Bamusi DIY Konsolidasi: Sirra Prayuna Desak LBH untuk Dhuafa
DPP Baitul Muslimin Indonesia (Bamusi) menggelar silaturahmi dan konsolidasi dengan DPD PDI Perjuangan DIY di Yogyakarta, Sabtu (21/11). Dalam pertemuan itu, Ketua Bidang Hukum, HAM, Perundang-undangan dan Kebijakan Publik DPP Bamusi, Sirra Prayuna, menekankan urgensi pembentukan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bamusi yang khusus mendampingi kaum dhuafa.
Pertemuan berlangsung hangat dan menjadi bagian dari upaya memperkuat konsolidasi organisasi sekaligus menyosialisasikan program-program Bamusi untuk memperluas peran dalam mengembangkan dakwah Islam kebangsaan.
Kronologi dan Agenda Konsolidasi
Silaturahmi yang digelar di Yogyakarta itu mempertemukan jajaran DPP Bamusi dengan pengurus DPD PDI Perjuangan DIY. Dari pihak DPP Bamusi hadir Dr. H. Abidin Fikri, Wakil Ketua Umum Bidang Internal sekaligus anggota DPR RI Komisi VIII; Dr. H. Edy Wuryanto, Ketua Bidang Politik dan Pemerintahan yang juga anggota DPR RI Komisi VIII; KH. Elang Mangkubumi, Ketua Bidang Keanggotaan dan Pengembangan Organisasi; serta H. Sirra Prayuna, SH., MH., Ketua Bidang Hukum, HAM, Perundang-undangan dan Kebijakan Publik.
Turut hadir M. Afthon Lubbi, S.Kom.I., Ketua Bidang Komunikasi dan Teknologi Digital, dan Ahmad Fanani, S.E., Ak., Kepala Kesekretariatan DPP Bamusi. Dari DPD PDI Perjuangan DIY tampak Yan Kurnia Kustanto, SE., Sekretaris DPD DIY; Andriania Wulandari, SE., Wakil Sekretaris Bidang Internal; Yustia Yuyut, Wakil Ketua Bidang Organisasi; dan KH. Masyhuri, Wakil Ketua Bidang Keagamaan dan Kepercayaan.
Agenda utama pertemuan adalah membangun kepengurusan Bamusi yang solid dan berjenjang. Konsolidasi organisasi dinilai menjadi fondasi agar program-program di tingkat pusat dapat diterjemahkan menjadi kegiatan nyata di daerah. Dengan begitu, Bamusi tidak berhenti sebagai organisasi sayap partai yang bergerak di bidang keagamaan, tetapi juga mampu memberikan kontribusi langsung bagi kehidupan sosial masyarakat.
Selain penguatan struktur, diskusi menyoroti sejumlah agenda strategis: program keagamaan, sosial, pendidikan, hingga advokasi hukum. Bamusi ingin hadir lebih dekat dengan masyarakat melalui kegiatan yang berdampak langsung.
Pihak yang Terlibat dan Pernyataan Sirra Prayuna
Gagasan yang paling menonjol dalam pertemuan itu adalah penguatan peran Bamusi di bidang bantuan hukum. Sirra Prayuna, pengacara kondang yang kini memimpin bidang hukum di DPP Bamusi, menekankan pentingnya kehadiran partai politik dan organisasi kemasyarakatan untuk membela masyarakat kecil yang menghadapi persoalan hukum.
Menurut Sirra, persoalan hukum tidak selalu dapat diselesaikan hanya dengan memastikan setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Dalam praktiknya, masyarakat miskin kerap menghadapi keterbatasan akses terhadap pendampingan hukum, informasi, maupun sumber daya untuk memperjuangkan hak-haknya.
"Ketimpangan tersebut membuat kelompok dhuafa berada dalam posisi yang lebih rentan ketika berhadapan dengan proses hukum," ujarnya dalam diskusi tersebut.
Karena itu, ia memandang perlu langkah konkret agar masyarakat kecil tidak berjalan sendirian saat menghadapi persoalan hukum. Kehadiran organisasi politik dan keagamaan, kata dia, harus memiliki makna lebih luas daripada sekadar aktivitas politik dan konsolidasi internal. Organisasi juga perlu menjadi ruang pengabdian yang memberikan perlindungan dan keberpihakan kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan.
Sebagai bentuk konkret, Sirra menyampaikan rencana pembentukan LBH Bamusi yang secara khusus memberikan pendampingan kepada kaum dhuafa. Lembaga ini diarahkan untuk membantu masyarakat kecil yang menjadi korban ketidakadilan hukum struktural, sekaligus membuka akses terhadap pendampingan dan advokasi bagi mereka yang selama ini kesulitan memperoleh bantuan hukum.
Latar Belakang: Islam Kebangsaan dan Keadilan Sosial
Gagasan LBH Bamusi sejalan dengan semangat Islam kebangsaan yang menjadi landasan gerakan Bamusi. Nilai-nilai keislaman, dalam kerangka gerakan tersebut, tidak cukup diwujudkan melalui kegiatan dakwah dan ibadah semata, tetapi juga harus tercermin dalam keberpihakan terhadap keadilan, kemanusiaan, dan perlindungan terhadap kelompok masyarakat yang lemah.
Bamusi adalah organisasi sayap PDI Perjuangan yang bergerak di bidang dakwah Islam kebangsaan. Organisasi ini memiliki struktur hingga daerah dan berupaya menyeimbangkan kegiatan keagamaan dengan penguatan kebangsaan. Dalam beberapa kesempatan, Bamusi juga menyoroti isu-isu sosial, termasuk perlindungan terhadap kelompok marhaen.
Konsolidasi di Yogyakarta menjadi salah satu langkah memperkuat sinergi antara DPP Bamusi dan jajaran PDI Perjuangan di daerah. Dengan penguatan struktur organisasi dan program kerja yang terarah, Bamusi diharapkan dapat mengembangkan peran strategisnya dalam membangun kehidupan beragama yang moderat, memperkuat kebangsaan, serta memperjuangkan kepentingan masyarakat luas.
Kehadiran jajaran DPP Bamusi disambut hangat dan penuh antusiasme oleh pengurus DPD PDI Perjuangan DIY. Suasana akrab yang terbangun sepanjang pertemuan mencerminkan semangat kebersamaan untuk memperkuat organisasi sekaligus menyinergikan agenda perjuangan Islam kebangsaan di Daerah Istimewa Yogyakarta.
Dampak dan Langkah Selanjutnya
Rencana pembentukan LBH Bamusi menandai pergeseran peran organisasi sayap partai. Jika terealisasi, LBH ini akan menjadi instrumen bagi Bamusi untuk terlibat langsung dalam pendampingan hukum, bukan hanya sebagai wadah kegiatan keagamaan. Langkah ini juga berpotensi memperluas basis dukungan di kalangan masyarakat kecil yang selama ini merasa jauh dari akses keadilan.
Namun, pembentukan LBH memerlukan kesiapan sumber daya, baik tenaga advokat, paralegal, maupun pendanaan. Bamusi belum merinci tahapan dan tenggat pembentukan lembaga tersebut. Yang jelas, Sirra menegaskan bahwa organisasi politik dan keagamaan perlu hadir sebagai ruang pengabdian, bukan sekadar mesin politik.
Konsolidasi di DIY juga diharapkan menjadi model bagi daerah lain. Pengurus DPD PDI Perjuangan DIY menyambut baik agenda tersebut dan siap bersinergi. Pertemuan ini menjadi awal dari rangkaian konsolidasi Bamusi ke depan, dengan fokus pada penguatan struktur dan program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
Bagi warga DIY, kehadiran LBH Bamusi bisa menjadi alternatif bantuan hukum bagi kelompok dhuafa yang selama ini kesulitan mengakses pendampingan. Namun, efektivitasnya akan bergantung pada implementasi dan konsistensi program di lapangan.
Analisis Redaksi
Gagasan Sirra Prayuna menyentuh persoalan mendasar: akses keadilan di Indonesia masih timpang. Asas equality before the law sering terhenti pada ranah normatif. Di lapangan, masyarakat miskin berhadapan dengan biaya advokat, prosedur berbelit, dan minimnya informasi. Rencana LBH Bamusi menjanjikan jawaban, tetapi janji itu perlu diuji.
Pertanyaan kritisnya: apakah LBH ini akan independen, atau justru menjadi instrumen politik? Bamusi adalah sayap PDI Perjuangan, partai yang memiliki kepentingan elektoral. Jika LBH dibajak untuk kepentingan politik praktis, kredibilitasnya akan runtuh. Sebaliknya, jika benar-benar dijalankan sebagai ruang pengabdian, LBH Bamusi bisa menjadi contoh bagi organisasi sayap partai lain.
Yang juga perlu dicermati adalah kapasitas. Mendirikan LBH bukan sekadar deklarasi. Butuh advokat berintegritas, jaringan paralegal, dan pendanaan berkelanjutan. Tanpa itu, LBH hanya akan menjadi nama tanpa fungsi. Publik berhak menagih janji ini, terutama karena Sirra adalah pengacara senior yang tahu persis lika-liku bantuan hukum.
Pada akhirnya, keadilan bukan soal retorika. Kata-kata tentang dhuafa dan keadilan struktural sudah terlalu sering terdengar. Yang ditunggu adalah bukti: kantor LBH yang beroperasi, advokat yang mendampingi, dan warga kecil yang benar-benar terbantu. Jika Bamusi serius, langkah pertama adalah transparansi rencana dan anggaran.
Sumber: gesuri.id, pdiperjuangan.id
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0