Mantan Kapolres Bima Kota Minta Bebas di Kasus Narkotika, Ini Alasan Pledoinya
Mantan Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Kuncoro melalui penasihat hukumnya meminta majelis hakim membebaskannya dari seluruh dakwaan dalam perkara narkotika. Permintaan itu disampaikan dalam nota pembelaan atau pledoi atas tuntutan pidana penjara seumur hidup dan denda Rp1 miliar yang diajukan Jaksa Penuntut Umum (JPU).
Kronologi Sidang Pledoi di PN Raba Bima
Persidangan perkara narkotika dengan terdakwa mantan Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Kuncoro berlangsung di Pengadilan Negeri Raba, Bima, Kamis (19/11). Agenda sidang tersebut adalah pembacaan nota pembelaan dari tim penasihat hukum terdakwa.
Kuasa hukum Didik, Muhammad Basrun, S.H., M.H., membacakan sejumlah poin pembelaan yang intinya meminta majelis hakim menyatakan kliennya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana narkotika. Permintaan itu disampaikan setelah JPU sebelumnya menuntut hukuman pidana penjara seumur hidup dan denda Rp1 miliar.
Dalam pledoi tersebut, tim penasihat hukum juga meminta hak-hak terdakwa dipulihkan serta dibebaskan dari tahanan sepanjang tidak terdapat dasar hukum lain. Permohonan itu disampaikan sebagai bagian dari pembelaan atas dakwaan alternatif pertama maupun kedua yang diajukan JPU.
“Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat, serta martabatnya,” demikian permohonan tim penasihat hukum dalam nota pembelaan, seperti dikutip dari Suara NTB.
Alasan Pledoi: Uang Rp1 Miliar hingga Sabu 488 Gram
Pembelaan menyoroti sejumlah alat bukti yang dinilai JPU tidak cukup mengaitkan Didik dengan tindak pidana narkotika. Salah satunya adalah uang Rp1 miliar yang diakui diterima Didik. Menurut tim penasihat hukum, uang itu berkaitan dengan permintaan Malaungi agar tidak dimutasi dari jabatan Kasat Resnarkoba.
“Uang tersebut berkaitan dengan permintaan Malaungi agar tidak dimutasi dari jabatan Kasat Resnarkoba, bukan sebagai imbalan atas perlindungan atau keterlibatan dalam peredaran narkotika,” demikian pokok pembelaan yang disampaikan tim penasihat hukum dalam persidangan.
Pembelaan juga menilai keterlibatan Malaungi, Boy, dan Koko Erwin dalam perkara narkotika tidak serta-merta dapat dikaitkan dengan Didik. Menurut tim penasihat hukum, harus ada bukti yang menunjukkan adanya pengetahuan, persetujuan, perintah, atau kesepakatan dari terdakwa terkait tindak pidana narkotika.
“Keterlibatan Malaungi, Boy, dan Koko Erwin dalam perkara narkotika tidak serta-merta dapat dikaitkan dengan Terdakwa tanpa adanya bukti yang menunjukkan pengetahuan, persetujuan, perintah, atau kesepakatan terdakwa,” kata pembelaan.
Terkait keterangan Koko Erwin dan Boy, kuasa hukum menyebut kedua orang tersebut tidak pernah berkomunikasi langsung dengan Didik. Karena itu, keterangan mereka dinilai belum cukup membuktikan adanya kesepakatan maupun perintah dari terdakwa terkait kegiatan peredaran narkotika.
Tim penasihat hukum juga mempersoalkan transaksi melalui rekening Bank Panin atas nama Reni Susilawati dan Romli. Menurut mereka, pergerakan uang serta penggunaan rekening pihak lain tidak dengan sendirinya membuktikan dana tersebut berasal dari tindak pidana narkotika. Mereka menyebut ada dokumen proyek, pengembalian dana transaksi properti, serta kerja sama pendanaan SPPG yang menjadi kemungkinan sumber dana lain.
Selain itu, keberadaan sabu dengan berat sekitar 488,496 gram dinilai tidak otomatis membuktikan keterlibatan Didik. Tim penasihat hukum menegaskan harus ada hubungan pembuktian yang jelas antara barang bukti tersebut dengan terdakwa.
“Keberadaan dan berat barang bukti tersebut tidak secara otomatis membuktikan keterlibatan maupun kesalahan Terdakwa tanpa adanya hubungan pembuktian yang jelas,” tutur tim penasihat hukum.
Pihak yang Terlibat dan Pernyataan Mereka
Perkara ini menempatkan sejumlah nama dalam pusaran persidangan. Selain Didik sebagai terdakwa, ada Malaungi, Boy, dan Koko Erwin yang disebut dalam pembelaan. Nama Reni Susilawati dan Romli juga muncul terkait rekening Bank Panin yang ditelusuri dalam perkara ini.
Muhammad Basrun selaku kuasa hukum Didik menjadi penyampai utama argumen pembelaan. Ia menegaskan bahwa unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada kliennya belum terbukti secara sah dan meyakinkan. Permintaan bebas atau vrijspraak diajukan karena dakwaan alternatif pertama dan kedua dinilai tidak terpenuhi.
Dari sisi penuntut, JPU sebelumnya menuntut pidana penjara seumur hidup dan denda Rp1 miliar. Tuntutan itu menjadi dasar bagi tim penasihat hukum untuk menyusun pembelaan yang menyerang konstruksi perkara, terutama soal kaitan antara alat bukti dan terdakwa.
Koko Erwin sendiri, berdasarkan pemberitaan terkait, juga mengajukan permintaan bebas dalam perkara yang sama. Sementara Aksan meminta hukuman diringankan. Dinamika ini menunjukkan perkara narkotika di Bima melibatkan beberapa terdakwa dengan strategi pembelaan masing-masing.
Latar Belakang Perkara dan Konteks Hukumnya
Didik Putra Kuncoro menjabat sebagai Kapolres Bima Kota sebelum perkara ini mencuat. Posisi tersebut membuat namanya menjadi perhatian publik ketika ia ditarik ke dalam perkara narkotika bersama sejumlah nama lain.
Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, JPU mengajukan tuntutan berdasarkan dakwaan yang disusun dari hasil penyidikan. Terdakwa kemudian diberi ruang menyampaikan pembelaan atau pledoi atas tuntutan tersebut. Pledoi dapat berisi bantahan terhadap unsur-unsur pidana, sanggahan atas alat bukti, hingga permintaan putusan bebas.
Putusan bebas atau vrijspraak berbeda dari lepas dari segala tuntutan hukum (onslag). Vrijspraak diberikan ketika pengadilan menilai unsur tindak pidana tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Adapun onslag diberikan ketika perbuatan terdakwa terbukti, tetapi bukan merupakan tindak pidana atau terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
Dalam perkara narkotika, pembuktian biasanya bertumpu pada barang bukti, keterangan saksi, keterangan ahli, surat, dan petunjuk. Keterkaitan antara barang bukti dan terdakwa menjadi titik krusial. Karena itu, pembelaan menyoroti absennya hubungan langsung antara sabu 488,496 gram dan Didik, serta menawarkan penjelasan alternatif atas aliran dana di rekening yang dipersoalkan.
Praktik penggunaan rekening pihak lain dalam transaksi keuangan memang kerap menjadi bagian dari analisis penyidik. Namun, pengadilan menuntut pembuktian bahwa dana tersebut benar-benar berasal dari tindak pidana. Di sinilah pembelaan mencoba membangun narasi bahwa ada sumber dana lain, seperti proyek, pengembalian dana transaksi properti, dan kerja sama pendanaan SPPG.
Dampak dan Langkah Selanjutnya
Permintaan bebas ini menjadi ujian bagi konstruksi perkara yang dibangun penyidik dan JPU. Jika majelis hakim menerima pledoi, Didik akan keluar dari tahanan dan hak-haknya dipulihkan. Sebaliknya, jika pembelaan ditolak, majelis hakim dapat menjatuhkan pidana sesuai tuntutan atau mempertimbangkan amar putusan lain.
Bagi publik Bima, perkara ini menyita perhatian karena melibatkan mantan pejabat kepolisian di wilayah tersebut. Kasus narkotika dengan barang bukti ratusan gram dan dugaan aliran dana miliaran rupiah menjadi sorotan, terutama ketika dikaitkan dengan jabatan Kasat Resnarkoba yang disebut dalam pembelaan.
Agenda berikutnya adalah putusan majelis hakim. Sebelum itu, JPU masih memiliki kesempatan menyampaikan tanggapan atas pledoi terdakwa. Proses ini akan menentukan apakah dakwaan dinilai terbukti atau tidak.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada informasi mengenai jadwal pembacaan putusan. Yang jelas, permintaan bebas dari tim penasihat hukum telah membuka babak baru dalam persidangan perkara narkotika yang menjerat mantan Kapolres Bima Kota tersebut.
Analisis Redaksi
Pledoi yang disampaikan tim penasihat hukum Didik Putra Kuncoro menempatkan pembuktian sebagai medan pertempuran utama. Serangan terhadap kaitan antara uang Rp1 miliar, rekening pihak lain, dan barang bukti sabu 488,496 gram adalah strategi klasik untuk mematahkan rantai pembuktian. Jika rantai itu putus, unsur pidana dianggap tidak terpenuhi.
Namun, publik berhak mencermati apakah penjelasan alternatif yang diajukan pembelaan benar-benar memiliki dasar dokumen yang kuat. Klaim soal proyek, pengembalian dana transaksi properti, dan kerja sama pendanaan SPPG harus diuji di persidangan. Tanpa bukti pendukung, argumen tersebut hanya menjadi narasi yang belum terverifikasi.
Yang juga krusial adalah posisi Malaungi, Boy, dan Koko Erwin. Pembelaan menegaskan tidak ada komunikasi langsung dengan Didik. Tetapi dalam perkara narkotika, keterkaitan tidak selalu dibangun melalui komunikasi langsung; bisa melalui perintah, persetujuan, atau pola hubungan yang terbukti dari alat bukti lain. Majelis hakim dituntut jeli memilah antara ketiadaan komunikasi langsung dan ada atau tidaknya kesepakatan.
Perkara ini pada akhirnya bukan hanya soal nasib seorang mantan Kapolres. Ia menjadi cermin bagaimana pengadilan menguji kualitas penyidikan dan penuntutan dalam kasus narkotika yang melibatkan pejabat. Putusan nanti akan menjadi rujukan apakah konstruksi perkara ini berdiri di atas bukti yang sah dan meyakinkan, atau justru goyah di ruang sidang.
Sumber: hukumonline.com
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0