DPRD Ponorogo Apresiasi UU Perampasan Aset, Ingatkan Keadilan Jadi Panglima

Nov 21, 2026 - 13:30
 0  1
DPRD Ponorogo Apresiasi UU Perampasan Aset, Ingatkan Keadilan Jadi Panglima

DPRD Kabupaten Ponorogo menyambut baik pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset oleh DPR RI. Ketua DPRD Dwi Agus Prayitno menegaskan dukungannya, namun mengingatkan agar pelaksanaan regulasi tidak mengabaikan keadilan dan hak masyarakat.

Ad
Ad

Sikap tersebut disampaikan Dwi Agus Prayitno, yang akrab disapa Kang Wi, mewakili pimpinan DPRD Kabupaten Ponorogo, Sabtu, 21 November 2026. Menurutnya, pemberantasan korupsi memang harus tegas, tetapi perlindungan terhadap masyarakat juga tidak boleh dikesampingkan.

Kronologi Pengesahan UU Perampasan Aset

Undang-Undang Perampasan Aset disahkan oleh DPR RI pada 19 November 2026, hanya 26 hari setelah draf final diterima. Proses cepat ini sempat menuai sorotan, namun Ketua DPR Puan Maharani membantah anggapan terburu-buru. Menurut Puan, pembahasan telah melalui mekanisme yang berlaku dan melibatkan partisipasi publik.

DPRD Ponorogo sendiri baru menyampaikan apresiasi pada 21 November 2026, dua hari setelah pengesahan. Pernyataan ini disampaikan melalui Ketua DPRD, Dwi Agus Prayitno, di Gedung DPRD Ponorogo. Dalam keterangannya, Dwi Agus menekankan pentingnya regulasi ini sebagai instrumen untuk menyelamatkan kekayaan negara dari tindak pidana korupsi.

“Kami atas nama pimpinan DPRD Kabupaten Ponorogo tentunya sangat mengapresiasi dan bersyukur atas keputusan DPR RI terkait undang-undang perampasan aset. Tentunya pemberantasan korupsi harus dilakukan secara tegas, tetapi perlindungan masyarakat dan keadilan juga perlu dijaga,” kata Dwi Agus, seperti dikutip dari Jatimnet.com.

Pernyataan Ketua DPRD Ponorogo

Dwi Agus Prayitno menegaskan bahwa perampasan aset tidak boleh dijalankan secara sewenang-wenang. Ia mengingatkan agar kewenangan ini tidak disalahgunakan untuk kepentingan kekuasaan. “Perampasan aset ini jangan atas nama kekuasaan, tetapi harus atas nama keadilan. Kita berharap aset-aset yang diamankan memang benar-benar berasal dari hasil korupsi. Kalau bukan hasil korupsi, tentu harus ada perlindungan terhadap hak pemiliknya,” tegasnya.

Pernyataan tersebut menyoroti pentingnya kepastian hukum dalam pelaksanaan perampasan aset. DPRD Ponorogo berharap regulasi ini tidak menimbulkan persoalan baru, terutama bagi masyarakat yang asetnya diperoleh secara sah. Menurut Dwi Agus, perlindungan masyarakat dari segala bentuk intimidasi juga harus menjadi perhatian dalam proses penegakan hukum.

DPRD Ponorogo juga menyoroti perlunya transparansi dan profesionalisme dalam implementasi UU Perampasan Aset. Hal ini penting agar kepercayaan publik terhadap upaya pemberantasan korupsi tetap terjaga. “Kami berharap implementasinya dilakukan secara transparan, profesional, dan sesuai ketentuan hukum,” ujar Dwi Agus.

Latar Belakang dan Konteks UU Perampasan Aset

UU Perampasan Aset merupakan regulasi yang memungkinkan negara merampas aset yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi, tanpa harus menunggu putusan pidana berkekuatan hukum tetap. Mekanisme ini dikenal sebagai perampasan aset secara perdata (non-conviction based asset forfeiture). Tujuannya untuk memulihkan kerugian negara dan memberikan efek jera bagi pelaku korupsi.

