Dinsos Kaltim Dorong Warga Perbarui Data Kesejahteraan Lewat Perlinsos Sebelum 31 Desember 2026
- Jaya Mualimin Sebut Partisipasi Baru 18 Persen
- Penyebab Rendahnya Capaian Pemutakhiran Data
- DTSEN Jadi Basis Tunggal Bantuan Sosial 2027
- Kutai Timur Kerahkan 2.311 Agen, Balikpapan Sudah Uji Coba
- Yang Perlu Disiapkan Warga Sebelum 31 Desember 2026
- Analisis Redaksi: Jangan Sampai Warga Miskin Jadi Korban Data
Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur mengejar pemutakhiran data kesejahteraan warga melalui portal Perlindungan Sosial (Perlinsos) sebelum batas akhir 31 Desember 2026. Hingga November, partisipasi baru sekitar 18 persen dari target 4,17 juta penduduk, sementara warga yang tidak memperbarui data berisiko kehilangan bantuan sosial pada 2027.
Jaya Mualimin Sebut Partisipasi Baru 18 Persen
Kepala Dinas Sosial Kaltim Jaya Mualimin mengungkapkan capaian pemutakhiran data di wilayahnya masih jauh dari harapan. Dari total target 4,17 juta penduduk pada rentang desil satu hingga sepuluh, tingkat partisipasi baru menyentuh sekitar 18 persen per November 2026.
"Pengguna cukup mengakses laman perlinsos.kemensos.go.id menggunakan akun Identitas Kependudukan Digital (IKD) atau Nomor Induk Kependudukan (NIK) disertai verifikasi wajah," ujarnya di Samarinda, Jumat, seperti dikutip dari laporan ANTARA Kaltim.
Selain identitas digital, warga perlu melampirkan dokumen pendukung. Daftarnya mencakup Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), ID Pelanggan listrik PLN, hingga data kepemilikan kendaraan.
Menurut Jaya, portal besutan Kementerian Sosial itu bisa diakses warga secara mandiri maupun dengan pendampingan agen. Keduanya tidak dipungut biaya alias gratis.
Angka 18 persen itu menjadi sinyal penting. Sebab, waktu yang tersisa menuju akhir tahun tinggal hitungan pekan, sementara basis data yang harus diperbarui mencakup hampir seluruh lapisan desil kesejahteraan.
Penyebab Rendahnya Capaian Pemutakhiran Data
Jaya menyebut keterbatasan pemahaman masyarakat terhadap mekanisme pendaftaran berbasis daring sebagai salah satu penyebab utama rendahnya capaian. Banyak warga belum terbiasa dengan proses verifikasi wajah dan unggah dokumen secara digital.
Kendala lain yang tersirat dari keterangan Dinsos adalah soal perangkat. Sebagian warga, terutama kelompok lanjut usia, tidak memiliki gawai yang memadai atau terkendala mengoperasikannya.
Karena itu, Dinsos Kaltim tidak hanya mengandalkan pendaftaran mandiri. Mereka melibatkan sejumlah unsur pendamping di lapangan:
- Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)
- Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)
- Karang Taruna dan kader lokal
- Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai instruksi Menteri Dalam Negeri
Masyarakat umum juga bisa mendaftar sebagai agen pendamping melalui laman agent-perlinsos.kemensos.go.id. Agen ini diarahkan membantu pendataan warga di tingkat desa dan kelurahan, terutama bagi lansia dan warga yang terkendala gawai.
DTSEN Jadi Basis Tunggal Bantuan Sosial 2027
Pemutakhiran data ini bukan sekadar administrasi. Data yang masuk akan divalidasi ke dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), yang bakal menjadi basis utama penyaluran sejumlah program perlindungan sosial pemerintah.
Dua program yang paling menonjol adalah Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT). Keduanya menyentuh langsung rumah tangga miskin dan rentan.
Konsekuensinya tegas. Warga yang tidak memperbarui data berisiko mengalami penonaktifan kepesertaan bantuan sosial pada 2027 karena datanya tidak tervalidasi ke dalam DTSEN.
"Masyarakat yang tidak memperbarui datanya berisiko mengalami penonaktifan kepesertaan bantuan sosial pada tahun 2027 akibat tidak tervalidasinya data ke dalam DTSEN," kata Jaya.
Bagi pemerintah daerah, DTSEN berfungsi sebagai rujukan tunggal. Selama ini data penerima bantuan kerap tersebar di berbagai basis data yang berbeda, sehingga rawan tumpang tindih dan salah sasaran. Validasi lewat Perlinsos menjadi pintu masuk untuk merapikan itu.
Kutai Timur Kerahkan 2.311 Agen, Balikpapan Sudah Uji Coba
Percepatan tidak hanya dilakukan di tingkat provinsi. Pemerintah kabupaten dan kota di Kaltim bergerak dengan cara masing-masing.
Kabupaten Kutai Timur mengerahkan 2.311 agen pendamping untuk mengejar target partisipasi hingga 50 persen pada akhir Desember 2026. Jumlah itu menjadi salah satu pengerahan terbesar di wilayah tersebut.
Kota Balikpapan lebih dulu menjalani uji coba Perlinsos Digital di seluruh 34 kelurahan. Pengalaman Balikpapan menjadi rujukan bagi daerah lain yang baru memulai proses serupa.
Selain pendaftaran mandiri dan pendampingan agen, portal Perlinsos dilengkapi fitur sanggah. Warga bisa memantau status pengajuan secara daring, sebuah mekanisme yang disebut untuk menjamin transparansi dan akurasi data penerima bantuan.
Fitur sanggah penting karena kesalahan data kerap terjadi. Warga yang namanya tidak lagi tercantum atau status ekonominya dinilai tidak tepat bisa mengajukan koreksi melalui kanal tersebut.
Yang Perlu Disiapkan Warga Sebelum 31 Desember 2026
Bagi warga Kaltim yang belum memperbarui data, tenggat 31 Desember 2026 menjadi batas yang tak bisa ditawar. Prosesnya bisa dilakukan sendiri atau minta bantuan agen pendamping resmi.
Dokumen yang perlu disiapkan meliputi KTP, KK, ID pelanggan listrik PLN, dan data kepemilikan kendaraan. Akses masuk menggunakan akun IKD atau NIK dengan verifikasi wajah.
Dinsos Kaltim menegaskan layanan pendampingan tidak dipungut biaya. Warga diminta waspada terhadap pihak yang mengutip bayaran untuk pengurusan data kesejahteraan.
Setelah data masuk, status pengajuan dapat dipantau secara daring. Jika ada ketidaksesuaian, fitur sanggah bisa digunakan untuk mengajukan perbaikan.
Langkah berikutnya ada di tangan pemerintah daerah. Dengan sisa waktu yang sempit, efektivitas pengerahan agen di lapangan akan menentukan apakah target partisipasi bisa dikejar atau tidak sebelum pergantian tahun anggaran.
Analisis Redaksi: Jangan Sampai Warga Miskin Jadi Korban Data
Ada ironi dalam kebijakan ini. Bantuan sosial dirancang untuk kelompok paling rentan, tetapi justru kelompok itulah yang paling sulit menjangkau portal digital. Verifikasi wajah, unggah dokumen, dan akses gawai menjadi tembok bagi lansia dan warga pelosok. Angka partisipasi 18 persen per November bukan kegagalan warga, melainkan cermin kesiapan infrastruktur pendampingan.
Pemerintah provinsi sudah menyadari hal itu dengan mengerahkan TKSK, PSM, Karang Taruna, hingga ASN. Namun pengerahan besar-besaran di akhir tahun terkesan reaktif. Sosialisasi seharusnya berjalan sejak jauh hari, bukan dikebut saat tenggat sudah di depan mata. Kutai Timur dengan 2.311 agen menunjukkan bahwa kapasitas pendampingan bisa disiapkan jika ada kemauan politik dan anggaran.
Risiko penonaktifan kepesertaan pada 2027 adalah hukuman berat bagi keluarga miskin. Karena itu, DTSEN sebaiknya tidak diperlakukan sebagai alat seleksi kaku, tetapi sebagai basis data yang terus diperbaiki. Daerah perlu mekanisme banding yang cepat dan mudah, bukan sekadar fitur sanggah di dalam portal. Tanpa itu, ketepatan sasaran yang dikejar justru melahirkan kelompok baru yang terlewat.
Sumber: perlinsos.kemensos.go.id
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0