Posbakum Aisyiyah Demak Dorong Keluarga Sadar Hukum Islam, Ini 3 Prinsipnya
Pos Bantuan Hukum (Posbakum) 'Aisyiyah Demak menggelar sosialisasi bertema "Keluarga Sadar Hukum Ditinjau dari Hukum Islam" pada Ahad (15/11/2026) di Perum Arum Kuncoro, Desa Jogoloyo, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Kegiatan ini menghadirkan Ketua dan Sekretaris Majelis Hukum dan HAM PDA Demak sebagai pemateri.
Kronologi Kegiatan Sosialisasi Posbakum Aisyiyah Demak
Sosialisasi berlangsung pada Ahad (15/11/2026), pukul 13.00-16.00 WIB. Bertempat di Perum Arum Kuncoro, Desa Jogoloyo, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Acara ini dihadiri oleh warga setempat, khususnya kaum ibu yang menjadi sasaran utama program keluarga sadar hukum.
Dalam paparan awal, Sri Wahyu Widayati, Sekretaris MHH PDA Demak, mensosialisasikan layanan Posbakum 'Aisyiyah yang meliputi bantuan hukum litigasi dan nonlitigasi. Ia juga menjelaskan alur layanan bantuan hukum agar masyarakat memahami prosedur ketika menghadapi persoalan hukum.
"Kami ingin masyarakat tahu bahwa Posbakum 'Aisyiyah hadir untuk membantu, baik di jalur pengadilan maupun di luar pengadilan," ujar Sri Wahyu Widayati dalam paparannya.
Setelah itu, Istikomah, Ketua MHH PDA Demak, menyampaikan materi tentang keluarga sadar hukum ditinjau dari perspektif Islam. Ia menekankan bahwa membangun keluarga sadar hukum harus dilandasi pemahaman terhadap hak dan kewajiban setiap anggota keluarga, serta nilai-nilai keadilan, tanggung jawab, kasih sayang, dan saling menghormati.
Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Posbakum 'Aisyiyah Demak untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat melalui pendekatan agama. Menurut panitia, sosialisasi serupa akan terus dilakukan di desa-desa lain di Kabupaten Demak.
Pihak yang Terlibat dan Pernyataan Mereka
Dua pembicara utama dalam kegiatan ini adalah Istikomah, Ketua Majelis Hukum dan HAM (MHH) Pimpinan Daerah 'Aisyiyah (PDA) Demak, dan Sri Wahyu Widayati, Sekretaris MHH PDA Demak. Keduanya memiliki kapasitas di bidang hukum dan HAM di lingkungan 'Aisyiyah Demak.
Istikomah dalam materinya menegaskan pentingnya tiga prinsip dalam membangun keluarga sadar hukum. "Pertama, keluarga harus amanah. Artinya, keluarga yang senantiasa menjaga janji, titipan, dan tanggung jawab termasuk dalam urusan utang-piutang," jelasnya.
Ia mengingatkan bahwa utang bukanlah perkara sepele. Oleh karena itu, utang harus dicatat dan dilunasi tepat waktu. Ia pun mengutip hadits Rasulullah saw: "Jiwa seorang mukmin itu tergantung dengan utangnya sampai utangnya dilunasi."
Prinsip kedua, keluarga yang adil. Menurut Istikomah, keadilan harus dimulai dari rumah. Suami berkewajiban memberi nafkah secara adil, istri menjaga kehormatan keluarga, dan orang tua berlaku adil kepada seluruh anak tanpa pilih kasih. Ia juga mengingatkan agar pembagian warisan dilakukan sesuai ketentuan Islam, tanpa menunda-nunda ataupun menyembunyikan hak ahli waris.
Prinsip ketiga, keluarga yang tidak merugikan orang lain. "Islam melarang mengambil hak orang lain, termasuk penipuan, mengurangi timbangan, ikut investasi bodong, dan menyebarkan hoaks melalui media sosial," kata Istikomah.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa keluarga sadar hukum juga tercermin dari kemampuan menjaga lisan dan akhlak. "Ibu khususnya, memiliki peran strategis sebagai madrasah pertama dan utama bagi anak-anak dalam menanamkan nilai agama, moral, dan kesadaran hukum," ungkapnya.
Istikomah juga mengajak peserta untuk memulai dari hal-hal kecil: menyimpan berkas keluarga dengan rapi, membayar utang tepat waktu, tidak mudah menandatangani surat yang belum dipahami, serta mencari bantuan melalui jalur resmi ketika menghadapi persoalan hukum, bukan melalui calo.
"Keluarga yang taat syariat dan sadar hukum, insya Allah akan menjalani kehidupan yang aman, tenteram, dan penuh berkah," katanya menutup paparan.
Latar Belakang dan Konteks Hukum Keluarga Islam
Kegiatan sosialisasi ini berangkat dari realitas bahwa banyak keluarga di masyarakat belum sepenuhnya memahami hak dan kewajiban hukum dalam keluarga. Persoalan utang-piutang, warisan, dan kekerasan dalam rumah tangga sering kali tidak terselesaikan karena kurangnya pengetahuan hukum.
Dalam hukum Islam, keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang memiliki tanggung jawab besar dalam membentuk perilaku taat hukum. Prinsip amanah, adil, dan tidak merugikan orang lain merupakan nilai dasar yang sejalan dengan tujuan syariat (maqashid syariah) untuk melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.
Posbakum 'Aisyiyah sendiri merupakan lembaga bantuan hukum yang berada di bawah naungan Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Pusat 'Aisyiyah. Lembaga ini memberikan layanan bantuan hukum secara gratis bagi masyarakat kurang mampu, baik melalui jalur litigasi (pengadilan) maupun nonlitigasi (mediasi, konsultasi, dan pendampingan).
Menurut data yang dihimpun, Posbakum 'Aisyiyah Demak telah menangani berbagai kasus, mulai dari sengketa warisan, perceraian, hingga kekerasan dalam rumah tangga. Namun, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui keberadaan dan prosedur layanan ini.
Oleh karena itu, sosialisasi seperti ini menjadi penting untuk menjembatani kesenjangan antara layanan hukum yang tersedia dan kebutuhan masyarakat. Pendekatan agama dipilih karena lebih mudah diterima dan menyentuh kesadaran kolektif warga.
Dampak dan Harapan ke Depan
Melalui materi yang disampaikan, para peserta diharapkan mampu menerapkan nilai-nilai hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari. Keluarga tidak hanya menjadi tempat tumbuhnya kasih sayang, tetapi juga menjadi lingkungan pertama yang membangun pribadi berakhlak mulia dan sadar hukum.
Beberapa peserta mengaku mendapatkan pemahaman baru tentang pentingnya mencatat utang dan tidak menunda pembagian warisan. "Saya baru tahu kalau utang itu harus segera dilunasi dan dicatat, bukan hanya diingat-ingat," ujar salah satu peserta yang enggan disebutkan namanya.
Ke depan, Posbakum 'Aisyiyah Demak berencana memperluas jangkauan sosialisasi ke kecamatan-kecamatan lain. Selain itu, mereka akan membuka konsultasi hukum gratis secara rutin di kantor PDA Demak.
Langkah ini sejalan dengan program pemerintah daerah yang mendorong terwujudnya desa sadar hukum. Sinergi antara organisasi masyarakat seperti 'Aisyiyah dan pemerintah diharapkan mempercepat terciptanya masyarakat yang melek hukum.
Bagi warga yang membutuhkan bantuan hukum, Posbakum 'Aisyiyah Demak dapat dihubungi melalui kantor PDA Demak. Layanan ini terbuka untuk umum tanpa dipungut biaya.
Analisis Redaksi
Sosialisasi yang digelar Posbakum 'Aisyiyah Demak ini patut diapresiasi. Di tengah minimnya pemahaman hukum di tingkat keluarga, pendekatan agama yang digunakan mampu menyentuh kesadaran masyarakat secara lebih halus. Tiga prinsip yang disampaikan—amanah, adil, dan tidak merugikan orang lain—bukan hanya nilai Islam, tetapi juga fondasi hukum positif di Indonesia.
Namun, sosialisasi saja tidak cukup. Tantangan terbesar adalah memastikan bahwa masyarakat benar-benar mengubah perilaku, bukan sekadar mengetahui. Misalnya, kesadaran mencatat utang dan melunasi tepat waktu masih rendah. Begitu pula dengan praktik pembagian warisan yang sering ditunda karena alasan kekeluargaan. Di sinilah peran pendampingan berkelanjutan menjadi kunci.
Selain itu, Posbakum 'Aisyiyah perlu memperkuat jejaring dengan pemerintah desa dan tokoh masyarakat agar layanan bantuan hukum lebih mudah diakses. Jangan sampai keberadaan Posbakum hanya diketahui oleh kalangan terbatas. Sosialisasi harus diikuti dengan kemudahan prosedur dan respons cepat terhadap kebutuhan warga. Dengan begitu, keluarga sadar hukum bukan sekadar slogan, melainkan kenyataan yang dirasakan manfaatnya.
Sumber: suaraaisyiyah.id, aisyiyah.or.id
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0