Wapres dari Partai Bisa Picu Kecemburuan Politik, Guru Besar UIN Jakarta Beri Peringatan
Guru Besar Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Prof. A Bakir Ihsan, mengingatkan bahwa pemilihan wakil presiden dari partai politik berpotensi menimbulkan kecemburuan politik. Ia meminta Presiden Prabowo Subianto cermat menentukan sosok pengganti Gibran Rakabuming Raka. Pernyataan itu disampaikan Bakir di Jakarta, Sabtu (21/11/2026), di tengah spekulasi mengenai siapa yang akan menduduki kursi wapres.
Menurut Bakir, latar belakang partai politik pada sosok wapres bukan sekadar soal representasi koalisi. Ada risiko psikologis dan politis yang menyertainya, terutama jika figur tersebut berasal dari partai yang memiliki basis massa besar. "Wapres dari partai bisa memicu kecemburuan politik," kata Bakir seperti dikutip INDOPOSCO.ID.
Pernyataan itu muncul saat publik menunggu arah politik Prabowo terkait posisi wapres. Gibran Rakabuming Raka, yang mendampingi Prabowo pada Pilpres 2024, disebut-sebut akan meninggalkan kursi wapres. Namun hingga berita ini diturunkan, belum ada pengumuman resmi mengenai penggantinya.
Kronologi dan Konteks Pernyataan Bakir
Bakir menyampaikan pandangannya dalam kapasitas sebagai akademisi ilmu politik. Ia menekankan bahwa keputusan Presiden Prabowo harus mempertimbangkan stabilitas koalisi dan harmoni antarpartai pendukung. Pernyataan itu bukan tanpa dasar. Dalam beberapa bulan terakhir, dinamika internal koalisi pemerintah menunjukkan tanda-tanda persaingan memperebutkan posisi strategis.
Menurut Bakir, wapres yang berasal dari partai politik memiliki dua sisi. Di satu sisi, ia bisa memperkuat legitimasi politik dan memperlancar komunikasi antara pemerintah dan parlemen. Di sisi lain, ia berpotensi menjadi sumber ketegangan jika partai asalnya merasa memiliki hak lebih atas kebijakan tertentu.
"Pilihan terhadap figur dari partai politik harus disertai perhitungan matang. Jangan sampai justru menimbulkan kecemburuan di antara partai pendukung," ujar Bakir. Ia tidak menyebut nama partai atau kandidat tertentu dalam pernyataannya.
Pernyataan Bakir sejalan dengan diskursus publik yang berkembang belakangan ini. Sejumlah pengamat menilai posisi wapres sebaiknya diisi figur nonpartai atau teknokrat untuk mengurangi gesekan politik. Namun, ada pula yang berpendapat bahwa wapres dari partai justru memperkuat koalisi.
Pihak yang Terlibat dan Pernyataan Mereka
Selain Bakir, pernyataan senada datang dari sejumlah pengamat politik yang enggan disebut namanya. Mereka menilai Prabowo perlu mempertimbangkan rekam jejak dan loyalitas calon wapres. Sementara itu, partai-partai pendukung pemerintah belum memberikan komentar resmi terkait pernyataan Bakir.
Gibran Rakabuming Raka sendiri belum memberikan tanggapan. Ia masih menjalankan tugas sebagai wakil presiden. Namun, sejumlah sumber di lingkar istana menyebut proses transisi sedang berjalan.
Bakir menambahkan bahwa keputusan Prabowo akan menjadi sinyal politik penting bagi arah pemerintahan ke depan. "Jika wapres berasal dari partai, maka partai lain harus dilibatkan secara proporsional agar tidak ada yang merasa dianaktirikan," jelasnya.
Ia juga mengingatkan agar Prabowo tidak terjebak pada kompromi politik jangka pendek. Menurutnya, stabilitas nasional lebih penting daripada sekadar memenuhi tuntutan koalisi.
Latar Belakang dan Konteks Politik
Posisi wakil presiden di Indonesia selalu menjadi perdebatan. Sejak era reformasi, wapres sering diisi figur dari partai politik untuk menjaga koalisi. Namun, hal itu tidak selalu berjalan mulus. Beberapa kali terjadi ketegangan antara presiden dan wapres karena perbedaan kepentingan partai.
Pada pemerintahan sebelumnya, hubungan presiden-wapres sempat memanas akibat perbedaan sikap politik. Pengalaman itu menjadi pelajaran bahwa chemistry antara presiden dan wapres sangat penting.
Bakir menilai Prabowo memiliki peluang untuk memilih wapres dari kalangan profesional. Namun, ia tidak menutup kemungkinan wapres dari partai asalkan ada mekanisme yang jelas. "Yang penting adalah transparansi dan komunikasi politik yang baik," ujarnya.
Dalam konteks Pilpres 2024, Gibran dipilih sebagai wapres untuk mendulang suara anak muda dan basis massa Jokowi. Kini, dengan dinamika baru, Prabowo harus mencari figur yang bisa melanjutkan estafet kepemimpinan.
Dampak dan Reaksi Publik
Pernyataan Bakir memicu diskusi di media sosial. Sebagian warganet menilai peringatan itu relevan. Mereka khawatir pemilihan wapres dari partai akan mengulang sejarah kelam hubungan presiden-wapres. Sebagian lain menilai hal itu wajar dalam politik koalisi.
Pengamat politik dari lembaga survei independen menilai pernyataan Bakir mencerminkan kekhawatiran akademisi terhadap stabilitas politik. "Ini peringatan dini agar Prabowo tidak salah langkah," kata seorang pengamat yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Dampak lainnya adalah munculnya spekulasi mengenai nama-nama calon wapres. Beberapa nama dari partai politik dan nonpartai disebut-sebut. Namun, belum ada konfirmasi resmi dari istana.
Bakir sendiri tidak ingin terjebak dalam spekulasi nama. Ia lebih menekankan pentingnya proses seleksi yang terbuka. "Publik berhak tahu kriteria yang digunakan," tegasnya.
Langkah Selanjutnya dan Harapan
Presiden Prabowo dijadwalkan mengumumkan wapres pengganti dalam waktu dekat. Namun, belum ada tanggal pasti. Bakir berharap keputusan itu diambil dengan mempertimbangkan aspirasi masyarakat dan stabilitas koalisi.
Ia juga mendorong agar DPR dilibatkan dalam proses tersebut. Menurutnya, transparansi akan mengurangi potensi kecemburuan politik. "Jangan sampai keputusan ini menjadi bom waktu," ujarnya.
Sejumlah partai politik telah menyatakan kesiapannya mendukung keputusan Prabowo. Namun, mereka juga berharap agar posisi wapres diisi kader terbaik. Bakir mengingatkan bahwa loyalitas partai tidak boleh mengorbankan kepentingan nasional.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari istana terkait pernyataan Bakir. Publik menunggu langkah konkret Prabowo dalam menentukan pendampingnya.
Analisis Redaksi
Peringatan Bakir bukan isapan jempol. Dalam politik koalisi, posisi wapres sering menjadi komoditas rebutan. Jika Prabowo memilih wapres dari partai, ia harus memastikan partai lain mendapat kompensasi politik yang setara. Jika tidak, kecemburuan politik bisa merembet ke stabilitas pemerintahan.
Sejarah menunjukkan bahwa hubungan presiden-wapres yang renggang bisa melumpuhkan kinerja pemerintah. Contohnya saat terjadi perbedaan sikap dalam pengambilan kebijakan strategis. Prabowo perlu belajar dari pengalaman itu. Memilih wapres dari partai bukan larangan, tetapi risikonya nyata.
Yang lebih penting adalah bagaimana Prabowo membangun komunikasi politik yang inklusif. Wapres dari partai bisa menjadi jembatan, tetapi juga bisa menjadi sumber konflik. Kuncinya ada pada mekanisme checks and balances yang jelas. Publik akan menilai dari hasil, bukan sekadar janji.
Sumber: uinjkt.ac.id
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0