Hukum Gagap Terhadap Penguasa: Kritik atas Ketimpangan Penegakan Hukum
Hukum yang begitu gagah mengadili bawahan, tiba-tiba gagap ketika harus mengadili pemegang kekuasaan tertinggi. Sindiran itu kembali mengemuka lewat artikel Kompas berjudul "Hukum Gagap Terhadap Penguasa", yang menyoroti ketimpangan penegakan hukum di Indonesia.
Judul itu bukan tanpa alasan. Dalam pemberitaan harian Kompas, hukum digambarkan punya dua wajah: garang saat berhadapan dengan warga kecil, tetapi kelu ketika berhadapan dengan mereka yang memegang kekuasaan.
Kritik ini menohok karena menyentuh inti persoalan supremasi hukum. Bukan soal banyak atau sedikitnya perkara, melainkan soal konsistensi: apakah hukum berlaku sama bagi semua orang, atau hanya bagi mereka yang tidak punya kuasa.
Dua Wajah Hukum dalam Pemberitaan Kompas
Artikel Kompas itu tidak menyebut nama, angka, atau kasus tertentu. Ia bekerja sebagai pernyataan sikap: sebuah kritik atas fenomena yang dianggap sudah lama mengakar.
Kalimat pembukanya sederhana, tetapi menusuk. Hukum disebut "begitu gagah mengadili bawahan", lalu "tiba-tiba gagap" ketika berhadapan dengan pemegang kekuasaan tertinggi.
Pilihan kata "gagap" menarik dicermati. Gagap bukan berarti tidak tahu apa yang harus dilakukan, melainkan kehilangan kemampuan untuk mengucapkannya. Dalam konteks hukum, itu berarti aparat penegak hukum tahu ada dugaan pelanggaran, tetapi tidak mampu atau tidak berani melangkah.
Kompas memilih sudut pandang editorial, bukan laporan peristiwa. Karena itu, kekuatan teksnya terletak pada sindiran dan pembandingan, bukan pada data. Namun justru di situlah nilai kritiknya: ia merangkum kegelisahan publik yang sering muncul setiap kali kasus yang melibatkan orang kuat berjalan lambat atau berhenti di tengah jalan.
Mengapa Penegakan Hukum Disebut Tajam ke Bawah
Ungkapan "tajam ke bawah, tumpul ke atas" sudah lama menjadi frasa populer di ruang publik Indonesia. Ia menggambarkan kecurigaan bahwa proses hukum lebih cepat dan lebih keras terhadap warga biasa, sementara terhadap pejabat atau orang berpengaruh, prosesnya berbelit.
Kecurigaan itu tidak lahir dari ruang kosong. Dalam berbagai diskusi publik, kritik serupa berulang: perkara kecil bisa cepat masuk pengadilan, sementara perkara besar yang menyangkut kepentingan kekuasaan sering berhenti pada tahap penyelidikan.
- Warga kecil berhadapan dengan proses hukum yang cepat dan sederhana.
- Kasus yang melibatkan orang berpengaruh cenderung berlarut dan penuh syarat.
- Publik menilai ada kesenjangan antara bunyi undang-undang dan praktiknya.
Kritik Kompas menegaskan bahwa persoalan ini bukan sekadar persepsi. Selama hukum terlihat ragu menghadapi kekuasaan, kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum akan terus terkikis.
Posisi Hukum ketika Berhadapan dengan Kekuasaan
Secara teori, hukum adalah alat untuk membatasi kekuasaan. Konstitusi menempatkan semua warga negara setara di hadapan hukum, tanpa pengecualian jabatan atau kedudukan.
Namun dalam praktik, penegakan hukum selalu bersinggungan dengan politik, ekonomi, dan relasi kuasa. Aparat penegak hukum bekerja di dalam sistem yang tidak netral. Ketika kasus menyentuh kepentingan besar, tekanan bisa datang dari banyak arah.
Di sinilah istilah "gagap" menjadi relevan. Hukum tidak selalu absen, tetapi bisa kehilangan suara. Ia hadir secara formal, tetapi tidak bergerak secara substansial.
Pembanding yang sering dipakai publik adalah pengalaman negara lain yang menghadapi persoalan serupa. Sejumlah kajian internasional, seperti yang dirangkum Transparency International, menempatkan independensi peradilan dan penegakan hukum sebagai faktor kunci dalam pemberantasan korupsi. Ketika lembaga penegak hukum tidak independen, kasus-kasus besar cenderung mandek.
Dampak Kritik Publik terhadap Kepercayaan pada Hukum
Kritik seperti yang dimuat Kompas bukan sekadar wacana. Ia mencerminkan suasana publik yang mudah terbakar setiap kali ada kasus hukum yang dinilai tidak adil.
Dampaknya berlapis. Pertama, kepercayaan terhadap proses hukum menurun. Warga yang merasa tidak akan mendapat keadilan cenderung enggan melapor atau mencari keadilan lewat jalur resmi.
Kedua, muncul sinisme terhadap lembaga. Setiap keputusan hukum yang melibatkan orang kuat akan dibaca dengan curiga, bahkan sebelum prosesnya selesai.
Ketiga, kritik semacam ini menekan pemerintah dan lembaga penegak hukum untuk menjelaskan diri. Tekanan publik, meski tidak selalu berujung pada perubahan, setidaknya menjaga isu ini tetap hidup di ruang diskusi.
Namun kritik tanpa tindak lanjut mudah menguap. Tanpa reformasi kelembagaan, ungkapan "hukum gagap" akan terus dipakai dari satu generasi ke generasi berikutnya.
Langkah Berikutnya: Reformasi atau Sekadar Wacana
Pertanyaan yang tersisa adalah apa yang harus dilakukan. Kritik Kompas tidak menawarkan resep, tetapi arahnya jelas: hukum harus berdiri sama tegak di hadapan semua orang.
Ada beberapa hal yang sering disebut dalam diskusi publik sebagai prasyarat. Pertama, independensi lembaga penegak hukum harus dijaga dari intervensi kekuasaan. Kedua, proses seleksi dan pengawasan aparat hukum perlu diperkuat. Ketiga, transparansi penanganan perkara besar harus ditingkatkan agar publik bisa menilai sendiri.
Yang paling mendasar adalah kemauan politik. Tanpa itu, reformasi hukum hanya berhenti sebagai dokumen.
Kompas menutup kritiknya dengan nada yang tidak memberi ruang kompromi: hukum yang gagap terhadap penguasa adalah hukum yang kehilangan marwahnya. Selama ketimpangan itu bertahan, keadilan hanya berlaku bagi mereka yang tidak punya kuasa untuk menghindarinya.
Analisis Redaksi
Kritik "hukum gagap terhadap penguasa" menyentuh titik paling sensitif dalam sistem hukum Indonesia: ketimpangan akses terhadap keadilan. Persoalannya bukan pada bunyi undang-undang, yang secara formal menjamin kesetaraan, melainkan pada praktik di lapangan yang kerap berpihak pada yang kuat.
Redaksi menilai kritik ini sah dan perlu terus disuarakan. Selama hukum terlihat ragu menghadapi kekuasaan, kepercayaan publik tidak akan pulih. Kesenjangan penanganan perkara antara warga biasa dan orang berpengaruh adalah luka lama yang belum sembuh.
Namun kritik juga harus diikuti tuntutan konkret. Publik perlu mendorong transparansi penanganan perkara besar, memperkuat pengawasan terhadap aparat penegak hukum, dan menolak segala bentuk intervensi terhadap proses hukum. Tanpa itu, "hukum gagap" akan tetap menjadi judul yang relevan, bukan peringatan yang mengubah keadaan.
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0