Hukum Dicabut Masih Dipakai di Kasus BNN Denpasar, Penahanan 40 Hari Disorot

Nov 21, 2026 - 10:30
 0  1
Hukum Dicabut Masih Dipakai di Kasus BNN Denpasar, Penahanan 40 Hari Disorot

Perpanjangan penahanan 40 hari oleh BNN Kota Denpasar diduga menggunakan dasar undang-undang yang telah dicabut. Sorotan pun mengarah pada barang bukti elektronik dan hak pendampingan hukum yang dinilai diabaikan.

Ad
Ad

Laporan Teropong Indonesia News pada 21 November 2026 menyebut hukum acara pidana Indonesia telah memasuki babak baru. Sejak 2 Januari 2026, undang-undang baru berlaku dan menggantikan rezim lama. Namun di Denpasar, praktik perpanjangan penahanan diduga masih merujuk aturan yang sudah tidak berlaku.

Kronologi Sorotan terhadap BNN Kota Denpasar

Menurut laporan tersebut, persoalan bermula dari perpanjangan masa penahanan selama 40 hari terhadap seorang tersangka. Perpanjangan itu diduga kuat berlandaskan undang-undang yang telah dicabut, bukan hukum acara yang berlaku sejak 2 Januari 2026.

Laporan yang sama menyoroti dua hal lain yang tak kalah penting. Pertama, barang bukti elektronik diduga tidak lagi steril karena penanganannya tidak sesuai prosedur. Kedua, hak pendampingan hukum diduga diabaikan selama proses pemeriksaan.

Tiga dugaan itu dirangkum dalam ringkasan redaksi: perpanjangan penahanan 40 hari diduga berlandaskan UU yang telah dicabut, barang bukti elektronik diduga tak lagi steril, dan hak pendampingan hukum diduga diabaikan. Ketiganya menjadi dasar kritik yang ditujukan langsung ke BNN Kota Denpasar.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari BNN Kota Denpasar yang dimuat dalam laporan sumber. Tidak ada pula nama tersangka, nama penyidik, atau nomor perkara yang disebutkan. Yang tersedia hanya pokok keberatan atas proses penahanan dan penanganan barang bukti.

Dasar Hukum yang Dipersoalkan: UU Lama versus Rezim Baru

Inti keberatan terletak pada satu hal: hukum acara pidana di Indonesia telah berganti. Laporan menyebut sejak 2 Januari 2026 undang-undang baru berlaku, sehingga rujukan hukum untuk tindakan penyidikan dan penahanan semestinya mengikuti aturan terbaru.

Jika perpanjangan penahanan masih memakai UU yang telah dicabut, maka ada dua kemungkinan yang perlu diuji. Pertama, penyidik keliru memilih dasar hukum. Kedua, ada praktik lama yang dipertahankan karena dianggap lebih menguntungkan secara prosedural.

Dalam hukum acara pidana, dasar hukum penahanan bukan formalitas. Setiap perpanjangan harus punya alasan yang sah, batas waktu yang jelas, dan kewenangan pejabat yang menandatangani. Ketika rujukannya salah, seluruh perpanjangan bisa dipersoalkan.

Laporan sumber tidak merinci pasal mana yang dipakai. Namun frasa "hukum yang sudah dicabut" menunjukkan bahwa persoalannya bukan soal tafsir, melainkan soal keberlakuan aturan. Di sinilah titik lemah yang disorot.

Pergantian rezim hukum acara memang selalu menyisakan masa transisi. Penyidik di daerah kerap menghadapi kebingungan ketika surat edaran dan pelatihan belum merata. Tetapi kebingungan bukan alasan untuk mempertahankan dasar hukum yang sudah tidak sah.

Barang Bukti Elektronik dan Hak Pendampingan Hukum

Selain penahanan, laporan menyoroti dugaan bahwa barang bukti elektronik tidak lagi steril. Dalam perkara narkotika, barang bukti elektronik biasanya berupa ponsel, akun media sosial, atau percakapan digital yang menjadi penghubung antara tersangka dan jaringan.

Sterilitas barang bukti elektronik sangat menentukan. Rantai kustodi harus terjaga sejak penyitaan, pemeriksaan forensik, hingga penyajian di persidangan. Sekali barang bukti terkontaminasi, nilai pembuktiannya bisa runtuh.

Laporan sumber tidak menjelaskan bentuk kontaminasi yang diduga terjadi. Tidak ada keterangan soal kapan penyitaan dilakukan, siapa yang memeriksa, atau bagaimana barang bukti disimpan. Yang disampaikan hanya kesimpulan bahwa barang bukti elektronik diduga tak lagi steril.

Persoalan kedua adalah hak pendampingan hukum. Setiap tersangka berhak didampingi penasihat hukum sejak tahap penyidikan. Jika hak itu diabaikan, pemeriksaan berpotensi cacat dan keterangan tersangka bisa dipersoalkan di pengadilan.

Dua dugaan ini saling terkait. Ketika pendampingan hukum tidak berjalan, pengawasan atas perlakuan terhadap tersangka dan barang bukti ikut melemah. Dalam perkara yang bergantung pada bukti digital, pengawasan itu menjadi kunci.

Mengapa Perkara Narkotika Rawan Pelanggaran Prosedur

Perkara narkotika termasuk yang paling sering memicu sengketa prosedural. Tekanan untuk mengungkap jaringan besar kerap membuat penyidik bergerak cepat, sementara dokumen dan pendampingan hukum dikerjakan belakangan.

Ada beberapa titik rawan yang biasa muncul dalam perkara semacam ini:

  • Perpanjangan penahanan yang dilakukan tanpa dasar hukum yang berlaku.
  • Penyitaan barang bukti elektronik tanpa berita acara yang lengkap.
  • Pemeriksaan tersangka tanpa kehadiran penasihat hukum.
  • Penyerahan barang bukti antarinstansi tanpa catatan rantai kustodi.

Praktik serupa pernah menjadi sorotan publik pada kasus-kasus lain. Perdebatan soal kewenangan penyidik dan hak tersangka juga muncul dalam pembahasan Hukumonline, yang secara rutin mengulas penerapan hukum acara pidana dan transisi regulasi.

Di Denpasar, sorotan datang dari pemberitaan, bukan dari putusan pengadilan. Artinya, dugaan ini masih berada di ranah tuduhan prosedural yang menuntut klarifikasi. Tanpa klarifikasi, publik hanya punya satu versi.

Dampak pada Tersangka, Institusi, dan Kepercayaan Publik

Dampak pertama menimpa tersangka. Penahanan 40 hari bukan waktu singkat. Jika dasarnya cacat, kebebasan seseorang terampas tanpa landasan yang sah. Inilah yang dimaksud laporan sumber sebagai kemerdekaan yang dirampas.

Dampak kedua menimpa institusi. BNN Kota Denpasar dikenal sebagai ujung tombak pemberantasan narkotika di Bali. Kritik atas prosedur tidak otomatis menghapus kinerja itu, tetapi ia menguji seberapa kuat standar internal lembaga.

Dampak ketiga menyentuh kepercayaan publik. Masyarakat menilai pemberantasan narkotika bukan hanya dari jumlah pengungkapan, tetapi juga dari cara penyidik memperlakukan tersangka. Ketika dasar hukum dipersoalkan, legitimasi hasil kerja ikut terganggu.

Dalam perkara narkotika, pembelaan tersangka sering dianggap sebagai upaya melindungi pelaku. Padahal pemeriksaan prosedur adalah bagian dari sistem yang melindungi semua pihak, termasuk penyidik yang bekerja benar.

Langkah Selanjutnya: Klarifikasi dan Pengujian Prosedur

Langkah paling mendesak adalah klarifikasi. BNN Kota Denpasar perlu menjelaskan dasar hukum perpanjangan penahanan, prosedur penanganan barang bukti elektronik, dan pemenuhan hak pendampingan hukum.

Jika dasar hukum yang dipakai memang sudah dicabut, perpanjangan penahanan harus dievaluasi. Penasihat hukum dapat mengajukan keberatan, meminta pemeriksaan keabsahan penahanan, dan mempersoalkan barang bukti di persidangan.

Pengawasan eksternal juga dibutuhkan. Laporan sumber menyebut persoalan ini sebagai sorotan tajam, yang berarti publik menunggu tindakan, bukan sekadar penjelasan. Tanpa tindakan, kritik akan berulang pada perkara berikutnya.

Yang paling menentukan adalah konsistensi. Rezim hukum acara baru berlaku sejak 2 Januari 2026. Setiap penyidik di daerah perlu memastikan rujukannya sudah diperbarui, agar perpanjangan penahanan tidak lagi berdiri di atas aturan yang sudah tiada.

Analisis Redaksi

Kasus ini bukan soal satu tersangka atau satu surat perpanjangan. Ia menyentuh pertanyaan dasar: seberapa serius negara menjaga batas antara kewenangan dan kesewenangan. Ketika undang-undang sudah dicabut, memakainya kembali bukan sekadar kelalaian administratif. Itu tanda bahwa prosedur diperlakukan sebagai formalitas.

Yang membuat perkara ini berat adalah kombinasi tiga dugaan sekaligus. Penahanan yang dasar hukumnya dipersoalkan, barang bukti elektronik yang diduga tidak steril, dan hak pendampingan hukum yang diduga diabaikan. Ketiganya berada dalam satu rangkaian proses, bukan tiga peristiwa terpisah.

Publik pantas menuntut transparansi. BNN Kota Denpasar tidak perlu menunggu gugatan untuk menjelaskan. Membuka dasar hukum, prosedur penyitaan, dan catatan pendampingan hukum justru memperkuat posisi lembaga. Sebaliknya, diam membuat kritik tumbuh menjadi tuduhan yang sulit dibantah.

Pemberantasan narkotika tetap penting. Tetapi cara yang melanggar prosedur akan selalu menyisakan cela, dan cela itulah yang kemudian dipakai untuk membebaskan pelaku di pengadilan. Menegakkan hukum dengan hukum yang sudah dicabut adalah jalan tercepat menuju kegagalan.

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad