Wapres Pengganti Gibran: Prof Teguh Sebut Representasi Daerah Pilihan Rasional
Pengamat politik senior Universitas Diponegoro (Undip), Profesor Teguh Yuwono, menilai Presiden Prabowo Subianto memiliki sejumlah pilihan dalam menentukan wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka. Representasi daerah dari DPD RI disebut sebagai opsi rasional untuk mendongkrak kepercayaan publik.
Menurut Teguh, Prabowo pasti ingin menjaga kenyamanan dan stabilitas politik hingga akhir masa pemerintahan pada 2029. Pilihan dari unsur partai politik, baik partai sendiri maupun partai koalisi, menjadi opsi yang relatif aman.
Namun, jika ingin mengambil keputusan secara lebih rasional sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah, Prabowo dapat mempertimbangkan figur profesional nonpartai atau tokoh yang merepresentasikan kepentingan daerah.
"Kalau mau nyaman dan aman, pilihkan dari unsur Parpol, bisa partainya sendiri atau anggota koalisi. Tetapi kalau mau rasional, pilih profesional nonpartai atau unsur keterwakilan daerah," kata Teguh, Sabtu (21/11/2026).
Mekanisme Konstitusional dan Tenggat 25 November
Guru Besar yang juga Dekan FISIP Undip itu menjelaskan, sesuai ketentuan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, apabila terjadi kekosongan jabatan Wapres, Presiden mengusulkan dua calon Wapres kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk dipilih.
Presiden dijadwalkan mengirimkan dua nama calon wakil presiden kepada MPR RI pada 25 November 2026. "Itu hak prerogratif presiden dalam menentukan dua nama," terangnya.
Teguh mengingatkan agar Prabowo tidak hanya mempertimbangkan aspek stabilitas politik ketika menentukan calon wakil presiden. Menurutnya, apabila ingin memperoleh simpati dan meningkatkan kepercayaan publik, figur yang dipilih tidak harus berasal dari partai politik.
"Kalau ingin mendapat simpati publik, sebaiknya bukan partai. Tetapi mengambil aspek kedua, yaitu kalangan profesional atau tokoh daerah," tegasnya.
Empat Pimpinan DPD RI yang Mewakili Kepentingan Daerah
Teguh menyebut sejumlah tokoh yang dapat merepresentasikan kepentingan daerah, termasuk empat pimpinan DPD RI. Mereka adalah Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin, serta Wakil Ketua DPD RI GKR Hemas, Yorrys Raweyai, dan Tamsil Linrung.
Menurutnya, para pimpinan DPD RI tersebut memiliki pengalaman dan basis yang mengakar di daerah, sehingga dinilai memahami persoalan serta kebutuhan daerah.
"Empat tokoh yang mengakar di daerah, menguasai persoalan daerah dan tahu prioritas apa yang perlu disentuh saat ini," bebernya.
Meski demikian, Teguh menilai pilihan dari unsur koalisi maupun keterwakilan daerah tetap menjadi opsi yang lebih aman jika Presiden ingin memastikan stabilitas pemerintahan hingga 2029.
Sebaliknya, apabila memilih figur dari partai nonkoalisi, potensi resistensi dari partai-partai pendukung pemerintah tetap perlu diperhitungkan.
"Kalau ingin aman sampai selesai 2029, unsur koalisi dan keterwakilan daerah lebih baik. Sebab kalau dari nonkoalisi resisten mendapat penolakan dari parpol pendukung di koalisi," jelasnya.
Tiga Kluster Calon Wapres dan Contoh Nama dari PDIP
Teguh memaparkan, calon Wapres setidaknya dapat berasal dari tiga kluster. Pertama, partai pengusung atau partai koalisi. Kedua, partai nonkoalisi. Ketiga, kalangan nonpartai, seperti unsur daerah dari DPD RI, gubernur maupun tokoh lainnya.
"Sumbernya bisa dari tiga kluster, yaitu partai pengusung atau partai koalisi, lalu partai nonkoalisi. Kemudian, nonpartai, bisa berasal dari unsur daerah DPD RI, gubernur atau tokoh lain. Namun, semua bilang diserahkan ke presiden kan," ungkapnya.
Ia menambahkan, figur dari partai nonkoalisi juga secara politik tetap memungkinkan untuk diusulkan. Ia mencontohkan nama Pramono Anung dan Puan Maharani dari PDI Perjuangan.
"Misalnya Pramono Anung dan Mbak Puan Maharani dari PDIP. Namun, PDIP sendiri sudah bersikap, tetap di luar pemerintahan," ujarnya.
Teguh menuturkan, hal terpenting yang kini dinantikan masyarakat bukan sekadar asal partai dari calon Wapres, melainkan kemampuan figur tersebut meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo.
"Kalau mau jujur, yang ditunggu masyarakat adalah bagaimana presiden memilih figur yang bisa meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Itu bisa dari profesional ataupun dari tokoh-tokoh daerah. Kalau mengambil dari partai pengusung, apa cukup mampu mendongkrak kepercayaan publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo?" ucapnya.
Dilema Representasi Daerah: Antara Rasionalitas dan Ketersediaan Tokoh
Teguh menyampaikan, pilihan figur dari unsur daerah secara rasional dapat menjadi salah satu opsi karena wakil presiden nantinya diharapkan mampu memperkuat hubungan pemerintah pusat dan daerah, sekaligus membantu menyelesaikan berbagai persoalan serta konflik di daerah.
Namun, ia juga mempertanyakan apakah saat ini terdapat tokoh daerah yang memiliki kekuatan cukup besar untuk benar-benar mewakili kepentingan daerah secara nasional.
"Kalau mau rasional, memilih wapres unsur daerah yang mampu menyelesaikan konflik dan hubungan pusat-daerah. Tetapi kita juga harus rasional, apakah sekarang ini ada tokoh daerah yang sangat kuat untuk mewakili representasi kepentingan daerah?" ungkapnya.
Teguh berharap Prabowo mempertimbangkan figur yang bukan hanya mampu mendampingi Presiden secara politik, tetapi juga dapat meningkatkan kinerja pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah.
"Kita berharap Presiden mempertimbangkan figur wakil presiden yang mampu meningkatkan kinerja pemerintah, baik pusat maupun daerah. Hari ini bagaimana publik harus diambil hatinya," imbuhnya.
Konsolidasi Politik dan Perbandingan dengan Gaya Jokowi
Teguh menjelaskan, dari sisi konsolidasi politik, Presiden Prabowo sudah relatif berhasil membangun koalisi pemerintahan. Untuk itu, tantangan berikutnya adalah memilih wakil presiden yang mampu menjadi penguat kinerja pemerintah, terutama dalam menjangkau dan menyelesaikan persoalan di daerah.
Ia membandingkan pola kepemimpinan Presiden Joko Widodo yang dikenal rajin melakukan kunjungan langsung ke berbagai daerah dengan kondisi pemerintahan Presiden Prabowo saat ini.
"Berbeda dengan Jokowi yang rajin blusukan ke daerah, Prabowo bisa tugaskan Wapres yang memang teruji di daerah," tuturnya.
Teguh meyakini Prabowo tidak akan gegabah dalam menentukan calon wakil presiden, termasuk jika mempertimbangkan figur dari internal Partai Gerindra. Presiden saat ini sedang menghitung berbagai kemungkinan dengan mendengarkan sebanyak mungkin informasi sebelum mengambil keputusan final.
"Saya yakin, presiden sedang menghitung dengan cermat. Bagaimana kalau calon dari internal Gerindra? Bagaimana parpol koalisi? Bagaimana dengan profesional nonpartai? Bagaimana dengan tokoh daerah? Saya kira Pak Presiden berada dalam posisi yang full information sebelum membuat keputusan dua nama," pungkas Teguh.
Sumber asli berita ini dapat dibaca di GoNews. Untuk konteks hukum, lihat situs resmi MPR RI.
Analisis Redaksi
Pernyataan Teguh Yuwono membuka ruang diskusi yang selama ini tertutup: apakah wakil presiden pengganti Gibran harus berasal dari partai politik? Dalam politik Indonesia, kursi wapres sering kali menjadi alat konsolidasi koalisi. Namun, Teguh menawarkan logika berbeda—bahwa legitimasi publik bisa lebih penting daripada kenyamanan elite. Ia menyoroti empat pimpinan DPD RI sebagai figur yang mengakar di daerah, sebuah argumen yang masuk akal mengingat tantangan pemerintahan ke depan mencakup ketimpangan pusat-daerah dan konflik agraria yang kerap luput dari perhatian nasional.
Namun, kritik Teguh sendiri patut dicermati: apakah ada tokoh daerah yang cukup kuat secara nasional? DPD RI memang memiliki basis massa, tetapi pengaruhnya di parlemen sering kali terbatas. Memilih wapres dari DPD bisa jadi langkah simbolis yang tidak serta-merta menyelesaikan masalah. Di sisi lain, memilih profesional nonpartai seperti yang disarankan juga bukan tanpa risiko—tanpa dukungan partai, wapres bisa kesulitan menggerakkan birokrasi.
Yang paling menonjol dari pernyataan Teguh adalah pengingat bahwa hak prerogatif presiden bukan sekadar soal selera politik. Ada ekspektasi publik yang harus dijawab. Hingga 25 November 2026, Prabowo memiliki kesempatan untuk menunjukkan apakah ia memprioritaskan stabilitas jangka pendek atau kepercayaan publik jangka panjang. Keputusan ini akan menjadi cermin arah pemerintahan hingga 2029.
Sumber: mpr.go.id
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0