Kejati Jatim Setujui Restorative Justice 7 Perkara dari 5 Kejari, Ini Rinciannya

Nov 21, 2026 - 11:10
 0  1
Kejati Jatim Setujui Restorative Justice 7 Perkara dari 5 Kejari, Ini Rinciannya

Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menyetujui penghentian penuntutan tujuh perkara tindak pidana umum melalui mekanisme keadilan restoratif (restorative justice) dari lima Kejari dalam sepekan terakhir. Langkah ini menegaskan penegakan hukum yang tidak semata berorientasi pada pemidanaan.

Ad
Ad

Ekspose dan Persetujuan Tujuh Perkara

Persetujuan diberikan saat pelaksanaan ekspose yang digelar Kejati Jatim bersama jajaran kejaksaan negeri di wilayahnya. Informasi tersebut disampaikan melalui laman resmi Kejati Jatim. Namun, rilis tersebut tidak merinci jenis perkara, nama tersangka, maupun korban. Yang ditegaskan, tujuh perkara berasal dari lima Kejari dan telah memenuhi syarat untuk dihentikan penuntutannya.

Mekanisme ini diatur dalam Peraturan Kejaksaan Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang kemudian diperbarui dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 18 Tahun 2021. Regulasi itu memberi ruang bagi jaksa untuk menghentikan penuntutan jika ada perdamaian antara pelaku dan korban, disertai syarat tertentu.

Apa Itu Keadilan Restoratif dan Syaratnya

Keadilan restoratif adalah pendekatan penyelesaian perkara pidana yang menitikberatkan pada pemulihan korban, pertanggungjawaban pelaku, dan pemulihan hubungan sosial. Jaksa Agung Muda Pidana Umum (JAM Pidum) melalui kebijakan ini menargetkan perkara ringan dengan ancaman pidana di bawah lima tahun, atau perkara yang melibatkan kerugian kecil.

Ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi sebelum penghentian penuntutan disetujui:

  • Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana (bukan residivis).
  • Ancaman pidana tidak lebih dari lima tahun.
  • Adanya kesepakatan perdamaian antara korban dan tersangka, dengan korban atau keluarga korban memberi maaf.
  • Masyarakat atau tokoh setempat mendukung perdamaian tersebut.
  • Tersangka bersedia memulihkan kerugian korban, misalnya melalui ganti rugi atau kerja sosial.

Jika syarat terpenuhi, jaksa dapat menerbitkan surat ketetapan penghentian penuntutan (SKP2) setelah ekspose dengan Kejati. Proses inilah yang tampaknya dilalui tujuh perkara di Jawa Timur tersebut.

Penegakan Hukum Humanis sebagai Arah Kebijakan

Rilis Kejati Jatim menyebut langkah ini sebagai bagian dari upaya menghadirkan penegakan hukum yang tidak semata berorientasi pada pemidanaan, tetapi juga mengedepankan pemulihan dan nilai-nilai kemanusiaan. Pendekatan ini sejalan dengan arahan Jaksa Agung yang menekankan asas keadilan restoratif dalam penanganan perkara pidana umum.

Dalam praktiknya, keadilan restoratif di lingkungan kejaksaan telah diterapkan pada kasus-kasus seperti pencurian ringan, penganiayaan ringan, atau kecelakaan lalu lintas. Korban dan pelaku dipertemukan, lalu kesepakatan damai dituangkan secara tertulis. Jaksa berperan sebagai fasilitator, bukan sekadar penuntut.

Dampak bagi Korban dan Pelaku

Bagi korban, mekanisme ini memberi kepastian pemulihan lebih cepat dibanding proses persidangan yang panjang. Bagi pelaku, penghentian penuntutan menghindarkan dari pidana penjara, sehingga tidak kehilangan pekerjaan atau masa depan. Namun, penghentian penuntutan bukan berarti pelaku bebas tanpa konsekuensi—ia tetap wajib memenuhi kesepakatan, misalnya membayar ganti rugi.

Kejati Jatim menegaskan bahwa persetujuan ini diberikan setelah melalui kajian dan ekspose. Artinya, tidak semua perkara bisa langsung dihentikan. Jaksa tetap mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat dan dampak sosial dari keputusan tersebut.

Langkah Selanjutnya dan Pengawasan

Setelah disetujui, jaksa akan menerbitkan SKP2. Pelaku wajib melaksanakan kewajibannya sesuai kesepakatan. Jika pelaku melanggar, penuntutan dapat dibuka kembali. Kejati Jatim juga mengingatkan jajaran kejari untuk menjaga konsistensi penerapan keadilan restoratif, termasuk transparansi kepada publik.

Publik dapat memantau perkembangan kebijakan ini melalui laman resmi Kejaksaan Agung dan kanal Kejati Jatim. Namun, hingga rilis ini diturunkan, belum ada keterangan lebih lanjut mengenai identitas para pihak atau lokasi kejari yang dimaksud.

Analisis Redaksi

Keputusan Kejati Jatim menyetujui tujuh perkara keadilan restoratif dalam sepekan menunjukkan bahwa pendekatan humanis bukan sekadar wacana. Namun, tanpa transparansi soal jenis perkara dan syarat yang dipenuhi, publik sulit menilai apakah mekanisme ini benar-benar memberi keadilan bagi korban atau justru mempercepat pelaku lepas dari jerat hukum.

Kejaksaan perlu membuka lebih banyak detail, tentu dengan menghormati privasi pihak yang terlibat. Misalnya, menjelaskan kategori perkara dan bentuk pemulihan yang disepakati. Dengan begitu, kepercayaan publik terhadap keadilan restoratif terjaga. Jika tidak, kebijakan ini rentan disalahtafsirkan sebagai jalan pintas.

Yang terpenting, keadilan restoratif harus tetap berpijak pada persetujuan korban yang tulus, bukan tekanan. Pengawasan pimpinan dan masyarakat menjadi kunci agar penegakan hukum humanis tidak berubah menjadi pelemahan penegakan hukum.

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad