DPR Dukung Putusan ICJ soal Genosida Rohingya di Myanmar

Nov 21, 2026 - 12:50
 0  1
DPR Dukung Putusan ICJ soal Genosida Rohingya di Myanmar

Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta, menyambut baik putusan Mahkamah Internasional (ICJ) di Den Haag pada Kamis (19/11) yang menyatakan Myanmar bertanggung jawab atas genosida terhadap etnis Rohingya. Dukungan itu disampaikan dua hari setelah putusan dibacakan.

Ad
Ad

Sukamta menilai keputusan tersebut sebagai titik balik penting bagi penegakan hukum internasional. Sebagai legislator yang membidangi pertahanan dan luar negeri, ia menempatkan putusan ICJ sebagai dasar hukum yang bisa dipakai Indonesia untuk memperkuat tekanan diplomatik terhadap junta militer Myanmar.

Pernyataan itu disampaikan melalui kanal resmi Fraksi PKS pada Jumat (21/11). Sikap DPR ini melengkapi posisi pemerintah Indonesia yang sejak lama menyerukan perlindungan bagi warga Rohingya, meski belum menjadikan isu ini sebagai prioritas utama politik luar negeri.

Isi Putusan ICJ dan Konteks Gugatan Gambia

Mahkamah Internasional membacakan putusan pada Kamis (19/11) di Den Haag, Belanda. Perkara ini bermula dari gugatan yang diajukan Gambia pada 2019 atas nama Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Gambia menuduh Myanmar melanggar Konvensi Genosida 1948 melalui tindakan militer terhadap warga Rohingya di Negara Bagian Rakhine.

Gugatan itu lahir setelah operasi militer Myanmar pada Agustus 2017 yang memaksa lebih dari 700 ribu warga Rohingya mengungsi ke Bangladesh. Perserikatan Bangsa-Bangsa menyebut operasi tersebut sebagai contoh pembersihan etnis. ICJ sendiri pada Januari 2020 pernah mengeluarkan perintah sementara yang mewajibkan Myanmar melindungi warga Rohingya yang tersisa.

Putusan terbaru ini memperkuat posisi hukum para penggugat. Bagi negara-negara yang mendukung gugatan, keputusan tersebut menjadi rujukan untuk menuntut pertanggungjawaban junta, termasuk melalui mekanisme hukum internasional lainnya seperti Mahkamah Kriminal Internasional.

Sejumlah organisasi hak asasi manusia menyebut putusan ini sebagai momen langka ketika negara besar maupun kecil bisa bersuara setara di hadapan mahkamah. Informasi lebih jauh soal perkara ini bisa dibaca di rilis Fraksi PKS dan laman resmi Mahkamah Internasional.

Sikap Sukamta dan Dorongan Diplomasi Indonesia

Sukamta menegaskan bahwa putusan ICJ harus dijadikan pijakan bagi Indonesia untuk mengambil langkah nyata. Menurutnya, dukungan tidak cukup berhenti pada pernyataan politik, tetapi harus diterjemahkan ke dalam diplomasi yang terukur.

Ia menyoroti posisi Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia dan sebagai anggota ASEAN. Kedua posisi itu, kata Sukamta, memberi ruang bagi Jakarta untuk mendorong Myanmar mematuhi putusan mahkamah.

Komisi I DPR, lanjutnya, akan mengawal langkah Kementerian Luar Negeri. Pengawasan itu mencakup upaya Indonesia mendorong agar bantuan kemanusiaan bagi pengungsi Rohingya di Bangladesh dan Rakhine bisa tersalur tanpa hambatan.

Pernyataan Sukamta sejalan dengan sikap resmi Indonesia yang sejak awal mendukung gugatan Gambia. Indonesia termasuk negara yang ikut menandatangani pernyataan bersama di forum OKI untuk menuntut akuntabilitas atas kekerasan terhadap Rohingya.

Respons Regional dan Tekanan terhadap Junta Militer

Putusan ICJ menambah beban diplomatik bagi junta militer Myanmar. Sejak kudeta Februari 2021, Myanmar semakin terisolasi dari komunitas internasional, termasuk di lingkungan ASEAN. Krisis politik dalam negeri membuat proses pemulangan pengungsi Rohingya makin rumit.

Beberapa negara anggota ASEAN memilih pendekatan hati-hati karena terikat prinsip non-intervensi. Namun, tekanan dari putusan ICJ bisa memaksa blok itu membuka ruang pembahasan yang lebih serius soal krisis Rakhine.

Di Bangladesh, kamp pengungsi di Cox's Bazar masih menampung ratusan ribu warga Rohingya. Kondisi itu menjadi pengingat bahwa dampak putusan ICJ tidak hanya soal hukum, tetapi juga soal nasib manusia yang hingga kini belum bisa kembali ke kampung halaman.

Dampak bagi Warga Rohingya dan Langkah Berikutnya

Putusan ICJ tidak otomatis mengubah situasi di lapangan. Mahkamah tidak memiliki aparat penegak hukum sendiri, sehingga pelaksanaan putusan bergantung pada tekanan politik negara-negara anggota PBB.

Karena itu, peran Indonesia dinilai penting. Dukungan DPR memberi legitimasi politik bagi pemerintah untuk mendesak junta membuka akses bagi lembaga kemanusiaan dan menghentikan tindakan diskriminatif terhadap warga Rohingya.

Langkah yang bisa ditempuh antara lain:

  • Mendorong ASEAN membentuk mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan putusan ICJ.
  • Memperkuat bantuan kemanusiaan bagi pengungsi di Bangladesh dan Rakhine.
  • Menggalang dukungan negara OKI untuk menekan junta militer.
  • Membuka jalur dialog dengan kelompok sipil Myanmar yang menolak kekerasan.

Komisi I DPR menyatakan akan meminta penjelasan Kementerian Luar Negeri soal peta jalan diplomasi terkait putusan ini. Belum ada keterangan resmi dari pemerintah mengenai langkah konkret yang akan diambil setelah putusan dibacakan.

Analisis Redaksi

Dukungan DPR terhadap putusan ICJ adalah sinyal yang tepat, tetapi belum menjadi kebijakan. Selama bertahun-tahun Indonesia berbicara soal kemanusiaan di Rakhine tanpa berani menekan junta secara terbuka. Putusan ICJ memberi payung hukum yang selama ini tidak dimiliki para pendukung Rohingya, dan Jakarta seharusnya memanfaatkannya.

Masalahnya, politik luar negeri Indonesia masih bergerak dalam koridor aman. Prinsip non-intervensi ASEAN sering dipakai sebagai alasan untuk tidak mengambil posisi tegas. Padahal, genosida bukan urusan dalam negeri sebuah negara, melainkan pelanggaran hukum internasional yang sudah diputus oleh mahkamah.

Jika DPR serius, pengawasan harus berbentuk konkret: menanyakan alokasi bantuan kemanusiaan, memantau diplomasi di ASEAN, dan memastikan pemerintah tidak sekadar mengeluarkan pernyataan. Tanpa itu, dukungan terhadap putusan ICJ hanya akan menjadi catatan rapat yang tidak mengubah nasib warga Rohingya.

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad