Tragedi Listrik Palangka Raya: 7.000 Ayam Mati dan Tiga Koreksi Hukum atas Kegagalan Energi
- Kronologi: Dari Pemadaman Berulang ke Lemparan Bangkai Ayam
- Hak atas Energi dan Kegagalan Pilar Energy Security
- Tata Kelola Energi Monosentris dan Matinya Kemandirian Warga
- Kompensasi yang Adil dan Doktrin Kepercayaan Publik
- Langkah Selanjutnya: Desentralisasi dan Pertanggungjawaban Hukum
- Analisis Redaksi: Ketika Listrik Mati, Hukum Harus Hadir
Jumat, 30 Oktober 2026, wajah tata kelola energi nasional kembali tertampar. Ribuan bangkai ayam dilempar ke halaman kantor PLN UP3 Palangka Raya oleh Satrio, peternak yang kehilangan 7.000 ekor ayam akibat pemadaman listrik berulang. Kerugiannya ditaksir Rp200 juta.
Dalam opininya di IBTimes, Rizqo Dzulqornain—praktisi legal dan peneliti di perusahaan EPC solar panel Solariz PV—menilai peristiwa ini bukan sekadar insiden lokal. Ia menyebutnya sebagai cermin kegagalan tata kelola energi yang lebih luas, dan menawarkan tiga koreksi hukum: hak atas energi, desain tata kelola, serta kompensasi yang adil.
Kronologi: Dari Pemadaman Berulang ke Lemparan Bangkai Ayam
Peristiwa bermula dari pemadaman listrik yang berulang di Palangka Raya. Bagi rumah tangga, listrik mati mungkin hanya soal ketidaknyamanan. Bagi Satrio, dampaknya jauh lebih fatal.
Satrio adalah peternak yang mengandalkan genset cadangan untuk menjaga kandang tetap hidup saat pasokan PLN terputus. Namun pemadaman yang datang berulang kali membuat genset cadangan itu rusak. Tanpa pasokan listrik yang stabil, 7.000 ekor ayam mati. Kerugian ditaksir Rp200 juta.
Puncaknya pada Jumat, 30 Oktober 2026. Satrio melempar ribuan bangkai ayam ke halaman kantor PLN UP3 Palangka Raya. Aksi itu ia sebut sebagai bentuk “putus asa” karena pemadaman terus terjadi tanpa penyelesaian yang jelas.
“Pemadaman listrik yang berulang tidak hanya merusak genset cadangan miliknya, tetapi juga membunuh 7.000 ekor ayam di peternakannya,” tulis Rizqo, mengutip pengakuan Satrio.
Insiden ini tidak berdiri sendiri. Ia menjadi simbol bagaimana kegagalan pasokan listrik dapat menghancurkan usaha warga dalam hitungan jam—sesuatu yang jarang terlihat dalam statistik rasio elektrifikasi.
Hak atas Energi dan Kegagalan Pilar Energy Security
Rizqo menolak cara pandang yang mereduksi hubungan PLN dan warga menjadi transaksi jual-beli biasa. Menurutnya, warga membayar tagihan bukan berarti hak atas listrik hanya sebatas barang yang dibeli.
“Hak atas energi sekalipun belum disebut secara eksplisit dalam konstitusi, hak ini setidaknya berelasi dan merupakan bagian dari hak konstitusional untuk hidup sejahtera (Pasal 28H UUD 1945),” tulisnya.
Ia merujuk Pasal 29 UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan yang menyebut konsumen berhak “mendapat tenaga listrik secara terus-menerus dengan mutu dan keandalan yang baik.” Bagi Rizqo, hak itu melekat karena warga adalah warga negara Indonesia, bukan karena status pelanggan PLN.
Dalam diskursus global, dikenal konsep Trilemma Energi: negara harus menyeimbangkan Energy Security (keandalan pasokan), Energy Equity (keterjangkauan akses), dan Environmental Sustainability (keberlanjutan lingkungan). Pemadaman berulang di Palangka Raya, kata Rizqo, adalah bentuk konkret kegagalan pilar pertama.
“Pemenuhan hak atas energi tidak dapat lagi diukur sekadar dari rasio elektrifikasi, melainkan dari keandalan pasokan listrik yang berdampak nyata di lingkungan masyarakat,” tegasnya.
Ia membedakan dampak pemadaman bagi rumah tangga dan pelaku usaha. Bagi rumah tangga, listrik mati adalah simbol ketidaknyamanan. Bagi peternak, pengusaha, atau pemilik pabrik, listrik yang mati berjam-jam berarti kerugian bahkan kebangkrutan.
Tata Kelola Energi Monosentris dan Matinya Kemandirian Warga
Rizqo mempertanyakan mengapa runtuhnya suplai listrik di satu titik bisa melumpuhkan aktivitas satu wilayah. Jawabannya, menurut dia, ada pada desain arsitektur energi Indonesia yang terpusat.
Ia mengutip Elinor Ostrom, pemenang Nobel Ekonomi, melalui teori Tata Kelola Polisentris (Polycentric Governance). Teori itu membuktikan sistem sumber daya yang dikelola satu otoritas pusat tunggal (monocentric) rentan gagal merespons krisis lokal. Sebaliknya, sistem polisentris—banyak pusat produksi energi mandiri di tingkat lokal yang saling terhubung—lebih adaptif, efisien, dan tahan banting.
“Sistem polisentris dalam tata negara Indonesia jamak dikenal sebagai desentralisasi,” tulisnya.
Yang disorot Rizqo adalah kebijakan yang justru mematikan upaya energi mandiri di akar rumput. Ia menunjuk Permen ESDM No. 2/2024, tepatnya Pasal 13, yang menghapus skema net-metering (ekspor listrik).
Bunyi pasal itu: “Kelebihan energi listrik dari Sistem PLTS Atap yang masuk ke jaringan Pemegang IUPTLU tidak diperhitungkan dalam penentuan jumlah tagihan listrik Pelanggan PLTS Atap.”
Frasa kunci “tidak diperhitungkan” dinilai praktis mematikan daya tarik pemasangan energi mandiri. Praktik polisentris tidak bisa berkembang selama pengaturan monosentris masih mengakar kuat.
“Tata kelola monosentris telah menuntut warga untuk terus bergantung pada jaringan PLN an sich. Padahal, di saat bersamaan, PLN telah terbukti secara nyata tidak sanggup memberi tenaga listrik secara terus-menerus dengan mutu dan keandalan yang baik,” tulis Rizqo.
Ia menegaskan penguasaan energi oleh negara tidak seharusnya dilakukan dengan “mengebiri” kemandirian energi warga. Negara dapat hadir sebagai fasilitator atau katalisator menuju transisi energi yang polisentris.
Kompensasi yang Adil dan Doktrin Kepercayaan Publik
Bagian paling ditunggu dari insiden Palangka Raya adalah ganti rugi. Ketika 7.000 ayam mati dan kerugian Rp200 juta muncul, siapa yang bertanggung jawab?
Sistem hukum Indonesia memiliki instrumen kompensasi melalui Permen ESDM No. 2/2025. Secara teknis, kompensasi diberikan dengan pengurangan tagihan listrik.
Rizqo menilai cara itu tidak sepadan. “Mem-barter kerugian ratusan juta rupiah yang dialami peternak dengan pengurangan tagihan listrik beberapa puluh ribu rupiah oleh PLN sebagai bentuk kompensasi—rasa-rasanya seperti sebuah penghinaan terhadap nilai keadilan,” tulisnya.
Ia membedah persoalan ini dengan Doktrin Kepercayaan Publik (Public Trust Doctrine). Doktrin klasik itu menegaskan negara bukan “pemilik privat” atas sumber daya alam dan infrastruktur vital. Negara hanya Wali (Trustee) yang diberi amanat, dan rakyat adalah Penerima Manfaat (Beneficiaries).
Sebagai Trustee, negara melalui penyedia tenaga listrik memiliki fiduciary duty (kewajiban fidusia) untuk mengelola hajat hidup orang banyak dengan tingkat kehati-hatian tinggi.
“Ketika kelalaian suplai listrik memicu keruntuhan ekonomi warga bahkan negara, ini bukan lagi sekadar wanprestasi biasa yang dikenal dalam hukum perdata, lebih jauh, ini merupakan bentuk pengkhianatan atas amanat yang telah diberi,” tegasnya.
Karena belum ada payung hukum yang mengatur tuntutan ganti rugi ideal, Rizqo menilai kasus seperti ini layak diajukan ke meja hijau. Pembuktian sebab-akibat kelalaian dapat dilakukan di pengadilan, dengan catatan beban pembuktian tidak mempersulit mereka yang buta hukum.
Langkah Selanjutnya: Desentralisasi dan Pertanggungjawaban Hukum
Rizqo menutup opininya dengan seruan agar negara dan penyedia energi berbenah. Mereka, katanya, harus berhenti berlindung di balik monopoli dan kompensasi yang cenderung “basa-basi.”
Ada tiga agenda yang ia usulkan:
- Menjamin keandalan pasokan listrik sebagai pemenuhan hak konstitusional warga, bukan sekadar layanan komersial.
- Mendesentralisasikan pengelolaan energi dengan membuka ruang bagi produksi energi mandiri di tingkat lokal, termasuk merevisi kebijakan yang mematikan insentif PLTS Atap.
- Membangun mekanisme pertanggungjawaban hukum yang setara ketika hak warga “hangus” bersamaan dengan berhentinya suplai listrik.
“Kedaulatan energi hanya memiliki arti apabila negara dan penyedia energi mampu menjamin keandalan pasokan, mendesentralisasikan pengelolaan, dan bertanggung jawab penuh,” tulis Rizqo.
Hingga berita ini ditulis, belum ada pernyataan resmi dari PLN UP3 Palangka Raya maupun Kementerian ESDM terkait tuntutan ganti rugi Satrio. Namun insiden ini telah membuka diskusi lebih luas tentang arah kebijakan energi Indonesia.
Analisis Redaksi: Ketika Listrik Mati, Hukum Harus Hadir
Opini Rizqo menyentuh titik yang sering luput dalam pemberitaan energi: listrik bukan komoditas biasa. Ia adalah prasyarat hidup. Ketika 7.000 ayam mati karena pemadaman, yang runtuh bukan hanya usaha satu peternak, melainkan kepercayaan publik pada janji negara.
Kritik terhadap Permen ESDM No. 2/2024 layak didengar. Menghapus net-metering di tengah krisis keandalan pasokan adalah kebijakan yang kontradiktif. Alih-alih memperkuat energi terbarukan dan kemandirian warga, regulasi itu justru mengunci ketergantungan pada satu jaringan. Desentralisasi energi bukan ancaman bagi PLN, melainkan jalan keluar dari kerentanan sistem tunggal.
Soal kompensasi, gagasan membawa kasus ini ke pengadilan memang berisiko. Biaya litigasi bisa jauh lebih besar dari kerugian Rp200 juta. Namun preseden hukum perlu dibangun. Selama ganti rugi hanya berbentuk pengurangan tagihan puluhan ribu rupiah, tidak akan ada efek jera. Negara sebagai Trustee harus membuktikan bahwa amanat itu dijalankan dengan kehati-hatian, bukan sekadar slogan.
Yang paling mendesak adalah kejelasan regulasi. Tanpa payung hukum yang mengatur ganti rugi akibat pemadaman, kasus seperti Satrio akan terus berulang di berbagai daerah. Listrik mati bisa terjadi kapan saja. Yang tidak boleh mati adalah tanggung jawab hukum.
Sumber: esdm.go.id
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0