10.000 Nelayan Bangka Belitung Dapat Jaminan Sosial di HUT ke-26, Gubernur Serahkan Simbolis

Nov 21, 2026 - 11:00
 0  1
10.000 Nelayan Bangka Belitung Dapat Jaminan Sosial di HUT ke-26, Gubernur Serahkan Simbolis

Sebanyak 10.000 nelayan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung resmi menerima perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Penyerahan simbolis dilakukan Gubernur Hidayat Arsani bersama Kepala BPJS Ketenagakerjaan Pangkalpinang, Aztriana Novitasari, dalam puncak perayaan HUT ke-26 provinsi itu di Lapangan Kantor Gubernur, Sabtu (21/11/2026).

Ad
Ad

Momentum hari jadi daerah itu dipakai untuk memperkuat komitmen pemerintah dalam melindungi pekerja berisiko tinggi. Selain kepesertaan nelayan, acara juga diwarnai penyerahan santunan Jaminan Kematian (JKM) sebesar Rp42 juta kepada ahli waris peserta yang meninggal dunia.

Kronologi Penyerahan di Lapangan Kantor Gubernur

Rangkaian perayaan HUT ke-26 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berlangsung di Lapangan Kantor Gubernur. Di tengah acara, Gubernur Hidayat Arsani bersama Aztriana Novitasari naik ke panggung untuk menyerahkan secara simbolis kartu kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada perwakilan 10.000 nelayan.

Penyerahan itu bukan sekadar seremonial. Pemerintah provinsi ingin memastikan kelompok pekerja sektor perikanan masuk dalam sistem perlindungan negara. Nelayan dinilai memiliki tingkat risiko kecelakaan kerja yang tinggi karena harus melaut dalam kondisi cuaca yang tidak selalu bersahabat.

Pada kesempatan yang sama, BPJS Ketenagakerjaan Pangkalpinang menyerahkan santunan JKM Rp42 juta kepada ahli waris peserta yang telah meninggal. Santunan diserahkan langsung sebagai bentuk nyata manfaat program yang selama ini mungkin belum banyak dipahami pekerja informal.

Acara itu menjadi penanda bahwa perluasan cakupan jaminan sosial tidak selalu harus melalui sosialisasi formal. Momen perayaan daerah bisa menjadi kendaraan efektif untuk menyosialisasikan program kepada masyarakat pekerja.

Pernyataan BPJS Ketenagakerjaan soal Perlindungan Nelayan

Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Pangkalpinang, Aztriana Novitasari, menyampaikan apresiasi atas komitmen Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Menurutnya, langkah itu memperluas cakupan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi masyarakat pekerja, khususnya sektor nelayan.

"Perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi 10.000 nelayan ini merupakan langkah yang sangat berarti dalam memberikan rasa aman kepada para pekerja sektor perikanan. Nelayan memiliki risiko pekerjaan yang cukup tinggi, sehingga kehadiran perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan diharapkan dapat memberikan ketenangan bagi mereka dalam bekerja dan bagi keluarga yang ditinggalkan apabila terjadi risiko," ujar Aztriana dalam rilisnya di Pangkalpinang, Sabtu.

Ia menjelaskan, melalui program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM), BPJS Ketenagakerjaan memberikan perlindungan atas berbagai risiko yang mungkin dialami pekerja. Manfaatnya mencakup santunan bagi ahli waris serta manfaat lain sesuai ketentuan program.

"Melalui santunan yang diberikan, kami berharap dapat membantu meringankan beban keluarga yang ditinggalkan. Ini merupakan wujud hadirnya negara dalam memberikan perlindungan dan memastikan pekerja beserta keluarganya tidak menghadapi risiko sosial ekonomi sendirian," tambah Aztriana.

Latar Belakang: Mengapa Nelayan Rentan

Nelayan merupakan salah satu kelompok pekerja dengan risiko kecelakaan kerja tertinggi. Mereka bekerja di laut terbuka, menghadapi cuaca ekstrem, dan sering kali menggunakan peralatan yang sederhana. Jam kerja pun tidak mengenal batas, tergantung kondisi ikan dan musim.

Di Bangka Belitung, sektor perikanan menjadi tulang punggung ekonomi sebagian besar masyarakat pesisir. Namun, kesadaran akan pentingnya jaminan sosial masih rendah. Banyak nelayan menganggap premi sebagai beban tambahan, padahal manfaatnya besar ketika terjadi musibah.

Program JKK dan JKM dirancang untuk menjawab kerentanan itu. JKK memberikan santunan biaya pengobatan dan santunan cacat atau kematian akibat kecelakaan kerja. Sementara JKM memberikan santunan kematian kepada ahli waris, termasuk jika peserta meninggal bukan karena kecelakaan kerja.

Pemerintah provinsi berperan dalam mendorong kepesertaan melalui anggaran daerah atau kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan. Skema pendanaan bisa bervariasi, mulai dari iuran yang dibayarkan pemerintah daerah untuk pekerja rentan hingga fasilitasi pendaftaran massal.

Dampak bagi Nelayan dan Keluarga

Bagi nelayan penerima manfaat, kepesertaan ini memberi rasa aman. Ketika melaut, mereka tidak lagi sepenuhnya menanggung risiko sendirian. Keluarga di rumah pun memiliki jaring pengaman jika terjadi hal terburuk.

Santunan JKM Rp42 juta yang diserahkan kepada ahli waris menjadi bukti konkret. Angka itu bisa membantu keluarga yang kehilangan pencari nafkah untuk sementara waktu, meski tentu tidak menggantikan kehilangan sosok anggota keluarga.

Selain itu, perlindungan ini berpotensi meningkatkan produktivitas. Pekerja yang merasa aman cenderung lebih berani mengambil risiko yang terukur dalam pekerjaannya. Mereka juga lebih fokus karena tidak terus dibayangi kekhawatiran soal biaya pengobatan jika terjadi kecelakaan.

Bagi daerah, cakupan jaminan sosial yang luas menjadi indikator pembangunan yang lebih inklusif. Pemerintah provinsi dapat mengklaim keberhasilan dalam memperluas perlindungan, tetapi tantangan berikutnya adalah menjaga keberlanjutan iuran.

Langkah Selanjutnya: Perluas ke Petani dan Pedagang

BPJS Ketenagakerjaan Pangkalpinang terus mendorong sinergi dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pemerintah kabupaten dan kota, serta seluruh pemangku kepentingan. Tujuannya memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi seluruh pekerja, baik formal maupun informal.

Kelompok sasaran berikutnya meliputi nelayan, petani, pedagang, dan pekerja mandiri lainnya. Mereka adalah pekerja yang selama ini sulit dijangkau skema perlindungan konvensional karena tidak memiliki hubungan kerja formal dengan pemberi kerja.

Melalui momentum Hari Jadi ke-26, diharapkan semakin banyak pekerja yang terlindungi. Dengan begitu, mereka dapat bekerja lebih aman, produktif, dan sejahtera. Namun, target itu membutuhkan kerja keras, terutama dalam hal pendataan dan edukasi.

Pemerintah daerah perlu memastikan data nelayan penerima manfaat valid dan mutakhir. Sosialisasi harus terus dilakukan agar pekerja memahami hak dan kewajibannya. Tanpa itu, kepesertaan bisa berhenti di seremonial.

Analisis Redaksi: Momentum yang Perlu Dijaga

Langkah Pemprov Bangka Belitung mendaftarkan 10.000 nelayan dalam jaminan sosial ketenagakerjaan patut diapresiasi. Ini adalah bentuk kehadiran negara yang konkret, bukan sekadar retorika. Nelayan adalah kelompok yang sering terabaikan dalam kebijakan perlindungan sosial karena dianggap bukan pekerja formal.

Namun, keberhasilan awal ini jangan berhenti pada penyerahan simbolis. Tantangan terbesar justru ada di tahap implementasi: memastikan iuran tetap dibayar, data peserta diperbarui, dan klaim diproses cepat. Jika tidak, kepesertaan hanya akan menjadi angka di atas kertas.

Selain itu, perlu ada transparansi soal sumber pendanaan. Apakah iuran 10.000 nelayan ditanggung APBD, iuran bersama, atau skema lainnya? Masyarakat berhak tahu agar program ini tidak berhenti ketika pergantian kepemimpinan terjadi. Perlindungan sosial harus menjadi kebijakan yang berkelanjutan, bukan proyek sesaat yang bergantung pada momentum perayaan.

Sumber: babel.antaranews.com, bpjsketenagakerjaan.go.id

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad