Listyo Sigit Terancam Pasal Makar: Mengapa Penyadapan Harus Dibuktikan Mengarah ke Penggulingan Pemerintahan
- Kronologi: Dari Konferensi Pers Polri hingga Penundaan Ekspose
- Peran Empat Tersangka Menurut Kapolri Suyudi Ario Seto
- Pasal Makar dan Tantangan Membuktikan Kausalitas Penyadapan
- Respons Polri dan Sorotan Publik atas Konflik Kepentingan
- Langkah Selanjutnya: Ekspose Ditunda dan Pembuktian yang Dinanti
- Analisis Redaksi: Ujian Transparansi di Balik Pasal Makar
Pakar hukum pidana menilai penyidik harus membuktikan hubungan sebab-akibat antara penyadapan ilegal yang diduga dilakukan empat jenderal Polri dan tindak pidana makar terhadap Presiden Prabowo. Tanpa pembuktian unsur kausalitas yang transparan, kasus ini berisiko memicu narasi liar soal konflik kepentingan.
Kronologi: Dari Konferensi Pers Polri hingga Penundaan Ekspose
Kasus ini bermula pada 3 November 2026. Polri mengumumkan penetapan tersangka terhadap mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, dan Irjen Eko Hadi. Ketiganya diduga menyadap Presiden Republik Indonesia, sejumlah pejabat pemerintah, anggota DPR, tokoh politik, aktivis, hingga mahasiswa tanpa prosedur penegakan hukum yang sah.
Saat itu, pasal yang dikenakan ada tiga: penyadapan, akses ilegal, dan manipulasi elektronik. Namun sehari setelah konferensi pers, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut tindakan tersebut diduga mengarah pada makar karena membahayakan keselamatan presiden.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menebalkan pernyataan itu. Ia menyatakan dugaan penyadapan terhadap presiden mengarah pada tindakan makar seperti tertulis dalam Pasal 191-193 KUHP. "Jadi mulai mengarah ke sana [makar] walaupun masih dalam proses pendalaman," klaim Yusril, Rabu (4/11).
Barulah pada 12 November 2026, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi III DPR mengungkap Polri telah menerbitkan Laporan Polisi terbaru untuk menyelidiki dugaan makar. "Di samping dugaan tindak pidana penyadapan, akses ilegal, dan menghilangkan dokumen elektronik, Polri juga telah menerbitkan laporan polisi terhadap dugaan tindak pidana turut serta dan/atau bersama atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana makar," kata Suyudi.
Namun ia mengingatkan temuan dalam perkara penyadapan tidak otomatis membuktikan adanya makar. "Dugaan perbuatan dan/atau permufakatan jahat yang bertujuan menggulingkan pemerintah masih memerlukan pendalaman lebih lanjut," ujarnya.
Hingga 17 November 2026, Polri menetapkan satu tersangka lagi, Irjen Slamet Uliandi, sehingga total menjadi empat orang. Penyidik Bareskrim Polri juga menggeledah rumah di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, yang diduga dijadikan posko makar oleh tersangka Eko Hadi. Sebanyak 59 saksi telah diperiksa. Agenda ekspose kasus bersama Kejaksaan Agung yang semula dijadwalkan Jumat (20/11) ditunda ke pekan berikutnya.
Peran Empat Tersangka Menurut Kapolri Suyudi Ario Seto
Dalam RDP dengan Komisi III DPR, Kapolri Suyudi Ario Seto membeberkan peran berbeda dari keempat tersangka dalam rangkaian operasi penyadapan ilegal.
- Listyo Sigit Prabowo: diduga memberi perintah dan menentukan target penyadapan, serta menjadi penerima akhir hasil penyadapan (end user).
- Ahrie Sonta: dituduh menerima perintah dari Listyo Sigit, meneruskannya kepada operator, melaporkan hasil, serta memerintahkan penghapusan dan pembubaran grup WhatsApp.
- Eko Hadi: diduga menerima perintah dari Slamet Uliandi yang disebut berasal dari Listyo Sigit, lalu memberikan persetujuan penyadapan melalui WhatsApp tanpa surat permohonan penyidik.
- Slamet Uliandi: diduga memberi persetujuan pelaksanaan penyadapan dan meneruskan laporan harian serta analisis hasil penyadapan kepada Listyo Sigit.
Meski peran masing-masing sudah dipaparkan, Polri belum menetapkan tersangka dalam kasus dugaan makar. "Belum, belum. Masih dalam proses," ujar Kapolri Suyudi, Selasa (17/11). Tiga tersangka ditahan di Rutan Mako Brimob Kelapa Dua, Depok, sementara Slamet Uliandi belum ditahan karena masih menjalani pemulihan kesehatan.
Pasal Makar dan Tantangan Membuktikan Kausalitas Penyadapan
Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Milda Istiqomah, menjelaskan definisi makar merujuk Pasal 160 KUHP, yakni niat melakukan serangan yang telah diwujudkan dengan adanya persiapan perbuatan. Ketentuan lebih rinci diatur dalam Pasal 191 hingga 196 KUHP.
Pasal 191 mengatur makar untuk membunuh, merampas kemerdekaan, atau membuat Presiden/Wakil Presiden tidak mampu menjalankan pemerintahan, dengan ancaman hukuman mati, penjara seumur hidup, atau maksimal 20 tahun. Pasal 193 mengatur makar dengan maksud menggulingkan pemerintah, ancaman maksimal 12 tahun, dan pemimpinnya 15 tahun. Pasal 196 mengatur permufakatan jahat atau persiapan melakukan tindak pidana dalam Pasal 191-194.
Menurut Milda, ada tiga hal yang harus digali penyidik. Pertama, niat (mens rea), apakah ada kehendak untuk membunuh atau melumpuhkan Presiden, memisahkan dari NKRI, atau menggulingkan pemerintahan. Kedua, persiapan perbuatan, yang dalam perkara ini dinilai bisa dilihat dari aksi penyadapan selama 2025-2026 hingga permintaan menghapus semua berkas rekaman.
"Setahun menyadap itu kan lama ya dan jumlah [orang yang disadap] banyak. Berarti kan ada tujuan tertentu mengapa penyadapan dilakukan," kata Milda kepada BBC News Indonesia, Jumat (20/11).
Ketiga, kausalitas atau hubungan sebab-akibat. Penyidik harus menguji apakah tindakan persiapan itu punya hubungan jelas dengan tujuan makar, bukan sekadar tindak pidana penyadapan. "Jadi bagaimana mengaitkan penyadapan itu bertujuan agar presiden tidak mampu menjalankan pemerintahan, itu yang harus dicari oleh penyidik," tegasnya.
Milda juga menekankan bahwa melumpuhkan presiden tidak hanya berarti secara fisik. "Melumpuhkan secara fungsional atau melemahkan legitimasi politik presiden, atau mengganggu kewibawaan presiden," ujarnya. Karena itu, ia menilai penyidik perlu membongkar aktor intelektual di balik perbuatan tersebut. "Saya berpikir dengan kualitas dia sebagai mantan kapolri melakukan itu, sangat receh sekali. Sebagai pimpinan tertinggi polri tujuannya pasti tidak main-main sampai mengerahkan banyak orang," paparnya.
Respons Polri dan Sorotan Publik atas Konflik Kepentingan
Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri menggandeng unsur pengawas hingga para ahli saat gelar perkara kasus dugaan makar. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Susanto Purnomo Condro, menyatakan pelibatan berbagai unsur dilakukan untuk menjamin proses hukum akuntabel.
"Kami ingin memastikan bahwa penyidikan berjalan sesuai dengan prosedur hukum berdasarkan KUHP dan KUHAP baru," sebutnya.
Di tengah penyelidikan, muncul narasi konflik kepentingan dan konflik politik, terutama karena Listyo Sigit ditengarai dekat dengan mantan Presiden Joko Widodo. Milda meminta pejabat pemerintah di lingkaran Istana tidak buru-buru berpendapat demi menghindari narasi liar. "Karena kepolisian itu kan berada di bawah presiden dan kapolri bertanggung jawab langsung kepada presiden, artinya seluruh tindakan atau perbuatan yang dilakukan itu wajib dilaporkan kepada presiden," katanya.
Publik dapat mengikuti perkembangan melalui liputan BBC News Indonesia dan merujuk pada ulasan pasal-pasal KUHP untuk memahami unsur makar.
Langkah Selanjutnya: Ekspose Ditunda dan Pembuktian yang Dinanti
Agenda ekspose kasus dugaan tindak pidana makar bersama Kejaksaan Agung yang semula dijadwalkan Jumat (20/11) ditunda ke pekan depan. Penundaan ini memperpanjang ketidakpastian hukum bagi keempat tersangka, terutama karena ancaman hukuman makar sangat berat.
Penyidik masih mengumpulkan barang bukti dan memeriksa saksi. Penggeledahan di Cipete dan Cibinong menunjukkan penyidikan belum selesai. Polri belum menetapkan tersangka makar, dan Kapolri menegaskan masih dalam proses.
Yang paling dinanti publik adalah bagaimana penyidik merangkai bukti penyadapan menjadi konstruksi makar yang memenuhi unsur niat, persiapan, dan kausalitas. Tanpa itu, kasus ini berisiko dipersepsikan sebagai kriminalisasi atau alat politik.
Analisis Redaksi: Ujian Transparansi di Balik Pasal Makar
Pasal makar bukan perkara ringan. Ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup dalam Pasal 191 KUHP membuat setiap penetapan tersangka harus berdiri di atas bukti yang kokoh, bukan sekadar pernyataan pejabat. Pernyataan Mensesneg dan Menko Yusril yang lebih dulu menyebut makar sebelum polisi menerbitkan LP baru memunculkan kesan bahwa konstruksi hukum mengikuti narasi politik, bukan sebaliknya.
Kapolri Suyudi sendiri telah mengingatkan bahwa temuan penyadapan tidak otomatis membuktikan makar. Sikap itu seharusnya menjadi pegangan. Penyidik perlu menjelaskan kepada publik bagaimana rekaman penyadapan selama setahun dapat dihubungkan dengan tujuan melumpuhkan presiden secara fungsional. Jika kausalitas tidak dibuktikan secara terbuka, ruang bagi spekulasi konflik kepentingan akan semakin lebar.
Kasus ini juga menguji netralitas institusi. Melibatkan pengawas dan ahli dalam gelar perkara adalah langkah baik, tetapi transparansi hasil ekspose bersama Kejaksaan Agung akan menentukan kepercayaan publik. Tanpa itu, pasal makar berisiko dipandang sebagai instrumen, bukan sebagai pelindung negara.
Sumber: hukumonline.com
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0