Hatta Soroti Banjir dan Jalan Mentok di Mamburungan Timur: Soal Kewenangan dan Efisiensi

Nov 21, 2026 - 12:00
 0  1
Hatta Soroti Banjir dan Jalan Mentok di Mamburungan Timur: Soal Kewenangan dan Efisiensi

Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Muhammad Hatta, menyoroti aspirasi warga Kelurahan Mamburungan Timur, Kecamatan Tarakan Timur, terkait banjir dan jalan mentok yang belum tertangani. Ia menegaskan persoalan itu menyangkut kewenangan dan efisiensi anggaran.

Ad
Ad

Aspirasi Warga Mamburungan Timur yang Belum Tuntas

Warga Kelurahan Mamburungan Timur, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan, telah menyampaikan sejumlah aspirasi kepada wakil rakyat di tingkat provinsi. Aspirasi itu mencakup penanganan banjir dan persoalan jalan mentok yang dinilai menghambat aktivitas sehari-hari. Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Muhammad Hatta, menerima dan menyoroti aspirasi tersebut.

Namun, Hatta tidak menjanjikan penyelesaian instan. Ia menekankan bahwa penanganan dua persoalan itu bergantung pada kewenangan pemerintah dan efisiensi penggunaan anggaran. Pernyataan itu disampaikan Hatta dalam konteks menjawab aspirasi warga, seperti dikutip dari Beranda NKRI News.

Kelurahan Mamburungan Timur berada di kawasan pesisir Tarakan Timur. Sebagai daerah kepulauan, Tarakan menghadapi tantangan drainase dan infrastruktur jalan yang tidak jarang bersinggungan dengan kewenangan provinsi dan kota.

Kewenangan Provinsi dan Kota dalam Penanganan Banjir

Di Indonesia, penanganan banjir dan infrastruktur jalan terbagi menurut tingkat pemerintahan. Pemerintah kota menangani drainase perkotaan dan jalan lingkungan, sementara pemerintah provinsi menangani jalan provinsi dan kawasan strategis. Pembagian itu diatur dalam undang-undang pemerintahan daerah dan menjadi rujukan dalam setiap pembahasan aspirasi warga.

Hatta menegaskan bahwa sebelum proyek diusulkan, perlu dipastikan siapa yang berwenang. Jika persoalan berada di ranah kota, DPRD provinsi tidak bisa langsung menganggarkan. Sebaliknya, jika menyangkut kewenangan provinsi, barulah alokasi anggaran bisa dibahas di tingkat provinsi.

Selain kewenangan, efisiensi menjadi pertimbangan. Hatta menyoroti pentingnya memastikan setiap rupiah anggaran digunakan secara tepat sasaran. Efisiensi berarti memastikan proyek yang diusulkan benar-benar memberi dampak bagi warga, bukan sekadar memenuhi daftar usulan.

Jalan Mentok dan Dampaknya bagi Warga

Persoalan jalan mentok yang diaspirasikan warga Mamburungan Timur menyangkut konektivitas lingkungan. Jalan yang terputus atau tidak tembus membuat warga harus memutar, memperpanjang waktu tempuh, dan meningkatkan biaya transportasi. Bagi pedagang dan pekerja, kondisi itu berdampak langsung pada penghasilan harian.

Dalam konteks Tarakan Timur, konektivitas antarkelurahan menjadi penting karena wilayah ini menjadi salah satu pintu masuk aktivitas ekonomi kota. Perbaikan jalan lingkungan maupun jalan penghubung biasanya menjadi kewenangan pemerintah kota, sementara jalan provinsi menjadi tanggung jawab provinsi.

Hatta tidak merinci nilai anggaran atau jadwal proyek. Ia hanya menegaskan bahwa aspirasi warga akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme dan kewenangan yang ada. Pernyataan itu memberi sinyal bahwa penyelesaian tidak bisa dilakukan secara sepihak oleh DPRD provinsi.

Respons dan Langkah Tindak Lanjut

Sebagai wakil rakyat di DPRD Kaltara, Hatta berjanji menampung aspirasi warga Mamburungan Timur. Aspirasi itu akan dibahas dalam forum resmi, termasuk kemungkinan koordinasi dengan pemerintah kota Tarakan. Koordinasi antarpemerintah menjadi kunci ketika persoalan berada di batas kewenangan.

Masyarakat berharap ada kejelasan waktu dan anggaran. Tanpa kepastian, aspirasi yang disampaikan berulang kali cenderung berhenti sebagai catatan. Karena itu, Hatta menekankan pentingnya efisiensi agar usulan yang masuk dapat direalisasikan tanpa pemborosan.

Pemerintah Kota Tarakan memiliki kewenangan atas drainase dan jalan lingkungan. Jika banjir di Mamburungan Timur disebabkan oleh drainase yang tidak memadai, maka penanganannya berada di ranah kota. Namun, jika penyebabnya adalah aliran sungai atau kawasan lintas kecamatan, provinsi dapat mengambil bagian.

Analisis Redaksi

Pernyataan Hatta menyentuh dua isu yang sering menjadi sumber kebuntuan: kewenangan dan efisiensi. Di banyak daerah, aspirasi warga berhenti bukan karena tidak ada anggaran, tetapi karena tidak jelas siapa yang harus bertindak. Ketika kewenangan kabur, warga menjadi pihak yang paling dirugikan.

Efisiensi memang penting. Namun, efisiensi tidak boleh menjadi alasan untuk menunda penanganan masalah mendasar seperti banjir dan jalan mentok. Yang dibutuhkan adalah kejelasan pembagian tugas antara provinsi dan kota, serta transparansi usulan agar warga tahu ke mana aspirasi mereka bermuara.

DPRD Kaltara memiliki fungsi pengawasan dan anggaran. Jika Hatta serius menyoroti aspirasi ini, langkah konkretnya adalah mendorong koordinasi resmi dengan Pemkot Tarakan dan memastikan usulan masuk dalam dokumen perencanaan. Tanpa itu, pernyataan soal kewenangan dan efisiensi hanya akan menjadi kalimat penghibur tanpa eksekusi.

Sumber: kemendagri.go.id

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad