pertanggung jawabannya dengan cara dipidana yang terlalu berat," tuturnya.

Agus menyebut sejumlah hal yang layak dipertimbangkan majelis hakim dalam menjatuhkan hukuman. Antara lain:

  • Aksan merupakan tulang punggung keluarga.
  • Aksan berjanji tidak mengulangi perbuatannya.
  • Aksan berlaku sopan dan kooperatif selama proses persidangan.

Atas pertimbangan tersebut, kuasa hukum meminta majelis hakim menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya kepada Aksan. "Jika majelis hakim berpendapat lain, mereka memohon putusan yang seadil-adilnya," pintanya.

Kronologi yang Dibangun dalam Persidangan

Perkara ini bermula dari rangkaian peristiwa yang saling berkait. Dalam pleidoi disebutkan penyerahan sabu berlangsung di salah satu hotel di Bima pada 22 Januari 2026. Dua belas hari kemudian, tepatnya 3 Februari 2026, Tim Paminal Polda NTB menyita 488,496 gram sabu dari tumpukan pakaian di kamar asrama dinas AKP Malaungi.

Selang beberapa pekan, Erwin ditangkap Bareskrim Polri pada 26 Februari 2026 di atas kapal di perairan Sumatera Utara. Kuasa hukum menegaskan saat penangkapan itu tidak ditemukan narkotika pada diri Erwin.

Jarak waktu antara penyitaan dan penangkapan, serta posisi Erwin yang berada jauh dari lokasi penyitaan, menjadi salah satu pijakan pembelaan. Kuasa hukum menilai rangkaian itu tidak cukup membuktikan keterlibatan Erwin dalam peredaran sabu di wilayah Bima.

Persoalan rantai kustodi barang bukti menjadi titik lemah yang disorot. Dalam praktik penanganan perkara narkotika, integritas barang bukti merupakan elemen krusial karena menjadi dasar penilaian pembuktian. Perdebatan soal siapa yang memegang, menyimpan, dan menguji barang bukti selama 12 hari menjadi bagian dari strategi pembelaan.

Pertimbangan Hukum dan Konteks Undang-Undang Narkotika

Dakwaan yang dibacakan JPU mengacu pada Pasal 114 ayat (2) juncto Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pasal itu mengatur peredaran narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman, dengan ancaman pidana berat, termasuk penjara seumur hidup.

Dalam perkara dengan ancaman seumur hidup, majelis hakim biasanya menimbang sejumlah faktor: peran terdakwa, jumlah barang bukti, tingkat kesalahan, serta hal-hal yang meringankan. Pembelaan pun lazim diarahkan pada dua kutub, yakni membantah unsur dakwaan atau mengakui perbuatan sambil memohon keringanan.

Dua pendekatan itu terlihat jelas dalam persidangan ini. Erwin menempuh jalur pembantahan total dengan mempersoalkan keabsahan barang bukti dan rantai kustodi. Aksan memilih jalur pengakuan, dengan harapan majelis hakim mempertimbangkan statusnya sebagai tulang punggung keluarga.

Kuasa hukum Erwin juga meminta majelis hakim menolak seluruh tuntutan JPU dan menyatakan kliennya tidak terbukti bersalah dalam dakwaan kesatu. Jika majelis berpendapat lain, mereka memohon putusan yang seadil-adilnya dengan mempertimbangkan usia Erwin yang disebut 57 tahun, sikap kooperatif selama persidangan, serta kondisi keluarganya.

Untuk memperkuat pemahaman soal ancaman pidana dalam perkara narkotika, rujukan pada UU Nomor 35 Tahun 2009 yang dihimpun di laman resmi JDIH BPK dapat menjadi acuan teks pasal yang didakwakan.

Dampak dan Langkah Selanjutnya

Setelah pleidoi dibacakan, agenda persidangan berikutnya adalah pembacaan putusan oleh majelis hakim. Sampai tahap itu, kedua terdakwa masih berstatus sebagai pihak yang belum divonis, dan tuntutan seumur hidup belum berkekuatan hukum.

Bagi Erwin, pertaruhan utamanya ada pada penilaian majelis terhadap keabsahan barang bukti dan rantai penguasaan selama 12 hari. Jika majelis menerima dalil pembelaan, dakwaan kesatu berpotensi tidak terbukti. Sebaliknya, jika majelis menilai barang bukti sah, tuntutan JPU berpeluang besar dikabulkan.

Bagi Aksan, jalur pengakuan membuka ruang bagi pertimbangan hal-hal yang meringankan. Namun, pengakuan juga menutup peluang pembantahan unsur dakwaan. Posisi itu membuat permohonan keringanan menjadi satu-satunya pintu yang tersisa.

Publik di Bima menanti bagaimana majelis hakim menimbang dua strategi pembelaan yang berlawanan dalam satu perkara yang sama. Putusan akan menentukan apakah tuntutan seumur hidup dipertahankan, diringankan, atau gugur seluruhnya.

Analisis Redaksi

Perkara ini menarik bukan karena besarnya barang bukti, melainkan karena cara pembelaan membongkar celah prosedural. Argumen soal 12 hari rantai kustodi, tes urine AKP Malaungi yang positif metamfetamin dan amphetamine, serta tidak adanya surat perintah tugas resmi adalah serangan yang terarah pada jantung pembuktian. Dalam perkara narkotika, barang bukti adalah mahkota. Jika integritasnya diragukan, seluruh bangunan dakwaan ikut goyah.

Namun, publikasi fakta tes urine itu juga memantik pertanyaan yang lebih besar. Jika benar penyitaan dilakukan oleh aparat yang urinenya positif narkotika, standar pengawasan internal kepolisian patut dipertanyakan. Ini bukan sekadar soal satu perkara, melainkan soal kepercayaan terhadap prosedur penyitaan barang bukti yang selama ini dianggap mapan.

Di sisi lain, langkah Aksan mengakui perbuatan dan memohon keringanan adalah pilihan rasional secara hukum, tetapi menempatkannya pada posisi yang bergantung sepenuhnya pada kemurahan majelis. Dua strategi yang berseberangan ini pada akhirnya akan diuji oleh satu hal yang sama: seberapa ketat hakim membaca prosedur, bukan sekadar seberapa besar barang bukti yang dituduhkan.

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad