Majelis Nasional Vietnam Sahkan UU Bisnis Properti dan 3 Proyek Jalan Tol
Majelis Nasional Vietnam mengesahkan Undang-Undang Bisnis Properti yang telah diamandemen dan menyetujui kebijakan investasi untuk tiga proyek jalan tol dalam sidang pada 21 November. Keputusan ini diambil dengan tingkat dukungan suara yang tinggi, menandai langkah penting dalam perbaikan regulasi properti dan pembangunan infrastruktur nasional.
Pengesahan UU Bisnis Properti dengan Dukungan Mayoritas
Sidang pagi yang dipimpin oleh Ketua Majelis Nasional Tran Thanh Man dan Wakil Ketua Nguyen Hong Dien menghasilkan persetujuan terhadap UU Bisnis Properti yang telah direvisi. Sebanyak 471 dari 479 anggota Majelis Nasional memberikan suara mendukung, mencapai 94,39%. Undang-undang baru ini terdiri dari 10 bab dan 63 pasal, dan akan mulai berlaku pada 1 Juli 2027.
Menteri Konstruksi Tran Hong Minh, yang mewakili Perdana Menteri, menyampaikan laporan yang menjelaskan penerimaan dan revisi terhadap rancangan undang-undang tersebut. Menurutnya, perubahan ini bertujuan mengatasi hambatan praktis, mengurangi prosedur administratif, dan mendorong transformasi digital di sektor properti. "Pemerintah telah memasukkan dan menanggapi kontribusi tulus dan bertanggung jawab dari para anggota Dewan Perwakilan Rakyat," ujar Tran Hong Minh dalam laporannya.
Kebijakan Investasi Tiga Proyek Jalan Tol Strategis
Selain UU Bisnis Properti, Majelis Nasional juga mengesahkan tiga resolusi tentang kebijakan investasi untuk pembangunan jalan tol: Bao Ha - Lai Chau (ruas Bao Ha - Tan Phong), Quang Ngai - Kon Tum, dan Moc Chau - Son La - Dien Bien di provinsi Son La. Resolusi tersebut disetujui dengan perolehan suara berturut-turut 476/481 (95,39%), 477/480 (95,59%), dan 482/483 (96,59%).
Menteri Tran Hong Minh menegaskan bahwa ketiga jalan tol ini akan meningkatkan konektivitas antarwilayah, mengurangi kemacetan infrastruktur di Barat Laut, Tengah, dan Dataran Tinggi Tengah, serta mempersempit kesenjangan pembangunan antara daerah pegunungan dan dataran rendah. Ia juga menyoroti bahwa setelah selesainya jalan tol Bao Ha - Lai Chau, seluruh 34 wilayah di Vietnam akan memiliki akses jalan tol.
"Investasi harus komprehensif, menghindari fragmentasi dan pendekatan parsial, serta memenuhi persyaratan pembangunan jangka panjang," kata Menteri Tran Hong Minh. Pemerintah akan mengarahkan kementerian dan daerah untuk secara bersamaan membangun jalan penghubung, persimpangan, dan tempat istirahat guna memaksimalkan efisiensi investasi.
Peraturan Baru untuk Kepemilikan Properti Asing
Salah satu poin penting dalam UU Bisnis Properti yang diamandemen adalah regulasi mengenai hak organisasi dan individu asing untuk membeli atau menyewa properti. Organisasi asing yang beroperasi secara legal di Vietnam dan warga negara asing yang diizinkan masuk diperbolehkan membeli atau menyewa properti, namun kepemilikan tersebut tidak terkait dengan hak penggunaan lahan.
Mengenai pembayaran untuk pembelian perumahan dan proyek pembangunan di masa mendatang, pemerintah mempertahankan ketentuan UU Bisnis Properti 2023 untuk sisa 5% dari nilai kontrak. Jumlah ini dibayarkan setelah pembeli atau penyewa menerima sertifikat hak guna lahan dan kepemilikan aset yang melekat pada lahan. Jika pembeli setuju mengurus sendiri prosedur sertifikat, pembayaran dilakukan setelah investor menyerahkan semua dokumen yang diperlukan.
Untuk proyek real estat di atas lahan yang digunakan sebagai pembayaran proyek, investor wajib memenuhi kewajiban keuangan terkait lahan atau memberikan jaminan sesuai ketentuan ketika negara mengalokasikan atau menyewakan lahan.
Diskusi dan Masukan dari Anggota Majelis Nasional
Dalam sesi diskusi, para anggota Majelis Nasional memberikan saran mengenai perlunya investasi, skala, kecepatan desain, penataan rute, total biaya investasi, sumber pendanaan, efektivitas, dan kemajuan implementasi. Isu-isu terkait konversi penggunaan lahan hutan, kompensasi, relokasi, dan mekanisme spesifik juga dipertimbangkan dan dimasukkan untuk menyelesaikan resolusi.
Menteri Tran Hong Minh menambahkan bahwa setelah selesai dibangun, ketiga jalan tol akan mempersingkat waktu perjalanan, memfasilitasi pengembangan ekonomi di pintu gerbang perbatasan, perdagangan perbatasan, logistik, pariwisata, dan memperluas pasar untuk produk pertanian.
Dampak dan Langkah Selanjutnya
Dengan disahkannya UU Bisnis Properti yang baru, diharapkan tercipta iklim investasi yang lebih kondusif di sektor properti Vietnam, terutama dengan adanya kejelasan regulasi bagi investor asing. Sementara itu, pembangunan tiga jalan tol akan menjadi katalis pertumbuhan ekonomi regional, mengurangi disparitas pembangunan, dan memperkuat pertahanan keamanan nasional.
Pemerintah akan segera menyusun rencana teknis dan anggaran untuk ketiga proyek jalan tol, serta memastikan koordinasi antara kementerian, sektor, dan daerah dalam pelaksanaannya. Undang-undang Bisnis Properti akan mulai berlaku pada 1 Juli 2027, memberikan waktu bagi pelaku pasar untuk menyesuaikan diri dengan ketentuan baru.
Analisis Redaksi
Langkah Majelis Nasional Vietnam mengesahkan UU Bisnis Properti dan tiga proyek jalan tol dalam satu sidang menunjukkan pendekatan pragmatis dalam mengejar pertumbuhan ekonomi. Di satu sisi, revisi UU Bisnis Properti berupaya menarik investasi asing dengan memberikan kepastian hukum, namun tetap membatasi kepemilikan asing pada properti tanpa hak penggunaan lahan. Ini adalah kompromi yang mencerminkan kehati-hatian pemerintah dalam melindungi aset nasional.
Di sisi lain, pembangunan tiga jalan tol di wilayah pegunungan dan terpencil menandakan upaya serius untuk mengurangi ketimpangan pembangunan antara pusat ekonomi dan daerah pinggiran. Namun, tantangan terbesar terletak pada eksekusi: bagaimana memastikan proyek-proyek ini tidak tersendat oleh birokrasi, pembebasan lahan, dan pendanaan. Pemerintah perlu mengawal implementasi dengan transparan dan akuntabel.
Yang patut dicermati, tenggat berlakunya UU pada 2027 memberikan ruang transisi, tetapi juga bisa menjadi celah bagi spekulasi properti. Sosialisasi dan pengawasan pasar menjadi kunci agar regulasi baru benar-benar melindungi konsumen dan mendorong investasi yang sehat, bukan sebaliknya.
Sumber: vietnam.vn, daibieunhandan.vn
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0