UU Bisnis Properti Vietnam Disahkan: 471 Suara Dukung, Perlindungan Pembeli Rumah Diperkuat

Nov 21, 2026 - 12:30
 0  1
UU Bisnis Properti Vietnam Disahkan: 471 Suara Dukung, Perlindungan Pembeli Rumah Diperkuat

Majelis Nasional Vietnam mengesahkan Undang-Undang Bisnis Properti yang telah diamandemen pada 21 November, dengan 471 dari 479 delegasi memberikan suara mendukung. Regulasi baru ini mewajibkan keterbukaan informasi proyek secara penuh dan membatasi deposito maksimal 5% untuk melindungi hak pembeli rumah.

Ad
Ad

Kronologi Pengesahan dan Komposisi Undang-Undang

Pengesahan berlangsung pada sidang pagi hari tanggal 21 November. Dari 479 delegasi yang hadir, 471 menyatakan dukungan, setara 94,39% dari total anggota Majelis Nasional. Angka ini menunjukkan konsensus politik yang lebar terhadap perbaikan tata kelola sektor properti.

Undang-undang hasil amandemen ini terdiri dari 10 bab dan 63 pasal. Jumlah pasal berkurang 20 dari Undang-Undang Bisnis Properti tahun 2023. Meski lebih ringkas, regulasi baru memuat sejumlah ketentuan tambahan yang secara spesifik menyasar transparansi dan perlindungan konsumen.

Undang-undang akan mulai berlaku pada 1 Juli 2027. Tenggang waktu hampir dua tahun diberikan agar pelaku usaha, pemerintah daerah, dan lembaga terkait dapat menyesuaikan sistem dan prosedur internal.

Perubahan utama terletak pada kewajiban pengungkapan informasi proyek, persyaratan penggalangan dana, serta jadwal pembayaran yang lebih ketat. Tujuannya, meningkatkan transparansi pasar dan meminimalisasi sengketa antara pengembang dan pembeli.

Kewajiban Pengungkapan Informasi bagi Investor

Salah satu ketentuan penting mewajibkan investor mengungkapkan informasi properti dan proyek secara lengkap, jujur, dan akurat sebelum memasarkannya. Informasi itu harus dipublikasikan di Sistem Informasi Pasar Perumahan dan Real Estat serta di situs web perusahaan.

Informasi yang wajib dipublikasikan mencakup aspek hukum investasi, lahan, perencanaan, dan konstruksi. Selain itu, pembatasan kepemilikan dan hak penggunaan, status sengketa dan hipotek, kontrak penggunaan yang akan ditandatangani dengan pelanggan, serta informasi relevan lainnya.

Investor juga harus segera memperbarui informasi tersebut ketika terjadi perubahan. Kewajiban ini menutup celah bagi praktik penjualan properti yang belum jelas status hukumnya.

Undang-undang secara tegas melarang sejumlah tindakan. Antara lain menjalankan bisnis properti tanpa kualifikasi yang sesuai, memalsukan dokumen, dengan sengaja memberikan informasi yang salah, gagal mengungkapkan informasi sebagaimana diwajibkan, penipuan, tipu daya, penggelapan, serta mengumpulkan dan menggunakan uang pembeli atau penyewa dengan melanggar peraturan.

Dengan pengungkapan yang transparan, pembeli dapat memeriksa legalitas proyek sebelum menyerahkan uang. Praktik jual-beli yang mengandalkan janji lisan atau brosur tanpa dasar hukum akan semakin sulit dilakukan.

Aturan Modal Ekuitas dan Pembatasan Deposito

Untuk bisnis properti yang beroperasi melalui proyek, undang-undang menetapkan modal ekuitas tidak boleh kurang dari 20% dari total modal investasi untuk proyek dengan luas lahan kurang dari 20 hektar. Untuk proyek seluas 20 hektar atau lebih, batas minimalnya 15%.

Jika menjalankan beberapa proyek secara bersamaan, perusahaan harus memastikan modal ekuitas dialokasikan secara memadai sesuai rasio yang ditentukan untuk setiap proyek. Ketentuan ini mencegah praktik penggunaan satu sumber dana untuk menutupi banyak proyek sekaligus.

Perlindungan bagi pembeli rumah yang membeli properti dalam pembangunan juga diperkuat. Rumah dan proyek konstruksi yang akan dijual harus memenuhi persyaratan terkait dimulainya pembangunan, dokumen tanah dan konstruksi, serta dokumentasi terkait lainnya.

Untuk gedung apartemen dan gedung multifungsi dengan unit hunian, diperlukan dokumentasi yang membuktikan penyelesaian dan penerimaan konstruksi pondasi. Artinya, pengembang tidak bisa menjual unit sebelum fondasi benar-benar selesai dan terverifikasi.

Sebelum menandatangani kontrak jual beli atau sewa-beli properti hunian, investor wajib memberitahukan kepada badan usaha properti khusus di bawah Komite Rakyat Provinsi untuk verifikasi kelayakan. Langkah ini menempatkan pemerintah daerah sebagai pengawas awal sebelum transaksi berjalan.

