Bursa Cawapres: Akademisi Undip Teguh Yuwono Bicara Pilihan Aman vs Rasional
Pengamat politik Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Teguh Yuwono, angkat bicara soal bursa calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka. Ia menilai pilihan dari partai politik lebih aman, sementara representasi daerah lebih rasional.
Menurut dia, jika ingin nyaman dan aman, sosok wapres sebaiknya diambil dari unsur partai politik sendiri atau koalisi. “Kalau mau rasional, pilih profesional nonpartai atau unsur keterwakilan daerah,” kata Teguh Yuwono, dikutip dari JPNN.com Jakarta, Sabtu (21/11/2026).
Pernyataan itu muncul di tengah proses pencarian wakil presiden definitif setelah Gibran Rakabuming Raka tidak lagi mendampingi Presiden Prabowo Subianto. Presiden dijadwalkan mengirim dua nama ke MPR RI pada 25 November 2026.
Kronologi dan Aturan Pengiriman Nama ke MPR
Teguh menjelaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto memiliki ruang memilih wapres dari partai koalisi, nonkoalisi, atau unsur keterwakilan daerah, yakni empat pimpinan DPD RI. Mekanisme ini merujuk pada kewenangan presiden dalam mengajukan dua nama calon wakil presiden ke MPR.
“Itu hak prerogatif presiden dalam menentukan 2 nama,” ujarnya.
Jadwal 25 November 2026 menjadi penanda penting. Setelah nama dikirim, MPR akan memproses pencalonan sesuai mekanisme yang berlaku. Publik menantikan siapa dua nama yang akhirnya dipilih Prabowo, apakah dari lingkar partai, profesional nonpartai, atau perwakilan daerah.
Dalam pemberitaan JPNN.com, isu ini juga disorot akademisi lain. Ada seruan agar Presiden Prabowo berhati-hati karena keputusan yang salah bisa berdampak panjang hingga 2029. Sejumlah pihak juga menyebut wapres idealnya memahami persoalan daerah.
Pihak yang Terlibat dan Pandangan Teguh Yuwono
Teguh Yuwono bukan nama baru dalam diskusi politik nasional. Guru Besar sekaligus Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) Undip ini sering memberikan analisis soal dinamika koalisi dan pemerintahan.
Dalam isu bursa cawapres, ia membagi pilihan ke dalam dua logika. Pertama, logika aman: memilih kader partai koalisi untuk menjaga stabilitas politik. Kedua, logika rasional: memilih profesional nonpartai atau figur dari DPD yang mewakili daerah.
Ia mengingatkan presiden jangan hanya mempertimbangkan aspek stabilitas politik dari partai koalisi atau nonkoalisi. Menurutnya, ada pertimbangan lain yang tak kalah penting, terutama soal keterwakilan dan kapasitas kerja.
“Kalau mau rasional, pilih profesional nonpartai atau unsur keterwakilan daerah,” tegasnya.
Pernyataan itu memberi peta sederhana bagi publik: pilihan aman berorientasi pada koalisi, pilihan rasional berorientasi pada kebutuhan pemerintahan dan daerah.
Latar Belakang: Mengapa Bursa Cawapres Ramai Dibahas
Isu wapres pengganti Gibran mencuat karena posisi wakil presiden kosong atau memerlukan pengganti definitif. Konstitusi dan aturan politik memberi presiden kewenangan mengajukan nama, tetapi prosesnya tetap melalui MPR.
Dalam beberapa pekan terakhir, sejumlah organisasi dan akademisi mulai bersuara. Ada yang mendorong figur dari partai, ada pula yang mengusulkan tokoh daerah. Nama Sufmi Dasco Ahmad sempat disebut oleh sebagian organisasi sebagai kandidat yang dianggap mempersatukan bangsa.
Di sisi lain, pakar otonomi daerah menilai wapres harus memahami persoalan daerah. Argumennya sederhana: banyak kebijakan pusat yang bersentuhan langsung dengan daerah, mulai dari fiskal hingga pembangunan.
Pilihan dari DPD RI juga mendapat perhatian. Empat pimpinan DPD dianggap merepresentasikan kepentingan daerah yang selama ini kurang terwakili di lingkaran eksekutif.
Dengan tenggat 25 November 2026, tekanan publik dan elite politik meningkat. Presiden harus menimbang stabilitas koalisi, kapasitas pemerintahan, dan sinyal keterwakilan daerah.
Dampak Pilihan: Stabilitas, Kapasitas, dan Representasi
Jika Prabowo memilih kader partai koalisi, dampak paling langsung adalah terjaganya kestabilan politik. Koalisi tidak terusik, agenda legislasi lebih mudah dikawal. Namun, publik bisa membaca pilihan itu sebagai bagi-bagi kekuasaan.
Jika memilih profesional nonpartai, presiden mengirim sinyal bahwa kapasitas dan kinerja menjadi prioritas. Risikonya, dukungan partai bisa mengendur, terutama jika figur itu dianggap tidak mewakili kepentingan politik tertentu.
Jika memilih unsur DPD, pesan keterwakilan daerah menjadi kuat. Namun, figur dari DPD perlu membangun jaringan dengan partai di MPR agar proses pencalonan mulus.
Beberapa dampak yang perlu dicermati:
- Stabilitas koalisi: pilihan dari partai cenderung lebih aman bagi keberlangsungan kabinet.
- Legitimasi publik: figur nonpartai atau daerah bisa menaikkan penerimaan publik.
- Kinerja pemerintahan: wapres yang memahami isu daerah dinilai lebih efektif menjalankan program.
- Hubungan pusat-daerah: representasi DPD berpotensi memperkuat saluran aspirasi daerah.
Keputusan presiden juga akan dibaca dalam konteks 2029. Akademisi mengingatkan, salah ambil keputusan bisa menimbulkan penyesalan politik di kemudian hari.
Langkah Selanjutnya Menuju 25 November 2026
Hingga berita ini diturunkan, belum ada nama resmi yang diumumkan. Presiden masih mengantongi hak prerogatif untuk menentukan dua nama. MPR menunggu kiriman resmi sebelum memproses lebih lanjut.
Sejumlah organisasi masyarakat dan akademisi diperkirakan terus menyuarakan preferensi. Dukungan terhadap kandidat dari partai, profesional, atau DPD akan saling beradu menjelang tenggat.
Yang jelas, Teguh Yuwono menempatkan pilihan ini sebagai soal orientasi. Pilih partai jika ingin aman. Pilih representasi jika ingin rasional. Dua-duanya punya konsekuensi politik.
“Itu hak prerogatif presiden dalam menentukan 2 nama,” kata Teguh.
Publik akan melihat apakah Prabowo mengambil jalur aman, jalur rasional, atau kombinasi keduanya dalam dua nama yang dikirim ke MPR.
Analisis Redaksi
Pernyataan Teguh Yuwono menyederhanakan persoalan rumit menjadi dua pilihan: aman atau rasional. Padahal, dalam politik Indonesia, dua hal itu jarang benar-benar terpisah. Pilihan dari partai koalisi memang menstabilkan kabinet, tetapi belum tentu menambah kapasitas pemerintahan.
Sebaliknya, memilih profesional nonpartai atau unsur DPD terdengar rasional, tetapi tanpa dukungan partai di MPR, langkah itu bisa berjalan tersendat. Di sinilah presiden diuji: membaca peta koalisi sekaligus kebutuhan publik.
Yang sering luput dibahas adalah kualitas figur. Bukan sekadar asal partai atau asal daerah. Wapres harus bisa bekerja, memahami birokrasi, dan punya legitimasi. Jika hanya mengejar aman, publik bisa kehilangan momentum perbaikan. Jika hanya mengejar rasional tanpa dukungan politik, pemerintahan bisa limbung.
Tenggat 25 November 2026 akan menjadi ujian pertama. Dua nama yang dikirim ke MPR akan menunjukkan prioritas Prabowo: stabilitas, kapasitas, atau keterwakilan. Publik berhak menilai, bukan hanya menunggu.
Sumber: undip.ac.id
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0