Legislator PDIP Minta Solo Utara Tak Dianaktirikan soal Banjir
Anggota DPRD Kota Solo dari Fraksi PDIP, Giyatno, meminta Pemkot Solo tidak menganaktirikan kawasan Solo Utara dalam penanganan banjir. Ia mendorong koordinasi lintas instansi agar persoalan genangan di wilayah itu tidak terus berulang.
Permintaan itu disampaikan Giyatno menyusul keluhan warga di sejumlah titik Solo Utara yang kerap terendam saat hujan deras. Menurut dia, penanganan banjir di kota ini cenderung terfokus pada kawasan tengah dan selatan, sementara wilayah utara baru mendapat perhatian ketika genangan sudah meluas.
"Solo Utara jangan sampai dianaktirikan. Persoalan banjir di sana bukan hal baru, tapi penanganannya belum menyentuh akar masalah," kata Giyatno, seperti dikutip dari Solopos.
Keluhan Warga Solo Utara yang Berulang Setiap Musim Hujan
Giyatno menyoroti bahwa genangan di Solo Utara tidak hanya muncul saat puncak musim hujan. Curah hujan dengan intensitas sedang pun, menurutnya, cukup memicu luapan di beberapa ruas jalan dan permukiman padat.
Wilayah utara Solo berbatasan langsung dengan Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Karanganyar. Posisi geografis ini membuat aliran air dari kawasan yang lebih tinggi kerap menumpuk di sisi hilir, terutama ketika saluran drainase kota tidak mampu menampung debit air.
Persoalan bertambah karena sebagian saluran di kawasan utara berbagi beban dengan kawasan tetangga. Ketika hujan deras terjadi di wilayah hulu, air masuk ke Solo melalui saluran yang kapasitasnya terbatas.
"Kalau hanya mengandalkan penanganan di dalam kota, ya tidak akan selesai. Harus ada pembenahan dari hulu sampai hilir," ujar Giyatno.
Ia menilai warga Solo Utara sudah cukup lama menunggu tindakan nyata. Keluhan yang berulang setiap tahun, kata dia, seharusnya menjadi dasar bagi pemetaan ulang titik-titik rawan genangan di wilayah tersebut.
Dorong Koordinasi Lintas Instansi, Bukan Sekadar Kerja Satu Dinas
Dalam pernyataannya, Giyatno menekankan bahwa penanganan banjir tidak bisa diserahkan hanya kepada satu dinas. Ia mendorong koordinasi lintas instansi, mulai dari pemerintah kota hingga pemerintah kabupaten di sekitar Solo.
Menurut legislator PDIP itu, persoalan drainase, tata ruang, dan pengelolaan daerah aliran sungai saling terkait. Masing-masing berada di bawah kewenangan yang berbeda, sehingga tanpa koordinasi, upaya penanganan berisiko berjalan sendiri-sendiri.
Ia menyebut beberapa langkah yang perlu ditempuh bersama:
- Pemetaan ulang titik rawan genangan di kawasan Solo Utara bersama instansi terkait.
- Sinkronisasi program drainase kota dengan pemerintah kabupaten di wilayah hulu.
- Evaluasi kapasitas saluran air yang selama ini menjadi jalur limpasan.
- Pelibatan warga dalam pemantauan dan pelaporan kondisi saluran.
"Jangan sampai ada anggaran yang keluar, tapi masalahnya tidak berkurang. Koordinasi itu kuncinya," jelas Giyatno.
Ia juga meminta Pemkot Solo terbuka soal rencana penanganan banjir di wilayah utara. Menurutnya, transparansi akan memudahkan warga dan DPRD mengawasi jalannya program.
Latar Belakang: Beban Drainase dan Wilayah Perbatasan
Solo Utara selama ini dikenal sebagai kawasan padat permukiman. Sejumlah kelurahan di sana berdiri di atas lahan yang lebih rendah dibanding kawasan sekitarnya, sehingga air cenderung mengumpul.
Perkembangan kota turut mengubah wajah kawasan ini. Alih fungsi lahan dan bertambahnya bangunan mengurangi area resapan, sementara beban saluran air tidak berkurang. Kondisi itu membuat genangan lebih cepat terbentuk saat hujan turun.
Di sisi lain, Solo berada di kawasan yang dilintasi beberapa sungai. Pengelolaan sungai dan saluran besar berada di kewenangan pemerintah pusat dan provinsi, bukan sepenuhnya di tangan Pemkot. Inilah yang membuat penanganan banjir selalu menuntut kerja bersama.
Giyatno menilai pembagian kewenangan itu sering menjadi alasan lambatnya penanganan. Padahal, kata dia, warga tidak peduli siapa yang berwenang—yang mereka butuhkan adalah air tidak lagi masuk ke rumah.
"Warga tidak melihat kewenangan. Yang mereka lihat adalah genangan yang datang lagi setiap hujan," ujarnya.
Ia berharap DPRD dan Pemkot Solo dapat duduk bersama merumuskan langkah konkret, termasuk menyiapkan anggaran yang memadai untuk perbaikan drainase di kawasan utara.
Dampak Banjir bagi Warga dan Aktivitas Ekonomi
Genangan yang berulang berdampak langsung pada aktivitas warga Solo Utara. Jalan yang terendam menghambat mobilitas, sementara permukiman yang kebanjiran memaksa penghuni mengungsi atau membersihkan lumpur setelah air surut.
Bagi pedagang dan pelaku usaha kecil, banjir berarti kerugian. Barang dagangan yang terendam dan akses pembeli yang terputus membuat pendapatan menurun. Kerugian seperti ini berulang setiap musim hujan tanpa penyelesaian tuntas.
Dari sisi kesehatan, genangan yang lama mengendap berpotensi menimbulkan masalah. Warga harus menghadapi risiko penyakit kulit dan gangguan lain pascabanjir.
Giyatno menilai dampak sosial-ekonomi inilah yang sering terlewat dalam perhitungan. Penanganan banjir, menurutnya, bukan sekadar proyek infrastruktur, tetapi menyangkut kesejahteraan warga.
"Kalau banjir terus dibiarkan, biaya yang dikeluarkan warga setiap tahun bisa lebih besar daripada biaya perbaikan drainase itu sendiri," kata dia.
Langkah Selanjutnya dan Pengawasan DPRD
Giyatno menyatakan akan mendorong persoalan ini dalam pembahasan di DPRD Solo. Ia ingin memastikan penanganan banjir di Solo Utara masuk dalam agenda prioritas, bukan sekadar dibahas saat banjir terjadi.
Menurutnya, pengawasan terhadap program penanganan banjir perlu dilakukan secara berkala. DPRD, kata dia, akan menanyakan progres perbaikan drainase dan hasil koordinasi lintas instansi kepada pemerintah kota.
Ia juga meminta laporan berkala soal titik-titik yang sudah ditangani dan yang masih menunggu. Dengan begitu, kata dia, publik bisa menilai apakah janji penanganan benar-benar dijalankan.
Permintaan Giyatno sejalan dengan kebutuhan warga akan solusi jangka panjang. Penanganan banjir di Solo Utara tidak cukup dengan pengerukan saluran sesaat, tetapi memerlukan perencanaan menyeluruh yang melibatkan wilayah sekitar.
Hingga berita ini ditulis, Pemkot Solo belum memberikan tanggapan resmi atas pernyataan legislator PDIP tersebut. Warga Solo Utara menunggu apakah dorongan itu berujung pada langkah nyata sebelum musim hujan berikutnya.
Analisis Redaksi
Pernyataan Giyatno menyentuh persoalan yang jarang dibahas terbuka: ketimpangan perhatian antarwilayah dalam penanganan banjir. Solo Utara, dengan posisinya di hilir dan berbatasan langsung dengan dua kabupaten, menanggung beban limpasan yang tidak sepenuhnya berasal dari dalam kota. Selama ini, narasi penanganan banjir cenderung berpusat pada kawasan yang lebih terlihat publik, sementara wilayah pinggiran baru disorot ketika genangan sudah parah.
Kritik tentang koordinasi lintas instansi juga bukan tanpa dasar. Persoalan drainase, tata ruang, dan pengelolaan sungai berada di kewenangan berbeda. Tanpa mekanisme koordinasi yang jelas, program perbaikan berisiko berhenti di batas administrasi. Ironisnya, air tidak mengenal batas wilayah. Karena itu, pendekatan yang hanya berbasis kewenangan formal akan selalu kalah cepat dibanding datangnya hujan.
Yang paling dinanti warga tentu bukan pernyataan di ruang rapat, melainkan bukti di lapangan. DPRD punya alat untuk menagih janji: anggaran, pengawasan, dan rapat kerja. Jika dorongan Giyatno berhenti sebagai retorika politik musiman, keluhan yang sama akan kembali muncul tahun depan. Sebaliknya, jika diterjemahkan menjadi pemetaan titik rawan, perbaikan saluran, dan kesepakatan dengan kabupaten tetangga, Solo Utara punya peluang keluar dari siklus banjir yang selama ini berulang.
Sumber: surakarta.go.id
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0