Kasus Sri Rahayu: KP-MBG Adukan BGN ke Komnas Perempuan, Desak Jangan Cuci Tangan
- Kronologi Kecelakaan Kerja Sri Rahayu di SPPG Langkat
- Pernyataan KP-MBG: Negara Jangan Melanggar Aturannya Sendiri
- Rekomendasi Komnas HAM dan Dokumen yang Dibawa ke Komnas Perempuan
- Respons Komnas Perempuan dan Empat Langkah Tindak Lanjut
- Dampak pada Pekerja Perempuan dan Keberlanjutan Program MBG
- Analisis Redaksi: Ketika Label Relawan Menjadi Celah Hukum
Komite Pemantau Makan Bergizi Gratis (KP-MBG) resmi mengadukan kasus kecelakaan kerja Sri Rahayu Adiningsih, pekerja perempuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Langkat, Sumatera Utara, ke Komnas Perempuan. Korban tak terdaftar BPJS Ketenagakerjaan dan biaya pengobatannya sudah melampaui Rp1 miliar.
Pengaduan diserahkan ke Komnas Perempuan di Jakarta pada Jumat, 20 November 2026, dan dilaporkan media pada Sabtu, 21 November 2026. KP-MBG menuntut pemerintah serta Badan Gizi Nasional (BGN) memikul tanggung jawab penuh atas lemahnya perlindungan tenaga kerja dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Sri Rahayu masih menjalani perawatan jalan. Keluarganya menanggung sendiri seluruh biaya pengobatan karena korban tidak terdaftar sebagai peserta jaminan sosial ketenagakerjaan. Berikut rangkaian peristiwanya seperti dilaporkan Terasmedia.co.
Kronologi Kecelakaan Kerja Sri Rahayu di SPPG Langkat
Sri Rahayu mengalami kecelakaan kerja saat menuju tempat tugasnya pada 11 Maret 2026. Peristiwa itu terjadi dalam perjalanan menuju lokasi kerja, bukan di dalam dapur SPPG. Namun karena perjalanan tersebut bagian dari pelaksanaan tugas, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menerbitkan Nota Penetapan yang mengakui peristiwa itu sebagai kecelakaan kerja.
Pengakuan itu tidak serta-merta menyelesaikan persoalan. Keluarga baru mengetahui Sri Rahayu tidak terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan setelah kecelakaan terjadi. Artinya, tidak ada jaminan sosial yang bisa menanggung biaya perawatan sejak awal.
Kakak korban, Rama, menyerahkan dokumen kronologi kasus kepada Komnas Perempuan. Ia menuturkan keluarganya menanggung sendiri total biaya pengobatan yang sudah melampaui Rp1 miliar. Angka itu terus bertambah selama Sri Rahayu menjalani perawatan jalan.
Menurut Rama, keluarga menolak tawaran santunan dari yayasan sebesar Rp5 juta dan tali asih dari ketua yayasan sebesar Rp30 juta. Kedua tawaran itu dinilai tidak sepadan dengan kewajiban pemulihan yang seharusnya diterima Sri Rahayu.
Meski Nota Penetapan sudah terbit, pemenuhan hak korban masih menemui jalan buntu. Di titik inilah KP-MBG masuk dengan membawa kasus ini ke lembaga negara yang punya mandat perlindungan perempuan.
Pernyataan KP-MBG: Negara Jangan Melanggar Aturannya Sendiri
Perwakilan Tim Advokasi KP-MBG, Maruli, menegaskan pemerintah tidak boleh hanya mengejar target program lalu mengabaikan keselamatan dan hak pekerja. Pekerja SPPG menjalankan tugas nyata, mulai dari memasak, menyiapkan, hingga mendistribusikan makanan.
Namun mereka kerap dilabeli sebagai "relawan" tanpa kepastian hubungan kerja dan jaminan sosial yang memadai. Label itu, kata Maruli, menjadi persoalan inti.
"Ini program negara. Negara jangan menjadi pelanggar aturan dalam menjalankan programnya sendiri. Orang bekerja untuk menjalankan program negara, tetapi ketika terjadi kecelakaan, tanggung jawabnya tidak jelas," tegas Maruli.
Koordinator KP-MBG, Ahmad Ismail, menambahkan Komnas Perempuan perlu mengeluarkan sikap kelembagaan yang tegas terhadap praktik pemberian status relawan. Ia juga menyoroti kerentanan yang dialami pekerja perempuan dalam program MBG.
"Kami ingin mengetahui kertas posisi Komnas Perempuan. Apa sikap Komnas terhadap penggunaan istilah relawan, ketidakpastian status pekerja, dan pengabaian hak perempuan dalam program MBG?" ujar Ahmad Ismail.
Bagi KP-MBG, kasus Sri Rahayu harus menjadi pintu masuk evaluasi ketenagakerjaan secara menyeluruh, bukan sekadar selesai sebagai pengaduan perorangan.
Rekomendasi Komnas HAM dan Dokumen yang Dibawa ke Komnas Perempuan
KP-MBG tidak datang dengan tangan kosong. Mereka melampirkan rekomendasi Komnas HAM tertanggal 23 Oktober 2026 yang ditujukan kepada Kemnaker dan BGN.
Rekomendasi itu menuntut empat hal utama:
- Kejelasan status pekerja SPPG dalam program MBG.
- Pemeriksaan ketenagakerjaan terhadap praktik pengelolaan pekerja di SPPG dan yayasan.
- Pemenuhan jaminan sosial bagi pekerja, termasuk pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan.
- Jaminan keberlanjutan perawatan bagi Sri Rahayu.
Dokumen Komnas HAM itu memperkuat posisi KP-MBG bahwa persoalan Sri Rahayu bukan insiden tunggal. Ada pola pengelolaan tenaga kerja yang belum selaras dengan kewajiban negara sebagai penyelenggara program.
KP-MBG juga menuntut BGN menjelaskan fungsi pengawasannya terhadap yayasan dan SPPG. Termasuk alasan mengapa para pekerja tidak didaftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan sejak awal. Selain itu, KP-MBG mendesak Kemnaker mengawal implementasi Nota Penetapan agar hak korban segera dipenuhi.
"Status relawan tidak boleh dijadikan tameng untuk menghindari kewajiban hukum terhadap warga negara yang bekerja menjalankan program pemerintah," demikian sikap KP-MBG.
Respons Komnas Perempuan dan Empat Langkah Tindak Lanjut
Perwakilan Komnas Perempuan, Irwan, menyatakan pihaknya telah memantau berbagai persoalan pelaksanaan MBG, termasuk dampaknya terhadap pekerja perempuan. Komnas Perempuan juga sudah berkomunikasi dengan Wakil Kepala BGN dan Kemnaker.
Komunikasi itu untuk mengkaji ketepatan penggunaan istilah relawan bagi orang-orang yang bekerja mengikuti arahan dan kebutuhan program pemerintah. Ketua Subkom Pemantauan Komnas Perempuan, Sundari, memastikan Unit Penerimaan Pengaduan akan segera menyusun kronologi resmi berdasarkan dokumen yang diserahkan KP-MBG.
Komnas Perempuan merencanakan sejumlah langkah konkret:
- Mengirim surat klarifikasi kepada Badan Gizi Nasional terkait pengawasan dan perlindungan pekerja MBG.
- Mengirim surat klarifikasi kepada Penyidik Dittipidter dengan tembusan Kabareskrim Polri guna menanyakan perkembangan penanganan perkara Sri Rahayu Adiningsih.
- Berkoordinasi dengan UPTD terkait untuk memfasilitasi layanan pemulihan psikologis bagi Sri Rahayu.
- Membuka opsi komunikasi dengan DPR RI hingga melapor langsung kepada Presiden apabila pihak terkait tidak menunjukkan tindak lanjut yang memadai.
Langkah kedua menarik dicermati. Komnas Perempuan tidak hanya menyorot sisi ketenagakerjaan, tetapi juga menanyakan perkembangan penanganan perkara ke penyidik. Artinya, ada dimensi hukum pidana yang perlu dijelaskan kepada publik.
Dampak pada Pekerja Perempuan dan Keberlanjutan Program MBG
Kasus Sri Rahayu membuka pertanyaan lebih besar soal siapa yang menanggung risiko ketika program negara dijalankan oleh pekerja tanpa status jelas. SPPG tersebar di banyak daerah dan melibatkan ribuan pekerja, mayoritas perempuan.
Mereka memasak, menyiapkan porsi, dan mendistribusikan makanan setiap hari. Beban kerja itu nyata, tapi hubungan kerja mereka sering tidak terdokumentasi dalam perjanjian yang memberi hak atas jaminan sosial.
Ketika kecelakaan terjadi, akibatnya berantai. Korban kehilangan penghasilan, keluarga menanggung biaya medis, dan pemulihan berjalan lambat karena tidak ada jalur klaim yang jelas.
Bagi publik, kasus ini menjadi ujian kredibilitas tata kelola MBG. Program yang menyedot anggaran besar seharusnya punya mekanisme perlindungan tenaga kerja yang setara dengan skala operasinya. Jika tidak, setiap insiden di lapangan berpotensi berubah menjadi beban bagi keluarga pekerja.
Komnas HAM dan KP-MBG menempatkan persoalan ini dalam kerangka hak asasi, bukan sekadar administrasi. Rekomendasi 23 Oktober 2026 menjadi rujukan untuk mengukur apakah Kemnaker dan BGN serius menindaklanjuti.
Yang ditunggu sekarang adalah jawaban tertulis dari BGN soal fungsi pengawasan, plus kepastian pendaftaran jaminan sosial bagi pekerja SPPG. Tanpa itu, kasus serupa berpeluang terulang di daerah lain.
Informasi seputar kewajiban jaminan sosial tenaga kerja dapat dilihat pada laman BPJS Ketenagakerjaan.
Analisis Redaksi: Ketika Label Relawan Menjadi Celah Hukum
Persoalan inti dalam kasus Sri Rahayu bukan sekadar santunan yang kurang besar. Persoalannya adalah desain hubungan kerja yang sejak awal menghindari kewajiban. Menyebut pekerja SPPG sebagai relawan padahal mereka bekerja mengikuti arahan, jadwal, dan kebutuhan program negara adalah pilihan administratif yang punya konsekuensi hukum.
Negara tidak bisa meminta hasil kerja penuh dari seseorang, lalu berdalih tidak ada hubungan kerja ketika terjadi kecelakaan. Nota Penetapan dari Kemnaker sudah mengakui peristiwa itu sebagai kecelakaan kerja. Pengakuan tersebut semestinya diikuti pemenuhan hak, bukan berhenti sebagai dokumen.
Tawaran Rp5 juta dan Rp30 juta yang ditolak keluarga menunjukkan jarak antara kewajiban pemulihan dan realitas yang dihadapi korban. Biaya pengobatan di atas Rp1 miliar adalah angka yang tidak bisa ditutup dengan tali asih.
Komnas Perempuan kini memegang kunci. Surat klarifikasi ke BGN dan penyidik, serta opsi melapor ke Presiden, akan diuji apakah benar dijalankan. KP-MBG sudah menyebut pemerintah dan BGN jangan cuci tangan. Publik tinggal menunggu siapa yang lebih dulu menjawab dengan tindakan, bukan pernyataan.
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0