Di Indonesia, gagasan perampasan aset sebenarnya sudah lama dibahas, tetapi baru terealisasi pada 2026. Pengesahan UU ini menjadi tonggak penting dalam sejarah pemberantasan korupsi. Namun, implementasinya menuai tantangan, terutama terkait perlindungan hak asasi manusia dan potensi penyalahgunaan wewenang.

DPRD Ponorogo melihat bahwa keberadaan UU ini harus diimbangi dengan pengawasan yang ketat. Sebab, kekayaan yang diperoleh dari korupsi adalah kerugian negara dan masyarakat. Dengan pengelolaan yang tepat, aset yang dirampas dapat dimanfaatkan untuk kepentingan publik, seperti pembangunan infrastruktur dan layanan dasar.

Dampak bagi Ponorogo dan Masyarakat

Bagi Ponorogo, UU Perampasan Aset diharapkan memperkuat upaya pemberantasan korupsi di daerah. Selama ini, korupsi di tingkat lokal seringkali sulit diusut karena aset pelaku disembunyikan atau dialihkan. Dengan mekanisme perampasan aset, penegak hukum dapat menelusuri dan menyita aset yang diduga berasal dari korupsi.

DPRD Ponorogo berharap aset yang berhasil diselamatkan dapat dikembalikan untuk kepentingan masyarakat. Misalnya, untuk membiayai program pembangunan yang selama ini terhambat akibat korupsi. Namun, DPRD juga mengingatkan agar proses perampasan tidak mengorbankan hak-hak masyarakat yang tidak terlibat.

Masyarakat Ponorogo diminta untuk tetap waspada dan mengawal implementasi UU ini. Partisipasi publik diperlukan agar regulasi berjalan sesuai tujuan. DPRD juga mendorong sosialisasi yang masif agar masyarakat memahami hak dan kewajibannya.

Langkah Selanjutnya dan Pengawasan

Setelah disahkan, UU Perampasan Aset akan diikuti dengan penyusunan peraturan pelaksana. DPRD Ponorogo berharap pemerintah segera menerbitkan aturan teknis yang jelas, termasuk mekanisme verifikasi aset dan upaya hukum bagi pemilik yang keberatan. Pengawasan oleh DPRD akan dilakukan untuk memastikan implementasi di daerah berjalan sesuai koridor.

DPRD juga akan mendorong pemerintah daerah untuk menyiapkan sumber daya manusia dan infrastruktur pendukung. Kerja sama antara penegak hukum, pemerintah daerah, dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan. “Kami akan mengawal agar UU ini benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” kata Dwi Agus.

Selain itu, DPRD Ponorogo mengingatkan pentingnya sinergi antara lembaga negara. Kejaksaan, Kepolisian, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus bersinergi dalam menindaklanjuti perampasan aset. Transparansi dalam setiap proses menjadi prasyarat agar tidak terjadi penyalahgunaan.

Analisis Redaksi

Apresiasi DPRD Ponorogo terhadap UU Perampasan Aset patut diapresiasi. Namun, pernyataan Dwi Agus Prayitno menyiratkan kekhawatiran yang mendalam: jangan sampai regulasi ini menjadi alat kekuasaan. Sejarah menunjukkan bahwa kewenangan luar biasa selalu berpotensi disalahgunakan. Karena itu, pengawasan menjadi harga mati.

Pernyataan “jangan atas nama kekuasaan, tetapi atas nama keadilan” adalah pengingat bahwa tujuan UU ini adalah memulihkan kerugian negara, bukan menghukum tanpa proses. Dalam konteks Ponorogo, implementasi UU ini harus mampu menjawab keraguan masyarakat. Sosialisasi dan edukasi menjadi kunci agar tidak terjadi resistensi.

Keberhasilan UU Perampasan Aset tidak hanya diukur dari jumlah aset yang dirampas, tetapi juga dari seberapa adil prosesnya. Jika masyarakat melihat bahwa perampasan dilakukan secara sewenang-wenang, kepercayaan publik akan runtuh. DPRD Ponorogo telah mengingatkan hal ini. Kini tugas semua pihak untuk memastikan keadilan benar-benar ditegakkan.

Sumber: dpr.go.id

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad