Anggota Partai Demokrat AS Serukan Penghentian Pendanaan Perang Iran

Nov 21, 2026 - 12:00
 0  1
Anggota Partai Demokrat AS Serukan Penghentian Pendanaan Perang Iran

Anggota DPR dari Partai Demokrat, Yassamin Ansari dan Ro Khanna, menyerukan Kongres memblokir pendanaan bagi operasi militer ofensif terhadap Iran. Seruan itu muncul menjelang tenggat 11 Desember, saat parlemen harus menyetujui anggaran pemerintah agar operasional tidak berhenti.

Ad
Ad

Keduanya menyampaikan desakan melalui pernyataan video bersama. Ansari menyebut rakyat Amerika sudah menunjukkan penolakan mereka secara jelas dalam pemilihan paruh waktu 3 November. Ia merujuk pada kematian 23 anggota militer AS dan ribuan orang di seluruh Timur Tengah, serta kenaikan harga bahan bakar dan biaya hidup.

Isi Seruan Ansari dan Khanna di Video Bersama

Dalam pernyataan video itu, Khanna menyampaikan kalimat singkat yang menjadi inti kampanye mereka. "Kita harus mengakhiri perang ini," ujar Khanna, seperti dikutip dari laporan SINDOnews.

Ia lalu membandingkan situasi sekarang dengan pengalaman Amerika pada Perang Vietnam. Menurut Khanna, perang itu berakhir bukan karena kemenangan militer, melainkan karena keputusan Kongres berhenti membiayai aktivitas tempur ofensif.

"Kita mengakhiri Perang Vietnam melalui keputusan Kongres untuk tidak mendanai aktivitas tempur ofensif di Vietnam. Kita perlu menghentikan pendanaan untuk aktivitas ofensif di Iran," kata Khanna.

Kedua anggota parlemen tersebut mendesak Kongres bertindak sebelum tenggat 11 Desember. Alasan mereka, sumber daya yang ada sebaiknya dialihkan untuk prioritas dalam negeri. "Jangan ada lagi uang pajak rakyat AS yang dihabiskan untuk perang ini," tegas mereka dalam pernyataan yang sama.

Seruan itu bersifat spesifik: bukan menghentikan seluruh anggaran pertahanan, melainkan memblokir pos pendanaan bagi operasi militer yang bersifat ofensif terhadap Iran. Pembatasan semacam ini menempatkan Kongres sebagai penentu arah perang melalui kewenangan anggarannya.

Kronologi dan Tenggat Anggaran 11 Desember

Desakan Ansari dan Khanna tidak muncul di ruang kosong. Kongres memiliki batas waktu 11 Desember untuk menyetujui anggaran pemerintah. Jika tidak ada kesepakatan, operasional pemerintah berhenti atau yang dikenal sebagai shutdown.

Momen itu menjadi celah politik bagi kedua legislator. Dalam sistem anggaran AS, keputusan pendanaan harus melewati parlemen, sehingga setiap paket belanja bisa menjadi alat tekan terhadap kebijakan perang. Kelompok yang menolak eskalasi memakai jalur ini untuk memaksa perdebatan terbuka.

Urutan peristiwanya dapat dirangkum sebagai berikut:

  • 3 November: pemilihan paruh waktu digelar, yang oleh Ansari disebut sebagai sinyal penolakan publik terhadap perang.
  • Setelah pemilu: Ansari dan Khanna merilis pernyataan video bersama yang menyerukan penghentian pendanaan operasi ofensif.
  • Menuju 11 Desember: tenggat persetujuan anggaran pemerintah, dengan risiko shutdown bila gagal.
  • Sebelum tenggat: kedua legislator meminta Kongres bertindak lebih dulu, sebelum paket anggaran disahkan.

Khanna secara eksplisit menempatkan langkah ini sebagai kelanjutan preseden historis. Ia menyebut keputusan Kongres soal Vietnam sebagai bukti bahwa parlemen bisa mengakhiri perang lewat jalur pendanaan, bukan lewat pernyataan politik semata.

Data Korban dan Beban Ekonomi yang Jadi Dasar Desakan

Dalam pernyataan mereka, Ansari dan Khanna mengangkat dua jenis biaya. Pertama, biaya manusia: 23 anggota militer AS tewas, sementara di seluruh Timur Tengah jumlah korban mencapai ribuan orang.

Kedua, biaya ekonomi di dalam negeri. Keduanya menyoroti kenaikan harga bahan bakar dan biaya hidup sebagai dampak yang dirasakan langsung warga Amerika. Kombinasi dua faktor ini menjadi dasar argumen bahwa perang tidak lagi sejalan dengan kepentingan domestik.

Angka 23 anggota militer itu disebut sebagai bagian dari alasan mengapa publik menolak perang. Ansari merujuk hasil pemilihan paruh waktu 3 November sebagai bukti bahwa penolakan tersebut sudah terukur secara politik, bukan sekadar sentimen di media sosial.

Dari sisi fiskal, logikanya sederhana: setiap dolar yang dialokasikan untuk operasi ofensif berarti dolar yang tidak tersedia untuk kebutuhan dalam negeri. Karena itu, frasa "uang pajak rakyat AS" dipakai berulang dalam pernyataan mereka sebagai penanda bahwa isu ini menyangkut prioritas belanja negara.

Posisi Kongres dan Jalur Pendanaan Perang

Kewenangan anggaran membuat Kongres punya posisi kunci dalam setiap operasi militer yang berlangsung lama. Tanpa pendanaan baru, operasi ofensif tidak bisa dijalankan dalam skala yang sama. Inilah yang dimaksud Khanna ketika ia mengutip kasus Vietnam.

Namun jalur ini tidak otomatis. Persetujuan anggaran melibatkan negosiasi antara kedua kamar dan Gedung Putih, sehingga blokir pendanaan biasanya menuntut dukungan mayoritas. Ansari dan Khanna saat ini berbicara sebagai anggota minoritas di DPR, bukan sebagai pemegang keputusan akhir.

Karena itu, pernyataan video mereka lebih tepat dibaca sebagai upaya membentuk opini dan menekan kolega sesama legislator menjelang pemungutan suara anggaran. Tekanan itu diarahkan pada satu titik: apakah paket belanja yang disahkan 11 Desember nanti tetap memuat pos untuk operasi ofensif di Iran.

Isu ini juga bersinggungan dengan perkembangan lain di kawasan. Laporan SINDOnews sebelumnya menyebut Selat Hormuz bisa dibuka kembali dalam dua jam jika tuntutan Iran dipenuhi, indikasi bahwa situasi di sekitar perairan strategis itu masih menjadi bagian dari perhitungan politik kedua pihak.

Dampak Politik dan Langkah Selanjutnya

Bagi Partai Demokrat, seruan ini mempertegas garis pembeda dengan pendukung kebijakan perang. Dengan mengangkat isu harga bahan bakar dan biaya hidup, Ansari dan Khanna mencoba menghubungkan kebijakan luar negeri dengan persoalan dapur rumah tangga pemilih.

Bagi pemerintahan, desakan ini menambah beban menjelang tenggat anggaran. Setiap penolakan terhadap pos pendanaan militer memperpanjang negosiasi dan memperbesar risiko shutdown, yang justru akan berdampak pada layanan publik di dalam negeri.

Yang paling mungkin terjadi dalam waktu dekat adalah perdebatan terbuka di Kongres soal rincian pos anggaran untuk Iran. Jika blokir pendanaan memperoleh dukungan cukup, operasi ofensif harus dihentikan atau didanai lewat jalur lain. Jika tidak, seruan Ansari dan Khanna berakhir sebagai tekanan politik tanpa efek langsung pada paket belanja.

Khanna menutup pernyataannya dengan perbandingan sejarah yang tegas: keputusan Kongres pernah mengakhiri Perang Vietnam. Kini ia meminta parlemen memakai kewenangan yang sama untuk Iran, sebelum 11 Desember tiba.

Analisis Redaksi

Yang dilakukan Ansari dan Khanna adalah manuver klasik politik anggaran: memakai tenggat shutdown sebagai tuas untuk memaksa perdebatan tentang perang. Pendekatannya rapi secara prosedural karena merujuk preseden Vietnam, bukan sekadar retorika antiperang. Namun ada jarak lebar antara pernyataan video dan perolehan suara di lantai DPR.

Kekuatan argumen mereka terletak pada data yang sulit dibantah: 23 anggota militer tewas, ribuan korban di Timur Tengah, dan biaya hidup yang naik. Kelemahannya, angka-angka itu tidak otomatis mengubah aritmetika politik di Kongres. Tanpa dukungan mayoritas, blokir pendanaan tetap menjadi usulan minoritas yang mudah dipinggirkan dalam paket anggaran.

Karena itu, yang perlu dicermati bukan hanya isi pernyataan, melainkan apa yang terjadi pada 11 Desember. Jika pos pendanaan operasi ofensif tetap lolos, seruan ini hanya menjadi catatan politik untuk pemilu berikutnya. Jika berhasil dipangkas, Kongres benar-benar mengulang preseden Vietnam yang dikutip Khanna.

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad