Polresta Malang Catat 26 Kasus Kriminal Anak Januari-November 2026, Naik dari 15 Kasus
Polresta Malang Kota mencatat 26 kasus kriminal dengan korban anak sepanjang Januari hingga November 2026. Jumlah itu naik signifikan dibanding tahun lalu yang hanya 15 kasus. Kasus asusila, bullying, kekerasan, hingga narkoba mewarnai laporan kepolisian.
"Tahun lalu total ada 15 kasus. Kemudian dari Januari sampai November 2026 ada 26 kasus yang sudah terbit laporan polisinya," terang Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Malang Kota Iptu Khusnul Khotimah, kemarin (20/11).
Kenaikan ini menjadi perhatian serius di Kota Malang. Sebab, anak-anak seharusnya mendapat perlindungan maksimal, bukan menjadi sasaran tindak pidana.
Kronologi dan Ragam Kasus Kriminal Anak di Kota Malang
Khusnul menjelaskan, jenis kriminalitas dengan anak sebagai korban bermacam-macam. Mulai dari asusila, bullying, kekerasan, hingga narkoba. Salah satu contoh yang mencuat adalah dugaan penculikan terhadap balita berusia 4 tahun pada 22 Mei 2025.
Kasus itu terjadi di Perumahan Pesona Mutiara Tidar yang lokasinya berada di perbatasan antara Kota Malang dan Kabupaten Malang. Tersangka penculikan sempat menodongkan pisau dan membawa kabur balita. Pelaku juga meminta uang tebusan sebesar Rp 150 juta.
Tersangka akhirnya bisa tertangkap. Dia dijerat dengan Undang-Undang (UU) Perlindungan Anak serta Pasal 328 KUHP. Ancaman hukumannya 15 tahun penjara.
Selain penculikan, ada kasus-kasus lain yang membuat anak menjadi korban. Khusnul menegaskan, dalam penanganan kasus dengan anak menjadi korban, pihaknya mengacu pada Undang-Undang Spesialis Perlindungan Perempuan dan Anak (USPPA).
"Dalam penanganan kasus dengan anak menjadi korban, kami mengacu pada Undang-Undang Spesialis Perlindungan Perempuan dan Anak (USPPA)," tegas Khusnul.
Lewat undang-undang itu, penanganan kasus kriminalitas dengan korban anak perlu berkolaborasi dengan beberapa pihak. Mulai dari dinas sosial hingga balai pemasyarakatan (bapas).
Pernyataan Polresta dan Dinsos Kota Malang
Kepala Dinsos-P3AP2KB Kota Malang Muhamad Sailendra menyampaikan bahwa pihaknya turut terlibat dalam proses penanganan. Pihaknya juga mencatat ada kenaikan kasus dibanding tahun lalu.
"Kami dari Dinsos-P3AP2KB Kota Malang tentu ikut serta dalam penanganan kasus-kasus yang melibatkan anak sebagai korban. Kami juga mencatat adanya kenaikan dibanding tahun lalu," ujar Sailendra.
Kolaborasi antara kepolisian dan dinas sosial menjadi kunci. Sebab, penanganan anak korban kriminalitas tidak bisa hanya berhenti pada proses hukum. Ada kebutuhan pemulihan psikologis dan pendampingan sosial.
Khusnul menambahkan, pihaknya terus berupaya memberikan perlindungan maksimal. Termasuk memastikan proses hukum berjalan sesuai aturan yang melindungi anak.
"Kami mengacu pada USPPA. Itu menjadi dasar kami dalam menangani setiap kasus," imbuhnya.
Latar Belakang Kenaikan Kasus dan Faktor Pemicu
Kenaikan dari 15 menjadi 26 kasus dalam kurun setahun menunjukkan persoalan serius. Berbagai faktor bisa memicunya. Mulai dari lemahnya pengawasan lingkungan hingga paparan konten negatif.
Kasus bullying dan kekerasan pada anak kerap terjadi di lingkungan sekolah maupun rumah. Sementara kasus asusila dan narkoba menunjukkan anak berada di lingkaran orang dewasa yang tidak bertanggung jawab.
Penculikan balita di Perumahan Pesona Mutiara Tidar pada 22 Mei 2025 menjadi contoh ekstrem. Pelaku nekat menodongkan pisau dan meminta tebusan Rp 150 juta. Ini menunjukkan anak-anak bisa menjadi sasaran empuk tindak kejahatan.
Khusnul menyebut, penanganan kasus anak korban kriminalitas memerlukan pendekatan khusus. Tidak sekadar penegakan hukum, tetapi juga perlindungan terhadap hak-hak anak.
"Kami berkolaborasi dengan dinas sosial hingga bapas. Jadi penanganannya tidak sendiri," jelasnya.
Data Polresta Malang Kota ini menjadi alarm bagi semua pihak. Kenaikan angka kasus seharusnya mendorong penguatan sistem perlindungan anak di tingkat kelurahan hingga sekolah.
Dampak bagi Anak dan Masyarakat
Anak yang menjadi korban kriminalitas menghadapi dampak jangka panjang. Mulai dari trauma psikologis, gangguan perkembangan, hingga stigma sosial. Proses hukum yang tidak ramah anak bisa memperparah kondisi mereka.
Karena itu, pendampingan dari dinas sosial dan bapas menjadi penting. Mereka memastikan anak korban mendapat perlindungan selama proses hukum berjalan.
Masyarakat juga terdampak. Rasa aman di lingkungan perumahan terusik, terutama setelah kasus penculikan balita di Pesona Mutiara Tidar. Warga menjadi lebih waspada terhadap orang asing.
Bagi pemerintah daerah, kenaikan kasus ini menuntut evaluasi program perlindungan anak. Termasuk penguatan layanan pengaduan dan pendampingan korban.
"Kami terus berupaya memberikan perlindungan. Namun tentu perlu dukungan semua pihak," kata Sailendra.
Langkah Selanjutnya dan Harapan Perlindungan Anak
Polresta Malang Kota akan terus menangani kasus-kasus yang ada. Khusnul memastikan, setiap laporan yang masuk ditindaklanjuti sesuai prosedur.
Ke depan, kolaborasi antara kepolisian, dinas sosial, dan bapas akan diperkuat. Sosialisasi kepada masyarakat juga perlu ditingkatkan agar kasus serupa tidak terulang.
"Kami mengacu pada USPPA. Setiap kasus kami tangani dengan serius," tegas Khusnul.
Dinsos-P3AP2KB Kota Malang juga akan meningkatkan pendampingan. Sailendra menyebut pihaknya terus memantau perkembangan kasus yang melibatkan anak.
"Kami ikut menangani. Ada kenaikan kasus, dan itu menjadi perhatian kami," ujarnya.
Yang terpenting, anak-anak korban kriminalitas mendapat keadilan dan pemulihan. Bukan hanya hukuman bagi pelaku, tetapi juga jaminan masa depan yang lebih aman.
Analisis Redaksi
Kenaikan kasus kriminal dengan korban anak di Kota Malang dari 15 menjadi 26 kasus dalam setahun bukan angka yang bisa diabaikan. Ini menunjukkan bahwa ruang aman bagi anak masih rapuh. Kasus penculikan balita di Perumahan Pesona Mutiara Tidar pada 22 Mei 2025 menjadi bukti bahwa kejahatan terhadap anak bisa terjadi di lingkungan yang dianggap aman.
Penanganan yang mengacu pada USPPA sudah tepat. Namun, penegakan hukum saja tidak cukup. Pencegahan harus menjadi prioritas. Pengawasan lingkungan, edukasi di sekolah, dan penguatan peran keluarga menjadi kunci. Jangan sampai angka 26 hanya menjadi statistik tahunan tanpa solusi nyata.
Kolaborasi antara Polresta Malang Kota dan Dinsos-P3AP2KB perlu diapresiasi. Tapi, sinergi ini harus sampai ke tingkat RT/RW. Anak korban kriminalitas membutuhkan pendampingan psikologis jangka panjang, bukan sekadar proses hukum yang cepat selesai. Kenaikan kasus ini adalah panggilan bagi semua pihak untuk bergerak.
Sumber: Radar Malang. Informasi lain tentang perlindungan anak dapat dilihat di Kementerian PPPA.
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0