Wakil Bupati Indramayu Tersangka: Tak Ada Dasar Hukum Mundur, Kata Kuasa Hukum
Kuasa hukum Wakil Bupati Indramayu H. Saefudin, Advokat Ruslandi, menegaskan tidak ada dasar hukum yang memaksa kliennya mundur dari jabatan selama statusnya masih tersangka dugaan korupsi. Menurutnya, pemberhentian baru bisa dilakukan setelah status berubah menjadi terdakwa dan perkara terdaftar di pengadilan.
Pernyataan itu disampaikan Ruslandi pada Jumat (20/11/2026) di Indramayu, setelah tim kuasa hukum menganalisis pasal dan perbuatan yang disangkakan oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Ia juga menyoroti desakan sejumlah elemen masyarakat yang meminta Saefudin mundur.
Kronologi Penetapan Tersangka dan Sikap Kuasa Hukum
Ruslandi menjelaskan bahwa pihaknya masih mempelajari secara mendalam hal-hal yang disangkakan oleh aparat penegak hukum. Tim kuasa hukum, kata dia, telah mengumpulkan bahan keterangan sebagai dasar pembelaan.
“Kami masih menganalisa dan mempelajari hal-hal yang disangkakan oleh aparat penegak hukum. Proses-proses yang akan dilalui juga akan kami monitor,” ucap Ruslandi.
Meski belum merinci pasal yang dijeratkan, ia memastikan pendampingan hukum akan terus dilakukan sesuai ketentuan. Pernyataan itu menegaskan bahwa status tersangka tidak otomatis menghentikan fungsi Saefudin sebagai Wakil Bupati Indramayu.
Desakan mundur datang dari sebagian elemen masyarakat yang menilai pejabat yang berstatus tersangka sebaiknya meninggalkan jabatannya. Ruslandi menyambut baik aksi unjuk rasa sebagai bagian dari kebebasan berpendapat, namun mengingatkan agar dilakukan secara tertib dan tidak mengandung hasutan.
“Bupati dan Wakil Bupati adalah simbol daerah hasil pilihan rakyat. Simbol itu harus dihormati. Semua proses hukum serahkan kepada aparat penegak hukum,” katanya.
Pihak yang Terlibat dan Dalil Hukum Pasal 83 UU Pemda
Dalam perkara ini, nama H. Saefudin menjadi sorotan. Ia terpilih sebagai Wakil Bupati Indramayu mendampingi Bupati Luki Hakim atas dukungan masyarakat Indramayu. Sebelum menjabat di eksekutif, Saefudin dikenal sebagai Ketua DPRD Indramayu.
Ruslandi menekankan bahwa dugaan pelanggaran yang menjerat kliennya terjadi saat Saefudin masih menjabat Ketua DPRD, bukan saat menjabat Wakil Bupati. Karena itu, ia mempertanyakan korelasi antara perkara tersebut dengan posisinya sekarang.
“Berbeda lembaga. Saat itu legislatif, sekarang eksekutif. Apa korelasinya dengan posisi Wakil Bupati?” tegasnya.
Dalil utama kuasa hukum adalah Pasal 83 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal itu mengatur bahwa pemberhentian sementara kepala daerah atau wakil kepala daerah dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri setelah status berubah menjadi terdakwa dan perkara terdaftar di pengadilan tindak pidana korupsi.
Pemberhentian tetap baru dilakukan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap atau inkracht. Dengan demikian, selama status masih tersangka, belum ada mekanisme hukum yang memaksa yang bersangkutan meninggalkan jabatannya.
“Saat ini masih tersangka. Belum ada dasar hukum untuk meninggalkan posisi sebagai Wakil Bupati Indramayu. Kalau sudah terdakwa, baru diberhentikan sementara oleh Mendagri. Setelah putusan tetap, baru pemberhentian tetap,” jelas Ruslandi.
Latar Belakang Dugaan Korupsi dan Konteks Jabatan
Dugaan tindak pidana korupsi yang menjerat Saefudin masih dalam tahap penyidikan oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Belum ada keterangan resmi mengenai kerugian negara maupun pasal yang disangkakan. Kuasa hukum memilih tidak berspekulasi dan fokus pada pendampingan hukum.
Yang menjadi titik sengketa adalah kaitan antara perbuatan yang disangkakan dengan jabatan yang sedang diemban. Menurut Ruslandi, perbuatan itu terjadi di ranah legislatif, sehingga tidak serta-merta menjadi alasan untuk menuntut pengunduran diri dari kursi Wakil Bupati.
Posisi hukum semacam ini kerap menjadi perdebatan publik. Di satu sisi, etika pemerintahan menuntut pejabat yang tersangkut perkara korupsi untuk mundur. Di sisi lain, prinsip praduga tak bersalah dan prosedur hukum yang berlaku harus dihormati.
Ruslandi juga mengingatkan bahwa Saefudin dan Luki Hakim terpilih melalui proses demokrasi. Dukungan masyarakat, menurutnya, harus dihormati sementara proses hukum tetap berjalan sesuai ketentuan.
Dampak Desakan Mundur terhadap Pemerintahan Indramayu
Desakan mundur yang disuarakan sebagian elemen masyarakat berpotensi memengaruhi stabilitas pemerintahan daerah. Jika Saefudin bertahan, ia tetap menjalankan tugas sebagai Wakil Bupati mendampingi Bupati Luki Hakim.
Namun, tekanan publik bisa terus menguat seiring berjalannya penyidikan. Aksi unjuk rasa menjadi saluran ekspresi warga yang tidak puas dengan status hukum pejabat daerah.
Ruslandi menilai desakan itu sah-sah saja, asalkan tidak mengandung hasutan. Ia menegaskan bahwa simbol daerah hasil pilihan rakyat harus dihormati.
Bagi pemerintah daerah, perkara ini menjadi ujian transparansi. Publik menunggu kejelasan dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat mengenai duduk perkara, termasuk pasal yang disangkakan dan potensi kerugian negara.
Di sisi lain, pemerintahan Indramayu tetap dituntut menjalankan pelayanan publik seperti biasa. Saefudin masih memiliki kewenangan sebagai Wakil Bupati selama belum ada pemberhentian resmi dari Mendagri.
Langkah Selanjutnya: Monitor Penyidikan dan Pembelaan Hukum
Ruslandi memastikan tim kuasa hukum akan terus mendampingi Saefudin dan melakukan pembelaan sesuai hukum yang berlaku. Mereka juga akan memantau setiap proses yang dilalui kliennya.
“Kami masih menganalisa dan mempelajari hal-hal yang disangkakan oleh aparat penegak hukum. Proses-proses yang akan dilalui juga akan kami monitor,” ujarnya.
Ke depan, penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Barat diharapkan segera merampungkan berkas perkara. Jika status berubah menjadi terdakwa dan perkara didaftarkan ke pengadilan tindak pidana korupsi, barulah mekanisme pemberhentian sementara oleh Mendagri dapat berjalan.
Sampai saat itu, posisi Saefudin sebagai Wakil Bupati Indramayu tetap sah secara hukum. Desakan mundur akan terus menjadi wacana publik, tetapi keputusan akhir berada pada proses hukum dan ketentuan perundang-undangan.
Ruslandi menutup dengan menegaskan bahwa pihaknya akan mengawal proses hukum tanpa melampaui koridor. “Bupati dan Wakil Bupati adalah simbol daerah hasil pilihan rakyat. Simbol itu harus dihormati. Semua proses hukum serahkan kepada aparat penegak hukum,” katanya.
Analisis Redaksi
Pernyataan Ruslandi menyoroti celah yang sering diabaikan dalam diskursus publik: status tersangka tidak sama dengan terdakwa. Pasal 83 UU Pemda memberi rambu jelas bahwa pemberhentian sementara baru berlaku setelah perkara terdaftar di pengadilan tindak pidana korupsi. Selama tahap penyidikan, tidak ada instrumen hukum yang memaksa seorang wakil kepala daerah mundur.
Namun, dalil hukum itu tidak serta-merta menutup persoalan etika. Desakan masyarakat mencerminkan tuntutan agar pejabat publik yang tersangkut korupsi bersikap negarawan. Di sinilah ketegangan antara kepastian hukum dan etika pemerintahan menjadi ujian bagi Saefudin dan pemerintah daerah.
Yang paling krusial adalah transparansi proses hukum. Kejaksaan Tinggi Jawa Barat perlu menjelaskan duduk perkara secara terbuka agar publik tidak berspekulasi. Tanpa keterbukaan, desakan mundur akan terus bergema, dan kepercayaan publik terhadap pemerintahan Indramayu bisa tergerus.
Redaksi menilai pembelaan hukum adalah hak setiap warga negara, termasuk pejabat. Tetapi, hak itu harus diimbangi dengan akuntabilitas. Jika kelak status berubah menjadi terdakwa, jangan ada upaya menghindar dari mekanisme pemberhentian sementara. Hukum harus ditegakkan tanpa pandang jabatan.
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0