Perlindungan Pembeli Rumah dari Risiko Proyek Terbengkalai

Pengembang hanya diperbolehkan mengumpulkan deposito maksimal 5% dari harga jual atau harga sewa-beli ketika properti siap digunakan. Perjanjian deposito harus secara jelas menyatakan harga properti, dan jumlah deposito akan termasuk dalam pembayaran awal saat penandatanganan kontrak.

Untuk jual beli perumahan dan proyek konstruksi masa depan, pembayaran pertama tidak boleh melebihi 30% dari nilai kontrak, termasuk uang muka. Pembayaran selanjutnya harus sesuai dengan kemajuan konstruksi.

Total yang diperbolehkan investor terima sebelum penyerahan properti tidak boleh melebihi 70% dari nilai kontrak. Jika penjual adalah organisasi ekonomi dengan modal investasi asing yang termasuk dalam peraturan, jumlahnya tidak boleh melebihi 50%.

Investor juga bertanggung jawab memastikan ketersediaan sumber daya keuangan untuk melaksanakan proyek sesuai jadwal. Mereka wajib membangun perumahan, gedung, serta sistem infrastruktur teknis dan sosial sesuai rencana dan desain yang telah disetujui.

Dalam waktu 50 hari sejak tanggal penyerahan rumah atau sejak penyewa atau pembeli melakukan pembayaran penuh sesuai kesepakatan, investor wajib mengajukan permohonan Sertifikat Kepemilikan kepada pembeli atau penyewa. Kewajiban ini berlaku kecuali jika pembeli secara sukarela melakukan prosedur tersebut.

Undang-undang juga melarang investor mengumpulkan uang dalam bentuk apa pun untuk mengamankan penandatanganan kontrak ketika real estat, proyek, atau hak penggunaan lahan tidak memiliki infrastruktur teknis yang memadai. Mereka juga tidak boleh memberi wewenang kepada organisasi atau individu lain untuk menandatangani kontrak deposit, pembelian, atau sewa-beli, kecuali proyek tersebut memiliki dua investor atau lebih sebagaimana diatur Pemerintah.

Peran Bursa Properti dan Sistem Informasi Pasar

Organisasi dan individu yang menyediakan layanan pertukaran dan perantara properti harus mendirikan badan usaha. Bursa bertanggung jawab memeriksa dokumen hukum dan kondisi bisnis properti, mendaftarkan dan memberikan informasi tentang properti yang memenuhi syarat, serta membantu pihak-pihak dalam mencari, memilih, menegosiasikan, menandatangani, dan melaksanakan transaksi.

Undang-undang juga mengatur pembangunan dan pengelolaan terpadu Sistem Informasi Pasar Perumahan dan Real Estat. Sistem ini mencakup pengelolaan data tentang perumahan, real estat, dan kegiatan bisnis, serta penerbitan, pengelolaan, dan penggunaan kode identifikasi elektronik untuk real estat, lisensi pialang, dan individu yang berhak atas kebijakan dukungan perumahan.

Dengan sistem terpadu, masyarakat dapat mengakses data proyek secara langsung tanpa bergantung pada informasi sepihak dari pengembang. Hal ini diharapkan menekan praktik spekulasi dan penipuan yang merugikan konsumen.

Pemerintah daerah diberi peran dalam verifikasi kelayakan sebelum kontrak ditandatangani. Koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci agar ketentuan baru tidak berhenti di atas kertas.

Analisis Redaksi

Pengesahan dengan 471 suara dari 479 delegasi menunjukkan bahwa persoalan properti telah menjadi perhatian lintas kepentingan politik. Namun, dukungan suara yang besar bukan jaminan implementasi berjalan mulus. Tantangan terbesar justru muncul setelah 1 Juli 2027, ketika pemerintah daerah harus menjalankan verifikasi kelayakan sebelum kontrak ditandatangani.

Pembatasan deposito 5% dan pembayaran bertahap sesuai kemajuan konstruksi adalah terobosan yang langsung menyentuh kepentingan pembeli. Selama ini, praktik pengumpulan dana besar di awal proyek menjadi sumber utama sengketa ketika pengembang gagal menyelesaikan pembangunan. Dengan aturan baru, risiko pembeli terhadap proyek terbengkalai berkurang signifikan.

Yang perlu diawasi adalah kesiapan birokrasi. Sistem Informasi Pasar Perumahan dan Real Estat menuntut data yang akurat dan diperbarui. Tanpa disiplin pelaporan dari pengembang dan pengawasan konsisten dari otoritas, keterbukaan informasi hanya akan menjadi formalitas. Publik berhak menuntut agar setiap proyek yang dipasarkan memiliki jejak digital yang jelas di sistem tersebut.

Bagi pasar, aturan modal ekuitas minimal 20% dan 15% akan menyaring pengembang yang tidak memiliki kapasitas finansial. Dalam jangka pendek, jumlah proyek baru mungkin berkurang. Namun dalam jangka panjang, pasar properti yang lebih sehat dan terpercaya akan menguntungkan semua pihak, terutama konsumen yang selama ini berada di posisi paling rentan.

Sumber: vietnam.vn, congluan.vn

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad