Perumahan Sosial Tak Bisa Dijual Bebas 5 Tahun, Ini Aturan Baru Vietnam

Nov 21, 2026 - 13:20
 0  1
Perumahan Sosial Tak Bisa Dijual Bebas 5 Tahun, Ini Aturan Baru Vietnam

Majelis Nasional Vietnam mengesahkan Undang-Undang Perumahan yang diamandemen pada 21 November, dengan aturan ketat: unit perumahan sosial tidak dapat dijual bebas selama lima tahun pertama sejak pembayaran penuh. Setiap individu hanya boleh memiliki satu unit.

Ad
Ad

Latar Belakang dan Tujuan Undang-Undang

Undang-undang ini disahkan dengan mayoritas delegasi yang hadir memberikan suara mendukung. Regulasi anyar ini akan berlaku mulai 1 Juli 2027. Tujuannya jelas: memastikan perumahan sosial benar-benar dinikmati oleh mereka yang membutuhkan, bukan dijadikan komoditas spekulasi.

Menteri Konstruksi Tran Hong Minh menyampaikan laporan tentang revisi dan amandemen rancangan undang-undang tersebut. Dalam laporannya, ia menekankan bahwa kebijakan ini dirancang untuk mencegah penumpukan unit perumahan sosial oleh satu pihak, sementara warga berpenghasilan rendah justru kesulitan mendapatkannya.

Perumahan sosial didefinisikan sebagai jenis perumahan berbasis kebijakan, yang diinvestasikan dan dibangun sesuai dengan proyek untuk dijual, dibeli-sewa, atau disewakan kepada individu yang memenuhi syarat. Setiap individu atau rumah tangga yang memenuhi syarat hanya diperbolehkan membeli atau menyewa satu unit perumahan sosial.

“Pembatasan ini untuk membatasi situasi di mana satu orang atau rumah tangga memiliki akses ke beberapa unit perumahan sosial, sementara mereka yang benar-benar membutuhkan masih tidak memiliki kesempatan,” ujar Tran Hong Minh dalam laporannya.

Aturan Pengalihan Kepemilikan: Larangan Jual Bebas 5 Tahun

Salah satu poin krusial dalam undang-undang ini adalah larangan pengalihan kepemilikan secara bebas selama lima tahun pertama. Jika pembeli ingin menjual kembali dalam periode tersebut, mereka hanya dapat menjual kepada pengembang proyek atau kepada individu yang memenuhi syarat untuk perumahan sosial. Harga jual maksimum harus sama dengan harga perumahan sosial yang tercantum dalam perjanjian pembelian dengan pengembang.

Setelah lima tahun sejak tanggal pembayaran penuh, pembeli atau penyewa dapat menjual kembali unit tersebut kepada individu yang memenuhi syarat, dengan syarat mereka telah memperoleh sertifikat. Penjual tidak diwajibkan membayar biaya penggunaan lahan, tetapi harus memenuhi kewajiban pajak penghasilan sesuai ketentuan.

Regulasi ini menegaskan bahwa perumahan sosial tidak boleh diperlakukan sebagai komoditas real estat biasa yang dapat dibeli dan dijual bebas untuk mendapatkan keuntungan. Pembatasan pengalihan pada tahap awal merupakan mekanisme untuk melindungi tujuan kesejahteraan sosial dari kebijakan tersebut, mencegah spekulasi dan pengambilan keuntungan dari sumber daya yang didukung negara.

Prioritas dan Kriteria Penerima Manfaat

Undang-undang menetapkan bahwa penghuni perumahan yang disediakan oleh Dana Perumahan haruslah warga negara Vietnam yang menghadapi kesulitan perumahan. Kelompok prioritas, secara berurutan, meliputi:

  • Orang-orang yang telah memberikan jasa-jasa terpuji bagi revolusi, keluarga para martir;
  • Penyandang disabilitas;
  • Lansia;
  • Rumah tangga miskin dan hampir miskin;
  • Orang-orang yang rumahnya telah disita atau dihancurkan tetapi belum diberikan pemukiman kembali atau perumahan sementara;
  • Kader, pegawai negeri sipil, pegawai negeri, guru dan beberapa subjek lain sebagaimana diatur oleh hukum;
  • Mahasiswa;
  • Ahli dan ilmuwan yang berhak atas insentif perumahan;
  • Orang-orang dengan dua anak atau lebih, termasuk anak-anak yang lahir mulai 1 Juli 2026;
  • Orang lajang yang membesarkan anak-anak kecil.

Komite Rakyat Provinsi dapat menambahkan penyewa yang memenuhi syarat berdasarkan kondisi setempat, tetapi mereka tidak boleh mengubah urutan prioritas kelompok-kelompok yang disebutkan di atas.

Selain itu, negara memprioritaskan pembangunan perumahan sewa dan perumahan bersubsidi di samping perumahan untuk dijual; mendorong diversifikasi segmen dan jenis perumahan agar sesuai dengan kemampuan daya beli masyarakat.

Ketentuan tentang Masa Pakai Bangunan Apartemen

Undang-undang juga mengatur masa pakai bangunan apartemen. Masa pakai ditentukan sesuai dengan masa pakai proyek konstruksi sebagaimana diatur dalam undang-undang konstruksi, sambil tetap menjamin hak kepemilikan. Pemilik apartemen berhak untuk memenuhi kewajiban keuangan mereka untuk membangun kembali gedung apartemen sebagaimana diatur ketika masa pakainya berakhir.

Ketika sebuah gedung apartemen mencapai akhir masa pakainya, gedung tersebut harus menjalani inspeksi, dan penggunaan selanjutnya akan diatur oleh hukum konstruksi. Jika dianggap tidak aman dan tidak dapat diperkuat, direnovasi, atau diperbaiki untuk penggunaan selanjutnya, gedung tersebut harus dihancurkan.

Dalam kasus di mana sebuah gedung apartemen belum mencapai akhir masa pakai yang dirancang tetapi mengalami kerusakan atau kegagalan struktural, atau berisiko runtuh dan tidak memenuhi standar keselamatan, perbaikan dan pemulihan harus dilakukan untuk memastikan gedung tersebut tetap berada dalam masa pakai yang dirancang. Jika perbaikan dan pemulihan tidak menjamin masa pakai seperti yang ditentukan dalam dokumen desain, masa pakai struktur harus dihitung ulang sesuai dengan dokumen desain perbaikan dan renovasi.

Dalam kasus di mana sebuah gedung apartemen akan dibongkar, pemilik berhak menggunakan lahan tempat gedung apartemen tersebut berada untuk melakukan renovasi dan rekonstruksi, serta untuk melaksanakan hak penggunaan lahan mereka sebagaimana diatur oleh hukum. Biaya tersebut akan ditanggung oleh kontribusi dari pemilik sebagaimana diatur oleh hukum.

Transparansi dan Pengawasan

Untuk proyek perumahan sosial, memperbarui informasi proyek, harga jual, harga sewa-beli, harga sewa, dan pembeli/penyewa yang memenuhi syarat ke dalam sistem informasi pasar perumahan dan real estat juga dianggap sebagai kewajiban bagi investor. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan keterbukaan dan transparansi, memfasilitasi pengelolaan penerima manfaat kebijakan yang lebih baik dan pengawasan yang lebih ketat terhadap kegiatan pengembangan perumahan sosial.

Dengan aturan ini, pemerintah Vietnam berharap dapat mencegah praktik spekulasi yang merugikan masyarakat berpenghasilan rendah. Pengawasan yang ketat juga diharapkan dapat memastikan bahwa perumahan sosial benar-benar sampai ke tangan yang berhak.

Undang-undang ini merupakan bagian dari upaya Vietnam untuk mengatasi krisis perumahan yang semakin mendesak, terutama di kota-kota besar seperti Hanoi dan Ho Chi Minh City, di mana harga properti melambung tinggi dan sulit dijangkau oleh warga biasa.

Analisis Redaksi

Kebijakan larangan jual bebas selama lima tahun adalah langkah berani yang patut diapresiasi. Di banyak negara, perumahan sosial sering disalahgunakan sebagai alat investasi, sehingga tujuan awalnya untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah terdistorsi. Vietnam tampaknya belajar dari pengalaman tersebut dan memilih pendekatan tegas untuk mencegah spekulasi.

Namun, implementasi aturan ini akan menghadapi tantangan. Pertama, pengawasan terhadap kepemilikan ganda dan transaksi terselubung memerlukan sistem data yang terintegrasi dan penegakan hukum yang konsisten. Kedua, pembatasan harga jual kembali dapat mengurangi minat pengembang untuk membangun perumahan sosial, meskipun ada insentif dari pemerintah. Ketiga, kebutuhan untuk memastikan bahwa kelompok prioritas benar-benar mendapatkan akses masih menjadi pekerjaan rumah besar.

Selain itu, ketentuan tentang masa pakai apartemen dan pembongkaran menimbulkan pertanyaan tentang kepastian hak milik jangka panjang. Pemilik apartemen dihadapkan pada ketidakpastian ketika bangunan mencapai akhir masa pakai, terutama terkait biaya rekonstruksi yang harus ditanggung bersama. Pemerintah perlu memastikan adanya mekanisme yang adil dan transparan dalam pengelolaan apartemen, termasuk pengawasan terhadap kondisi struktural dan penanganan jika terjadi kerusakan.

Secara keseluruhan, undang-undang ini adalah fondasi penting untuk reformasi perumahan di Vietnam. Namun, keberhasilannya akan sangat bergantung pada bagaimana aturan ini diterapkan di lapangan, serta koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, pengembang, dan masyarakat. Tanpa pengawasan yang ketat dan penegakan hukum yang adil, aturan sebagus apa pun hanya akan menjadi tulisan di atas kertas.

Sumber: vietnam.vn, vietnamnet.vn

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad